Polemik Tidak Bisa Memilih Gunakan KTP, Begini Penjelasan KPU

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 15 Feb 2024 - 22:18

PEMILU: Pasca pencoblosan serentak pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024, banyak masyarakat mengeluhkan tidak bisa menyalurkan hak suaranya. BELA/RB--

polemik tidak bisa memilih gunakan ktp, begini penjelasan kpu                            bengkulu, koranrb.id - pasca pencoblosan serentak pemilihan umum (pemilu) 14 februari 2024 lalu.
banyak masyarakat mengeluhkan tidak bisa menyalurkan hak suaranya. 
polemik timbul dikarenakan masyarakat yang bersangkutan tidak terdaftar pada tempat pemungutan suara (tps) yang ia tuju sebagai tempat memilih. 
lantaran, alamat domisili yang bersangkutan tidak sinkron dengan tps tersebut.
bahkan, sistem menggunakan kartu tanda penduduk (ktp) juga sudah tidak bisa dilakukan pada pemilu 2024 ini.
baca juga:incumbent diprediksi digeser, 4 srikandi bengkulu menuju senayan, 2 wajah baru 
baca juga:elisa, destita dan leni dominasi perolehan suara sementara, unggul di kabupaten ini
menjawab hal tersebut, komisioner komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, sarjana efendi, mm menyebutkan.
pada pemilu 2024 ini memang tidak bisa lagi hanya sekadar membawa ktp.
ia menjelaskan, sesuai dengan aturan terbaru, dpt dibagi menjadi 3 jenis.
pertama dpt, dimana orang tersebut memilih di tempat dpt terdaftar.
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
baca juga:investasi bpkh, layanan katering hingga sewakan lobi hotel jemaah haji
kedua jika yang bersangkutan tidak berada di tempat dpt terdaftar, seharusnya melakukan pengurusan surat pindah memilih pada 15 januari 2024 dengan 9 kategori.
bahkan bisa pindah domisili.
"jadi, tiga kategori ini yang kita layani pada saat pencoblosan kemarin," terang sarjan, kamis 15 februari 2024.
selanjutnya, sarjan menambahkan yakni daftar pemilih tambahan (dptb), yang bisa diurus pada tanggal 7 februari 2024.
yang berhak mendapat dptb ini, dengan kategori dalam bertugas, menjadi tahanan, sakit dan lainnya. 
ketiga, daftar pemilih khusus (dpk), yang bersangkutan tidak terdaftar di dptb
sehingga mendaftar pada pukul 12.00 wib di hari pencoblosan tetapi harus sesuai dengan alamat ktp. 
baca juga:prabowo siap rangkul semua pihak, anies tunggu hasil kpu, ganjar beber dugaan kecurangan
baca juga:pemungutan suara pemilu sudah usai, menag: perbedaan jangan lagi dipertentangkan
meski pun begitu, ktp yang bersangkutan harus sesuai dengan alamat domisilinya.
"artinya, kalau dia bukan dpt tps bersangkutan. tidak mengurus dptb maupun dpk, ia memang tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu yang digelar kemarin," terang sarjan.
warga yang tidak bisa memilih tersebut, dikatakan sarjan merupakan konsekuensi ketidak pendulian yang bersangkutan untuk memberikan hak suara pada pemilu 2024. 
menurutnya, berkenaan dengan warga sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (dpt).
tetapi pada saat hari pencoblosan tidak berada di tempat dan tidak melakukan pengurusan pindah memilih bukan kesalahan dari penyelenggara.
namun, konsekuensi yang bersangkutan tidak merencanakan sebelumnya untuk tetap bisa memilih.
"sesungguhnya bukan kesalahan kami sebagian penyelenggara.
tetapi yang bersangkutan tidak merencanakan sebelumnya untuk memilih," jelasnya.
ia mengatakan, penggunaan el ktp tidak bisa disemua tempat.
tetapi hanya bisa digunakan sesuai dengan alamat yang bersangkutan. pelaksanaan pencoblosan pada pukul 12.00 wib. 
"penggunaan ktp dari pukul 12.00 wib sampai 13.00 wib dan harus sesuai dengan alamat yang bersangkutan. tidak bisa di semua tempat," tuturnya.
untuk c pemberitahuan, dikatakan sarjan, hanya pemberitahuan di mana tempat dpt memilih tetapi yang sesungguhnya adalah ktp ada tetap bisa memilih.
sementara terkait dengan ada masyarakat tidak mendapatkan c pemberitahuan, menurutnya merupakan permasalahan teknis. 
"syarat utama adalah ktp atau suket. c pemberitahuan hanya memberitahukan dimana memilih. kemudian jika sudah ada di dpt seharusnya mendapatkan c pemberitahuan," ujarnya.
di sisi lain, salah seorang warga (yang tidak ingin disebut namanya), tidak dapat memilih lantaran terlambat mengurus pindah pemilih ke kpu.
ia menuturkan, cukup disayangkan sistem seperti itu. bahkan, hal tersebut dikatakannya dapat berpotensi menjadi sengketa pemilu. 
"karena kesibukan, ketika itu saya lupa mengurus pindah pemilih.
ini sungguh disayangkan. ada rasa kecewa, tidak bisa terlibat pada pesta demokrasi 5 tahun sekali ini," tuturnya.
pada hari h pemilu, yakni rabu 14 februari 2024 dirinya juga belum bisa kembali ke daerah asal ktp-nya.
di karenakan yang bersangkutan menerima tugas dari perusahaannya.
"saya sudah membawa ktp ke tps. kata kpps memang tidak bisa. secara searching berita, ternyata memang tidak bisa," ujarnya.
pengalaman seperti yang dirasakannya tersebut, dikatakannya sungguh disayangkan sekali.
karena, mungkin beberapa masyrakat, yang mungkin berprofesi sebagai supir dan lainnya, yang melakukan perjalanan jauh, mungkin mengalami nasib yang sama. 
"tapi, ketika itu setelah mendapatkan informasi yang lebih valid, karena sumbernyanya dari kpu kota bengkulu, dari media yang cukup dipercaya.
mau gimana lagi, ya saya rela kan hal suara saya. siapa yang terpilih, maka harus diterima dengan lapang dada," demikiannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, jumat 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan