Waduh, Listrik OPD Bengkulu Utara Terancam Dicabut, Tunggakannya Capai Rp376 Juta

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 19 Feb 2024 - 22:56

APBD: Dampak keterlambatan pengesahan APBD Bengkulu Utara yang sampai saat ini belum menerima nomor register dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu semakin parah. TRI SHANDY RAMADANI/RB--

Selain tunggakan di masing-masing OPD atas penggunaan listrik yang digunakan masing-masing, ada juga tunggakan terkait lampu jalan.

Penggunaan lampu jalan tersebut juga masuk dalam biaya yang harus dibayarkan Pemkab Bengkulu Utara pada PLN.

“Untuk kantor kemungkinan tetap kita berikan keringan, karena terkait dengan pelayanan pada masyarakat yang dilakukan pemerintah,” terangnya.

Tunggakan yang terjadi dua bulan ini memang tidak pernah terjadi di Pemkab Bengkulu Utara dan baru terjadi tahun ini.

Hal ini karena keterlambatan APBD sehingga semua kegiatan dan belanja pemerintah termasuk belanja rutin air dan listrik tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah.

“Kita besok (hari ini, red) akan berkoordinasi dengan OPD yang pada intinya meminta ketegasan terkait pembayaran jika memang nantinya APBD sudah bisa direalisasikan,” terangnya.

Ditambahkannya, ada beberapa OPD yang memang sudah membayar lebih dulu ke PLN dengan menggunakan uang pribadi.

Namun memang OPD-OPD yang melakukan pembayaran tersebut adalah OPD yang nilai tagihan listriknya kecil.

Sedangkan beberapa OPD besar termasuk kantor Bupati dan DPRD memang memiliki tunggakan listrik cukup besar termasuk Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik yang menggunakan tegangan listrik besar.

“Ada yang memang membayar dengan uang pribadi, ada beberapa OPD, namun sebagian besar masih menunggak,” pungkas Fahmi.

Sementara itu Asisten I Pemkab Bengkulu Utara Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si menerangkan jika Pemkab Bengkulu Utara terus berkoordinasi dengan Pemda Provinsi.

Ini terkait dengan pemberian nomor register Rancangan APBD Bengkulu Utara yang hingga kemarin belum diterima Pemkab Bengkulu Utara.

“Kita terus berkoordinasi dengan Pemda Provinsi terkait dengan pemberian nomor register tersebut, termasuk hari ini (Kemarin, red) Bagian Hukum Setda tengah berkoordinasi ke Pemprov,” terangnya.

waduh, listrik opd bengkulu utara terancam dicabut, tunggakannya capai rp376 juta                            bengkulu, koranrb.id – dampak keterlambatan pengesahan apbd bengkulu utara yang sampai saat ini belum menerima nomor register dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu semakin parah. 
bahkan seluruh kantor organisasi perangkat daerah atau opd di bengkulu utara terancam dilakukan pemutusan listrik sementara. 
ini lantaran sampai saat ini kantor belum melakukan pembayaran angsuran listrik, hal ini dipastikan akan menghambat pelaksanaan pelayanan masyarakat.
terutama pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, perizinan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
baca juga:masuk musim tanam, stok pupuk subsidi petani terancam kurang di bengkulu utara
baca juga:ini jadwal pt pos kirim 360 ton beras gratis ke 36.068 keluarga di bengkulu utara
kepala unit layanan pelanggan atau ulp pln arga makmur, fahmi romadhona menerangkan jika tunggakan bulan januari untuk kantor di pemkab bengkulu utara sebesar rp187.793.570. 
sedangkan untuk bulan februari ini pemkab harus kembali membayar rp 188.343.938.
“untuk pembayaran februari paling lambat dilakukan tanggal 20 besok (hari ini, red), jika tidak dibayar maka terhitung kembali tunggakan,” terangnya. 
namun jika belum dilakukan pembayaran hari ini, maka sesuai aturan pln akan melakukan pemutusan sementara arus listrik. 
baca juga:pleno kota arga makmur, potensi dua incumbent bertahan 
baca juga:rsud arga makmur terancam tanpa listrik dan air, imbas pemprov 
namun ia menerangkan jika ia akan berkoordinasi lebih dulu dengan masing-masing penanggung jawab di opd. 
“saat terjadi tunggakan januari kita juga sudah berkoordinasi, keterlambatan pembayaran ini karena terkendala dengan apbd dan kita sudah menerima hal tersebut,” terangnya. 
selain tunggakan di masing-masing opd atas penggunaan listrik yang digunakan masing-masing, ada juga tunggakan terkait lampu jalan. 
penggunaan lampu jalan tersebut juga masuk dalam biaya yang harus dibayarkan pemkab bengkulu utara pada pln.
“untuk kantor kemungkinan tetap kita berikan keringan, karena terkait dengan pelayanan pada masyarakat yang dilakukan pemerintah,” terangnya. 
baca juga:lulus pppk, 900 guru masih bertugas sebagai guru bantu daerah, ini alasannya 
baca juga:prabowo - gibran menang telak di tps bupati kepahiang
tunggakan yang terjadi dua bulan ini memang tidak pernah terjadi di pemkab bengkulu utara dan baru terjadi tahun ini. 
hal ini karena keterlambatan apbd sehingga semua kegiatan dan belanja pemerintah termasuk belanja rutin air dan listrik tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah.
“kita besok (hari ini, red) akan berkoordinasi dengan opd yang pada intinya meminta ketegasan terkait pembayaran jika memang nantinya apbd sudah bisa direalisasikan,” terangnya.
ditambahkannya, ada beberapa opd yang memang sudah membayar lebih dulu ke pln dengan menggunakan uang pribadi.
namun memang opd-opd yang melakukan pembayaran tersebut adalah opd yang nilai tagihan listriknya kecil.
sedangkan beberapa opd besar termasuk kantor bupati dan dprd memang memiliki tunggakan listrik cukup besar termasuk dukcapil dan mall pelayanan publik yang menggunakan tegangan listrik besar. 
“ada yang memang membayar dengan uang pribadi, ada beberapa opd, namun sebagian besar masih menunggak,” pungkas fahmi. 
sementara itu asisten i pemkab bengkulu utara  rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika pemkab bengkulu utara terus berkoordinasi dengan pemda provinsi.
ini terkait dengan pemberian nomor register rancangan apbd bengkulu utara yang hingga kemarin belum diterima pemkab bengkulu utara. 
“kita terus berkoordinasi dengan pemda provinsi terkait dengan pemberian nomor register tersebut, termasuk hari ini (kemarin, red) bagian hukum setda tengah berkoordinasi ke pemprov,” terangnya. 
ditegaskannya jika tidak ada hambatan lagi dari pengesahan apbd dan tinggal menunggu nomor register dari pemda provinsi.
sehingga jika pemda provinsi memberikan nomor register atas rancangan apbd bengkulu utara dan menjadi apbd bengkulu utara, maka pemkab bengkulu utara tinggal melakukan  proses pelaksanaan anggaran. 
“jika memang raperda tersebut sudah mendapatkan nomor register, maka kita akan proses sesegera mungkin untuk pelaksanaan kegiatan,” terangnya. 
ia juga mengakui jika dalam apbd tersebut terdapat belanja rutin kantor yang diantaranya pembayaran listrik dan air masing-masing opd.
namun ia memastikan jika pencairan dana apbd sudah bisa dilakukan maka pencarian dana belanja rutin termasuk pembayaran listrik, air dan internet kantor bisa segera dilakukan. 
“keterlambatan tersebut bukan memang sudah menjadi perhatian kita dan ini bukan kesengajaan, namun memang karena dinamika pembahasan apbd yang kita yakini dalam beberapa hari ini akan tuntas,” pungkas rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan