Usut Dugaan Penyelewengan Dana Insentif Stunting, 25 Saksi Diperiksa Jaksa

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Selasa , 20 Feb 2024 - 22:31

RAMAI: Pelataran Kejari Seluma tampak ramai pengunjung. Mengusut dugaan penyelewengan Dana Insentif Stunting, 25 saksi diperiksa jaksa.--Zulkarnain Wijaya/RB

Karena dirinya menganggap semua realisasi dan peruntukan dana insentif stunting sudah sesuai.

Lagipula tindakan yang dilakukan sudah sesuai perintah dari Bupati Seluma, Erwin Octavian.

"Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi dengan pimpinan, menurut saya semuanya sudah sesuai peruntukan," singkat Sumiati.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H. Hadianto, SE, M.Si Kamis 25 Januari sekitar pukul 13.30 WIB menghadiri panggilan jaksa.

Diduga untuk klarifikasi terkait dirinya yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Seluma.

Saat dicoba konfirmasi pasca pemeriksaan, Sekda mengaku hanya menjalin silahturahmi dan ngobrol biasa bersama jaksa.

Demikian juga saat ditanyakan apakah pemeriksaan dilakukan terkait dana fiskal stunting. Sekda belum bisa menjawab dan berpamitan pulang.

"Hanya ngobrol saja, tidak ada kaitan apa apa," ujar Sekda sembari menaiki mobil.

Sementara itu saat dicoba konfirmasi via whatsapp, Kasi Pidsus Kejari Seluma, Ahmad Ghufroni membenarkan bahwa pemeriksaan Sekda masih berkaitan dengan pengusutan dana fiskal stunting.

"Pemeriksaan terkait stunting. Belum bisa dijelaskan karena saya sedang di Kejati,"singkat Ghufroni.

Adanya pengusutan terkait dana insentif fiskal stunting ini dilakukan atas beberapa laporan yang diterima oleh Jaksa Kejari Seluma.

Sehingga klarifikasi harus dilakukan agar dugaan dapat terungkap dengan jelas.

usut dugaan penyelewengan dana insentif stunting,  25 saksi diperiksa jaksa                            seluma, koranrb.id - jaksa kejari seluma memastikan bahwa pengusutan dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar rp 5,7 miliar terus berlanjut.
hingga saat ini jaksa telah memeriksa setidaknya 25 saksi dari lingkungan pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) seluma. 
bahkan dipastikan dalam waktu dekat akan ada kejelasan tentang dugaan penyimpangan anggaran fiskal dari pemerintah pusat tersebut.
“karena ini dana dari pemerintah pusat yang diberikan untuk tujuan khusus, maka harus jelas peruntukannya dan pertangung jawabkannya," tegas kajari seluma, wuriadi paramitha sh, mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad gufroni, sh, mh. 
baca juga:dinkes kaur terima 60 vial vaksin anti rabies
lalu pada selasa siang, 20 februari 2024 jaksa kejari seluma juga telah melakukan ekspose internal.
ekspos itu terkait seluruh temuan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
baik di lapangan maupun hasil pemeriksaan.
"hari ini kita baru melalukan ekspose lingkup internal kejari untuk membahas sejauh mana capaian pengusutan yang kita dalami.
baca juga:harga beras dan cabai naik, pengusaha kecil kepahiang menjerit
termasuk membahas bahan keterangan dan data yang telah didapat," ungkap ahmad gufroni.
ekspose ini dilakukan guna mengerucutkan poin dari klarifikasi yang telah dilakukan. 
termasuk juga membahas sejauh mana perkembangan dari pemeriksaan dan klarifikasi yang telah dilakukan.
sehingga saat pemeriksaan klarifikasi yang akan dilakukan selanjutnya, dapat lebih dipertajam dan menyentuh poin-poin penting yang telah difokuskan.
baca juga: opd di pemkab kaur diminta jalankan inovasi bappeda
“pada intinya semua hasil yang telah didapat akan kembali kita perdalam di pemeriksaan selanjutnya.
termasuk juga berupaya untuk memeriksa seluruh spj yang telah kita dapatkan," jelasnya.
di sisi lain, polres seluma juga tengah mengusut dugaan penyelewengan dana insentif stunting yang sebelumnya diterima oleh wakil bupati seluma, drs. gustianto dari wakil presiden ri, kh. maruf amin pada akhir 2023 lalu ini.
menurut keterangan kapolres seluma, akbp. arief eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh, saat ini unit tindak pidana korupsi (tipidkor) satreskrim polres seluma juga masih akan melakukan klarifikasi sejumlah penjabat dan pihak terkait. 
baca juga:hanya 1 perempuan berpeluang raih kursi dprd, pleno kecamatan alot
salah satunya yakni kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, sumiati. 
terkait alokasi dan realisasi dana isentif fiskal stunting rp5,7 miliar yang diterima pemkab seluma tahun 2023 lalu. 
“saya pastikan akan dipanggil (kepala bkd,red), karena masih dalam tahap klarifikasi dalam pulbaket dan puldata kasus ini,” ungkap dwi wardoyo.
dia juga memastikan untuk spj realisasi dana isentif fiskal stunting ini juga akan dilakukan uji materiil. 
baca juga:besok, kpu kaur gelar pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten 
meskipun sebelumnya kepala bkd membantah dan memberikan keterangan lain. 
"semua spj dari opd penerima dana ini akan kita lakukan uji materiil.
agar pengungkapan kasus ini dapat terang benderang," tegas kasat reskrim.
saat dicoba konfirmasi, kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, sumiati mengaku tidak dapat berkomentar banyak. 
baca juga:tingkatkan perekonomian, gubernur rohidin dorong potensi unggulan daerah terdaftar indikasi geografis
karena dirinya menganggap semua realisasi dan peruntukan dana insentif stunting sudah sesuai. 
lagipula tindakan yang dilakukan sudah sesuai perintah dari bupati seluma, erwin octavian.
"untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi dengan pimpinan, menurut saya semuanya sudah sesuai peruntukan," singkat sumiati.
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m.si kamis 25 januari sekitar pukul 13.30 wib menghadiri panggilan jaksa.
baca juga:hadiri puncak hpn jokowi sampaikan ini, salah satunya bicara belanja iklan pemerintah 
diduga untuk klarifikasi terkait dirinya yang merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) seluma.
saat dicoba konfirmasi pasca pemeriksaan, sekda mengaku hanya menjalin silahturahmi dan ngobrol biasa bersama jaksa. 
demikian juga saat ditanyakan apakah pemeriksaan dilakukan terkait dana fiskal stunting. sekda belum bisa menjawab dan berpamitan pulang. 
"hanya ngobrol saja, tidak ada kaitan apa apa," ujar  sekda sembari menaiki mobil.
baca juga:selain perangkat agama, program umrah gratis juga sasar asn dan jurnalis
sementara itu saat dicoba konfirmasi via whatsapp, kasi pidsus kejari seluma, ahmad ghufroni membenarkan bahwa pemeriksaan sekda masih berkaitan dengan pengusutan dana fiskal stunting.
"pemeriksaan terkait stunting. belum bisa dijelaskan karena saya sedang di kejati,"singkat ghufroni.
adanya pengusutan terkait dana insentif fiskal stunting ini dilakukan atas beberapa laporan yang diterima oleh jaksa kejari seluma. 
sehingga klarifikasi harus dilakukan agar dugaan dapat terungkap dengan jelas. 
baca juga:polres rejang lebong amankan puluhan unit truk batu bara
tidak hanya kejari seluma, hal serupa juga dilakukan oleh sat reskrim polres seluma yang melakukan pengusutan atas dugaan penyelewengan ini. 
untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar rp 5,7 miliar berasal dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri pada november 2023 lalu.
dana ini merupakan tindak lanjut dari apresiasi wakil presiden ri. kh. ma'ruf amin tentang keberhasilan pemkab seluma dalam menurunkan angka stunting. 
dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan