Program Pemutihan Tahun 2024 Tanpa Kepastian, Cari Penyebab

Reporter: Firman |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 00:05

SEPI: Pelayanaan di Samsat Mukomuko tidak terlihat ramai paska tidak adanya program pemutihan. Foto: Firman/RB--

Sedangkan untuk target yang diberikan Pemprov Bengkulu ke UPTD Samsat Mukomuko tahun lalu tidak ada.

Hanya saja UPTD Samsat diminta untuk dapat menyukseskan program dengan melibatkan sebanyak-banyaknya, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

“Antusias masyarakat Mukomuko mengikuti program pemutihan sangat tinggi. Baik kendaraan roda dua dan lebih, untuk menuntaskan tunggakan pajaknya pada tahun lalu,”ujarnya.

Berkaitan dengan sanksi bagi kendaraan yang mati pajak lebih dari dua tahun akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan.

Masih tetap berlaku, meskipun program pemutihan ini belum diketahui kelanjutannya. Sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pasal 74 ayat 3. Kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.

“Untuk kendaraan mati pajak lebih dari dua tahun masih tetap kita usulkan pengahapusan data kendaraan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Mukomuko, AKBP Yana Supriana S.IK, M.Si melalui Kasat Lantas AKP Rully Zuldh Fermana, S.IK, M.Si menambahkan, program pemutihan pajak kendaraan sudah pasti sangat meringankan wajib pajak.

Wajib pajak terbebas dari pembayaran denda pajak kendaraan bermotor dan biaya lainnya. Maka dari itu wajar saja jika masih diharapkan kembali dilaksanakan.

”Kami yang pastinya sangat mendukung ada program pemutihan. Dan akan siap menyukseskan program tersebut. Agar masyarakat dapat memanfaatkan kembali program tersebut ditahun ini,”sampainya.

Kasat juga menyampaikan, bagi kendaraan yang mati pajak sudah lebih dari dua tahun maka akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan.

Bila pajak mati lebih 2 tahun, otomatis kendaraan tersebut akan menjadi bodong. Jika hal tersebut sampai terjadi maka kendaraan tidak akan memiliki surat kembali.

Sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 74 ayat 3. Kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.

program pemutihan tahun 2024 tanpa kepastian, cari penyebab                             mukomuko, koranrb.id– hingga 20 februari 2024, unit pelaksana tekhnis daerah (uptd) samsat kabupaten mukomuko, masih belum mendapat informasi kepastian kembali diadakan program pemutihan pajak atau tidak. 
hal ini disampaikan kepala unit pelaksana teknis daerah (uptd) samsat kabupaten mukomuko suryadi, sh. meskipun sudah banyak masyarakat kabupaten mukomuko yang memiliki kendaraan bermotor bertanya program pemutihan pajak kendaraan di tahun 2024 ini.
baca juga:anggaran menipis, dinsos khawatir usai pemilu jumlah odgj bertambah 
“kami belum mendapat petunjuk akan ada program lanjutan pemutihan kendaraan tahun ini. hingga saat ini pembayaran diberlakukan tarif dan sistem normal seperti biasa,”katanya.
suryadi menambahkan, pembayaraan pajak kendaraan saat ini, akan dikenakan biaya administrasi, denda pertahun tunggakan, dan denda swdkllj jika menunggak. 
begitu juga dikenakan bea balik nama kendaraan jika ingin merubah surat kepemilikan kendaraan.
“untuk besaran tarif pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan, serta tahun kendaraan. setiap kendaraan memiliki besaran yang berbeda-beda. jadi tidak bisa kita pastikan,”sampainya.
baca juga:wajah-wajah baru mendominasi dprd mukomuko, data mereka berikut
sedang jika ada program pemutihan, pemilik kendaraan akan dibebaskan seluruh beban pembayaraan yang menjadi denda. 
dimana pemilik kendaraan akan diminta membayar pajak kendaraan ditahun berjalan saja. setalah itu juga, dalam program pemutihan pemilik kendaraan tidak akan di bebankan bea balik nama, jika ingin mengubah nama kepemilikan.
“yang pastinya program pemutihan itu, sangat menguntungkan karenaa wajib pajak mendapatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda adminitratif pajak kendaraan bermotor dan denda swdkllj. serta bebas bea balik nama,”terangnya.
suryadi menjelaskan, di tahun 2023 lalu uptd samsat kabupaten mukomuko telah melayani  7.277 kendaraan, sebanyak 5.269 unit kendaraan roda dua, dengan pendapatan sebesar rp1 miliar lebih. 
kemudian untuk kendaraan roda empat sebanyak 1.981 unit dengan pendapatan sebesar rp4 miliar lebih. 
maka dari itu jika ditotalkan secara keseluruhan, berhasil mendapatkan rp5 miliar untuk pad. 
sedangkan untuk target yang diberikan pemprov bengkulu ke uptd samsat mukomuko tahun lalu tidak ada. 
hanya saja uptd samsat diminta untuk dapat menyukseskan program dengan melibatkan sebanyak-banyaknya, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
“antusias masyarakat mukomuko mengikuti program pemutihan sangat tinggi. baik kendaraan roda dua dan lebih, untuk menuntaskan tunggakan pajaknya pada tahun lalu,”ujarnya.
baca juga:kartu nikah tak berlanjut, ini penjelasan kemenag 
berkaitan dengan sanksi bagi kendaraan yang mati pajak lebih dari dua tahun akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan. 
masih tetap berlaku, meskipun program pemutihan ini belum diketahui kelanjutannya. sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
pada pasal 74 ayat 3. kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.
“untuk kendaraan mati pajak lebih dari dua tahun masih tetap kita usulkan pengahapusan data kendaraan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutupnya.
sementara itu, kapolres mukomuko, akbp yana supriana s.ik, m.si melalui kasat lantas akp rully zuldh fermana, s.ik, m.si menambahkan, program pemutihan pajak kendaraan sudah pasti sangat meringankan wajib pajak. 
wajib pajak terbebas dari pembayaran denda pajak kendaraan bermotor dan biaya lainnya. maka dari itu wajar saja jika masih diharapkan kembali dilaksanakan.
”kami yang pastinya sangat mendukung ada program pemutihan. dan akan siap menyukseskan program tersebut. agar masyarakat dapat memanfaatkan kembali program tersebut ditahun ini,”sampainya.
baca juga:2.250 perangkat desa belum gajian, tidak dibayar sejak januari 2024
kasat juga menyampaikan, bagi kendaraan yang mati pajak sudah lebih dari dua tahun maka akan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan data kendaraan. 
bila pajak mati lebih 2 tahun, otomatis kendaraan tersebut akan menjadi bodong. jika hal tersebut sampai terjadi maka kendaraan tidak akan memiliki surat kembali.
sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. pada pasal 74 ayat 3. kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tidak dapat diregistrasi kembali.
“meskipun belum tidak ada program pemutihan. kami minta masyarakat yang memiliki kendaraan dapat menjalankan kewajiban, yang harus dibayarkan. jangan sampai kendaraan anda kami usulkan untuk dilakukan penghapusan datanya sehingga menjadi kendaraan kosong atau bodong,” tandasnya.