Hadi Temui Gus Yahya dan Mahfud MD, AHY Pimpin Rapim Hingga Kunker Pertama
Hadi Temui Gus Yahya dan Mahfud MD, AHY Pimpin Rapim Hingga Kunker Pertama--
BACA JUGA:Maret Kepastian Pagu Inpres, 2 Kecamatan Ini Dibangun Jalan dan Jembatan
”NU siap kerja sama dengan Kemenko Polhukam untuk mengupayakan semua yang perlu dilakukan dalam menjaga kondusifitas,” ucap dia.
Berbeda dengan Hadi, AHY langsung tancap gas dengan mengadakan rapat pimpinan di hari pertama kerja.
Meski tak lama, AHY menyampaikan sejumlah hal untuk bisa dicatat oleh jajarannya.
Kompak berkemeja putih, AHY bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni dan jajarannya memulai rapat sekitar pukul 9.30 WIB.
Di awal sambutannya, AHY langsung menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa mengikuti rapim hingga rampung.
Pasalnya, ia mendadak diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut serta dalam kunjungan kerja meresmikan Bendungan Lolak, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Meski begitu, dirinya ingin tetap hadir dalam rapat sesuai dengan agenda semula.
”Saya mohon maaf, seyogyanya dalam rapat terbatas ini saya ingin mendengar langsung apa saja yang jadi isu utama, yang jadi atensi, dan tengah dikerjakan tapi tadi pagi saya mendapat undangan untuk ikut meresmikan Bendungan Lolak, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Tapi saya sempatkan mampir dulu,” paparnya.
Karenanya, AHY meminta agar masing-masing direktorat menyampaikan isu utama dan program yang tengah dijalankan secara spesifik nantinya padanya.
Termasuk target dan kendala di lapangan dari program-program yang tengah dikerjakan. Apabila butuh koordinasi khusus dengan kementerian/lembaga, Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta agar ada catatan khusus sehingga bisa ia tindaklanjuti.
”Kalau ada yang harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain, tolong diberikan catatan. Saya akan segera lakukan sowan sekaligus koordinasi awal dengan menteri terkait,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk belajar cepat mengenai tugas dan fungsi utama Kementerian ATR/BPN. Lengkap dengan target-target yang harus diselesaikan.
”Ingat 8 bulan itu waktu yang singkat. Saya sendiri secara langsung mendapat tugas dari Bapak Jokowi kemarin di Istana. Ada sejumlah target yg harus kita penuhi dengan baik,” ungkap Alumni Harvard University ini.
Soal target 100 hari pertama, ia mengungkapkan sudah memiliki sejumlah gambaran. Mulai dari memperkuat sertifikasi elektronik, penyerahan bidang tanah, hingga penuntasan kasus sengketa tanah.