Apabila Peserta Pemilu Tak Laporkan LPPDK, KPU Provinsi Bengkulu Ancam Cabut Hasil Pemilu

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 28 Feb 2024 - 22:17

Apabila peserta Pemilu tak laporkan LPPDK, KPU Provinsi Bengkulu ancam cabut hasil Pemilu--Abdi/RB

Rusman mengungkapkan, KPU Provinsi Bengkulu juga mengingatkan peserta pemilu untuk segera mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari konsekuensi yang dapat merugikan hasil pemilu mereka.

Peringatan ini diharapkan mendorong peserta pemilu untuk menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam proses demokrasi.

“Kita telah sampaikan kepada mereka, jadi itu bentuk mengingatkan LPPDK tersebut,” jelas Rusman.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah mengungkapkan, LPPDK merupakan instrument penting, sehingga apabila tidak dilaporkan makan tentu akan mendapatkan sanksi.

Fahamsyah mengungkapkan, LPPDK dibutuhkan sebagai sarana pengawasan dari dana kampanye para peserta pemilu baik, DPD RI maupun Parpol di Provinsi Bengkulu.

“Itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah dana kampanye mereka, ini sedah mekanisme yang berlaku, jadi harus tepat waktu dan benar cara penyampaiannya,” terang Fahamsyah.

Di bagian lain KPU Provinsi Bengkulu mencata terdapat 7 orang meninggal dunia dan 67 mengalami sakit dari perangkat adhoc KPU se Provinsi Bengkulu, yakni PPK, PPS, KPPS dan Linmas.

“Iya 7 yang meninggal, 67 yang sakit itu bervariasi, dari seluruh perangkat adhoc KPU Provinsi,” sampai Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono.

Rusman menjelaskan jumlah tersebut berdasarkan data yang ia dapati, pihak KPU Provinsi Bengkulu melalui KPU Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu telah memberikan santunan terhadap seluruh perangkat adhoc yang meninggal dunia tersebut.

Adapun rincian santunan yang diberikan kepada perangkat adhoc yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta sebagai uang duka dan Rp10 juta untuk bantuan biaya pemakaman.

Santunan tersebut terkonfirmasi telah diberikan oleh keluarga duka perangkat adhoc tersebut.

apabila peserta pemilu tak laporkan lppdk, kpu provinsi bengkulu ancam cabut hasil pemilu                            koranrb.id - ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, rusman sudarsono, mengeluarkan pernyataan tegas bahwa hasil pemilu di provinsi tersebut dapat dicabut jika peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
saat ini, rusman mengatakan baru terdapat 3 calon anggota dpd ri yang baru melaporkan.
sementara untuk partai politik (parpol) baru 13 yang melaporkan lppdk.
rusman menjelaskan, bahwa batas akhir pengumpulan lppdk adalah tanggal 29 februari 2024. 
“kpu provinsi bengkulu akan mengambil langkah tegas dengan mencabut hasil pemilu bagi peserta yang terlibat, apaabila tidak melaporkan lppdk tepat waktu,” sampai rusman, rabu 28 februari 2024.  
rusman menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan bagian integral dari proses pemilu yang transparan dan akuntabel.
baca juga:agar kondusif, jangan deklarasi dulu, tunggu pleno kpu
baca juga:direktur rsud m. yunus diganti, pemprov tunjuk dr. widya sebagai plt 
"peserta pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan lppdk sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. jika batas waktu 29 februari tidak dipatuhi," ujar rusman.
rusman menfatakan, langkah ini diambil guna memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilu serta meminimalisir potensi pelanggaran aturan dalam penggunaan dana kampanye. 
kpu provinsi bengkulu menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku.
“ini memang langkah yang ditetapkan oleh aturannya, kpu tunduk dan patuh pada aturan,” jelas rusman.
baca juga:pleno kpu kabupaten bengkulu selatan dimulai, ini prediksi nama caleg terpilih
baca juga:2.000 hektare lahan disiapkan untuk program upsus jagung
rusman mengungkapkan, kpu provinsi bengkulu juga mengingatkan peserta pemilu untuk segera mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari konsekuensi yang dapat merugikan hasil pemilu mereka. 
peringatan ini diharapkan mendorong peserta pemilu untuk menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam proses demokrasi.
“kita telah sampaikan kepada mereka, jadi itu bentuk mengingatkan lppdk tersebut,” jelas rusman.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah mengungkapkan, lppdk merupakan instrument penting, sehingga apabila tidak dilaporkan makan tentu akan mendapatkan sanksi.
baca juga:waspada, tempo 2 bulan 50 warga rejang lebong terserang dbd
baca juga:ramadhan semakin dekat, harga beras terus naik, cabai dan bawang turun 
fahamsyah mengungkapkan, lppdk dibutuhkan sebagai sarana pengawasan dari dana kampanye para peserta pemilu baik, dpd ri maupun parpol di provinsi bengkulu.
“itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah dana kampanye mereka, ini sedah mekanisme yang berlaku, jadi harus tepat waktu dan benar cara penyampaiannya,” terang fahamsyah. 
di bagian lain kpu provinsi bengkulu mencata terdapat 7 orang meninggal dunia dan 67 mengalami sakit dari perangkat adhoc kpu se provinsi bengkulu, yakni ppk, pps, kpps dan linmas.
“iya 7 yang meninggal, 67 yang sakit itu bervariasi, dari seluruh perangkat adhoc kpu provinsi,” sampai ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono.
baca juga: kata dewan harus jadi perhatian, bpkp masih di bengkulu selatan
baca juga:mau mahir menulis konten di web? berikut hal yang perlu kamu ketahui
rusman menjelaskan jumlah tersebut berdasarkan data yang ia dapati, pihak kpu provinsi bengkulu melalui kpu kabupaten/kota se provinsi bengkulu telah memberikan santunan terhadap seluruh perangkat adhoc yang meninggal dunia tersebut.
adapun rincian santunan yang diberikan kepada perangkat adhoc yang meninggal dunia sebesar rp36 juta sebagai uang duka dan rp10 juta untuk bantuan biaya pemakaman.
santunan tersebut terkonfirmasi telah diberikan oleh keluarga duka perangkat adhoc tersebut.
“iya ada santunanya, telah diberikan melalui kpu kabupaten/kota,” jelas rusman.
baca juga:versi inspektorat tgr di dprd bengkulu selatan rp3,7 miliar, 35 saksi diperiksa jaksa
baca juga:segera disidang, tersangka kasus korupsi retribusi tka ke pengadilan tipikor bengkulu
rusman mengungkapkan, untuk kategori yang mengalami sakit, jumlah bantuan yang diberikan sangat bervariasi tergantung sakit yang dialami.
tambah rusman, dikarenkan variasi sakit tersebut maka bantuan akan diberikan dengan menyesuaikan, pembiayaan sakit yang diidap.
terkait jumlah yang belum bisa dipastikan, karena berdasarkan laporan terakhir masih terdapat, perangkat adhok yang melakukan rawat inap di kabupaten/kota.
“kini masih ada yang dirawat, ini yang membuat belum adanya putusan besaran yang akan diberikan,” sebut rusman.
pada tempat yang sama, rusman mengungkapkan masa tugas kpps telah resmi berakhir pada 25 februari 2024 kemarin.
rusman memberikan apresiasi sekaligus ucapan terimakasih kepada kpps se provinsi bengkulu. “kita ucapkan terimakasih, dan apresiasi tinggi,” ucap rusman. (afa)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan