Jam Kerja PNS Dikurangi, Kinerja Tak Boleh Turun Selama Ramadan

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 04 Mar 2024 - 22:50

AWAS: Momentum Ramadan tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi PNS di lingkungan Pemkab Lebong untuk bermalas-malasan kerja. --Muharista Delda/RB

Digeser masuk pukul 08.30 WIB dan pulangnya pukul 16.00 WIB.

Namun sekalipun jam kerja PNS dikurangi, bukan berarti pelayanan Pemkab Lebong kepada masyarakat boleh menurun.

Pelayanan Pemkab Lebong tetap diharap berjalan maksimal sehingga seluruh PNS diminta tetap profesional dalam bekerja.

Terpisah, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong, Warles Fery, SE, M.Ak memastikan pengawasan aktivitas PNS selama Ramadan akan diperketat dari hari kerja biasanya.

Mulai dari pemeriksaan absensi kerja hingga pengawasan kondisi di setiap ruang kerja PNS.

Baik di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

‘’PNS yang kedapatan bermalas-malasan kerja, bolos atau korupsi jam kerja akan kami data dan laporkan ke pimpinan,'' tandas Warles.

Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebong, Mukhlas mengatakan, PNS yang bolos atau korupsi jam kerja, sama saja telah melakukan kebohongan.

Sementara hakikat puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus.

Setiap perbuatan yang dilarang agama, harus benar-benar dijauhi, tidak terkecuali berbohong.

‘’Bolos kerja bagi PNS atau seluruh pegawai dan karyawan, tetapi tetap mengisi daftar absensi, itu sama saja telah melakukan kebohongan dan puasanya orang yang berdusta jelas akan sia-sia,’’ ungkap Mukhlas.

Untuk diketahui, seluruh PNS di lingkungan Pemkab Lebong diingatkan tidak bermalas-malasan kerja selama Ramadan.

jam kerja pns dikurangi, kinerja tak boleh turun selama ramadan                            tubei, koranrb.id - sekretaris daerah kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, khususnya yang beragama islam tetap bekerja maksimal selama ramadan. 
momentum ramadan tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi pns untuk bermalas-malasan kerja karena pemkab lebong akan mengeluarkan kebijakan pengurangan jam kerja selama ramadan 1445 hijriah.
‘’kalau sampai kedapatan ada pns yang bermalas-malasan kerja selama ramadan, akan kami berikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin pns serta dilakukan pemotongan tpp (tambahan penghasilan pegawai, red),’’ kata mustarani.
ia tidak mau mendengar adanya pns yang saat ramadan sering telat masuk ke kantor ataupun pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir.
baca juga:11 orang diperiksa jaksa kasus dugaan korupsi program replanting kelapa sawit
terkecuali bagi pns yang memang sedang ditugaskan dinas luar (dl).
sementara pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm memastikan akan segera menyusun jadwal kerja pns selama ramadan.
‘’untuk kepastiannya kami juga masih menunggu edaran dari pemerintah pusat, biasanya menpan rb (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, red) akan mengeluarkan jadwal jam kerja selama ramadan,’’ tukas benny.
belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jam kerja pns mendapat pengurangan hingga 90 menit setiap harinya selama ramadan.
baca juga:jangan lupa, datangi pasar murah di kodim 0408, disiapkan 6 ton beras murah
 teknisnya, dimundurkan untuk jam masuk kerja dan dimajukan untuk jam pulangnya. 
jika tidak mengalami perubahan, jam kerja normal pns yang terhitung hari senin hingga hari kamis dimulai pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib.
saat ramadan digeser menjadi pukul 08.30 wib hingga pukul 15.00 wib. 
sedangkan pada hari jumat pns yang normal kerjanya dimulai pukul 08.00 wib hingga pukul 16.30 wib.
baca juga:ini hasil pleno kpu kota bengkulu!
digeser masuk pukul 08.30 wib dan pulangnya pukul 16.00 wib. 
namun sekalipun jam kerja pns dikurangi, bukan berarti pelayanan pemkab lebong kepada masyarakat boleh menurun. 
pelayanan pemkab lebong tetap diharap berjalan maksimal sehingga seluruh pns diminta tetap profesional dalam bekerja. 
terpisah, sekretaris dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten lebong, warles fery, se, m.ak memastikan pengawasan aktivitas pns selama ramadan akan diperketat dari hari kerja biasanya. 
baca juga:10 parpol dapat kursi di dprd bengkulu selatan, 8 parpol gigit jari
mulai dari pemeriksaan absensi kerja hingga pengawasan kondisi di setiap ruang kerja pns. 
baik di lingkungan sekretariat kabupaten (setkab) maupun organisasi perangkat daerah (opd). 
‘’pns yang kedapatan bermalas-malasan kerja, bolos atau korupsi jam kerja akan kami data dan laporkan ke pimpinan,'' tandas warles. 
senada, ketua majelis ulama indonesia (mui) kabupaten lebong, mukhlas mengatakan, pns yang bolos atau korupsi jam kerja, sama saja telah melakukan kebohongan. 
baca juga:miris! 41 anak di bengkulu tengah menjadi korban tindak asusila, januari dan februari 2024 sudah 7 kasus
sementara hakikat puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus. 
setiap perbuatan yang dilarang agama, harus benar-benar dijauhi, tidak terkecuali berbohong. 
‘’bolos kerja bagi pns atau seluruh pegawai dan karyawan, tetapi tetap mengisi daftar absensi, itu sama saja telah melakukan kebohongan dan puasanya orang yang berdusta jelas akan sia-sia,’’ ungkap mukhlas.
untuk diketahui, seluruh pns di lingkungan pemkab lebong diingatkan tidak bermalas-malasan kerja selama ramadan. 
baca juga:rekayasa pdss, koordinator humas dan promosi snpmb unib: ptn tidak bisa dikelabuhi
berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik yang menjadi salah satu program prioritas pemkab lebong. 
bahkan sebagai implementasinya, setiap 3 bulan pemkab lebong akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pns.
teknisnya akan dilaksanakan secara langsung oleh bkpsdm dan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) kabupaten lebong. 
kinerja pns yang buruk sudah pasti akan berpengaruh terhadap penilaian indeks pelayanan publik.
baca juga:rekayasa nilai sman 5 kota bengkulu memalukan, puskaki desak aparat usut tuntas, ombudsman turun tangan 
indek ini setiap tahun disurvei ombudsman. 
sehingga pemkab lebong tidak akan menolerir penurunan pelayanan opd akibat kinerja pns yang buruk. 
termasuk dalam pelaksanaan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) yang rencananya akan kembali digelar tahun ini, pemkab lebong juga akan memperketat syarat administrasinya. 
diantara persyaratan yang paling menentukan bisa tidaknya mengikuti lelang, setiap pejabat eselon ii atau setingkat kepala dinas yang mengikuti harus bersih dari hukuman disiplin. 
baca juga:sat lantas incar pelajar, jadi sasaran utama operasi keselamatan nala 2024
baik hukuman disiplin pns berupa penurunan pangkat golongan jabatan, pembebasan tugas jabatan maupun pemotongan tpp.
pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, baru bisa mengikuti lelang jabatan minimal 1 tahun setelah menerima hukuman. 
aturan terbaru persyaratan administrasi lelang jptp itu akan diperkuat dengan regulasi minimal berupa surat keputusan (sk) bupati.
sedangkan sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, sanksi bagi pns yang melakukan pelanggaran bisa berupa teguran atau sanksi lain yang lebih tegas hingga ke pemberhentian dari pns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan