Sekongkol Susun Kontrak Kerja 3 Proyek Belanja Tak Terduga Suluma, Begini Fakta Sidangnya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 04 Mar 2024 - 23:32

BTT: Persekongkolan penyusunan kontrak kerja tersingkap pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022. FIKI/RB--

KORANRB.ID – Persekongkolan penyusunan kontrak kerja tersingkap pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022.

Digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Senin, 4 Maret 2024

Dengan Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra, SH, MH dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi.

Ada lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Diantaranya, tiga Konsultan Pengawas Sukur Hamin, Sofyan Efendi dan Edi Fitriyandi.

Sisanya dua saksi yakni Bendahara Pengeluaran BKD Seluma, Sarah Aidha dan Kabid Cipta Karya PUPR Seluma Aris Tapen.

Ada fakta persekongkolan penyusunan kontrak erungkap, dari keterangan saksi Aris Tapen saat dicecar pertanyaan oleh Ketua Majelis Hakim, Fauzi Isra.

Saksi Aris mengaku tidak mengetahui pasti ada bencana atau tidak di Seluma saat penggunaan anggaran dana BTT di BPBD Seluma.

Jawaban saksi Aris yang mengaku tidak mengetahui pasti ini, membuat Ketua Hakim Fauzi Isra sedikit kesal.

“Kamu kan Kabid di sana, masa kamu tidak tahu ada bencana apa tidak. Pertanyaan saya kan ada benca apa tidak di Seluma,” tegas Ketua Majelis Fauzi dalam sidang terbuka kemarin.

sekongkol susun kontrak kerja 3 proyek belanja tak terduga suluma, begini fakta sidangnya                            koranrb.id – persekongkolan penyusunan kontrak kerja tersingkap pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (btt)
badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten seluma tahun anggaran 2022.
digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin, 4 maret 2024
dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi.
ada lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
baca juga: 7 saksi bakal dihadirkan jpu pada sidang perkara korupsi pengadaan jas kaur, termasuk bupati kaur 
baca juga:dugaan tipikor rsud mukomuko, bulan ini penetapan tersangka massal, ini penjelasannya
diantaranya, tiga konsultan pengawas sukur hamin, sofyan efendi dan edi fitriyandi. 
sisanya dua saksi yakni bendahara pengeluaran bkd seluma, sarah aidha dan kabid cipta karya pupr seluma aris tapen.
ada fakta persekongkolan penyusunan kontrak erungkap, dari keterangan saksi aris tapen saat dicecar pertanyaan oleh ketua majelis hakim, fauzi isra.
saksi aris mengaku tidak mengetahui pasti ada bencana atau tidak di seluma saat penggunaan anggaran dana btt di bpbd seluma. 
jawaban saksi aris yang mengaku tidak mengetahui pasti ini, membuat ketua hakim fauzi isra sedikit kesal.
“kamu kan kabid di sana, masa kamu tidak tahu ada bencana apa tidak. pertanyaan saya kan ada benca apa tidak di seluma,” tegas ketua majelis fauzi dalam sidang terbuka kemarin.
baca juga:dugaan tipikor rsud mukomuko, bulan ini penetapan tersangka massal, ini penjelasannya
baca juga:aksi pencurian motor bos tahu di dusun besar terekam cctv 
saat pertanyaan majelis hakim semakin menjurus, saksi aris mengakui ada tiga proyek pekerjaan dari dana btt di bpbd seluma, dia membantu menyusun kontrak kerjanya. 
saksi arus mengaku, membantu menyusun kontrak tiga paket pekerjaan ini karena diminta tolong oleh terdakwa pauzan mantan kabid rehabilitasi dan rekontruksi bpbd seluma. 
tiga pekerjaan tersebut, meliputi pembangunan jembatan gantung pagar banyu, pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma dan pembangunan jembatan gantung padang merbau. 
“saya diminta tolong (terdakwa pauzan, red). memang ada tiga paket pekerjaan saya buat kontraknya, karena memang saya punya formatnya. tapi sama sekali saya tidak menerima apa-apa dari bantu membuat kontrak itu,” jawab saksi aris dalam keterangannya di persidangan setelah disumpah. 
baca juga: 16 ranmor terlibat balap liar di jalan elevated danau dendam tak sudah diamankan, dirlantas: harus dibasmi
baca juga: jaksa dalami keterlibatan tersangka samisake jilid ii, qori : masih tahap penyidikan 
sementara itu, saksi sarah aidha selaku bendahara pengeluaran bkd seluma mengaku dirinya pernah beberapa kali mengurus pencairan dana btt untuk paket pekerjaan di bpbd seluma. 
pencairan itu, berdasarkan lampiran sk bupati seluma tentang tanggap bencana. 
“untuk apa anggaran itu saya tidak tahu pasti. kalau persyaratannya lengkap saya cairkan, salah satu syaratnya sk tanggap darurat,” ucapnya. 
ketidak tepatan penggunaan dana btt bpbd seluma ini juga nampak dari pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati seluma. 
soal proyek pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati seluma ini terungkap di persidangan, 26 februari 2024 lalu. 
pasalnya, dana btt yang diplot untuk tanggap darurat, yang bukan seharusnya digunkan untuk pembangunan fisik. apalagi untuk membangun pelapis tebing kantor bupati seluma. 
“jadi intinya, anggaran (btt, red) yang digunakan oleh pihak bpbd itu tidak tepat sasaran, bukan peruntukan dari anggaran tanggap darurat,” terang jpu kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh, usai persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
diterangkan rozano,  dan btt memiliki beberapa peruntukan, pertama pra bencana, tanggap bencan dan pasca bencana. 
berdasarkan sk bupati seluma, adalah sk tanggap bencana. namun dana btt di bpbd seluma itu digunakan untuk 8 proyek fisik dan 4 pengawasan. 
menurut rozano, anggaran btt tanggap bencana seharusnya digunakan untuk pangan, sandang dan lainnya saat terjadi bencana. 
“karena anggaran btt ini bisa keluar karena ada pernyataan dari bupati (seluma, red) tentang bencana dan sk tentang tanggap darurat. sk bupati tanggap darurat tentunya peruntukan anggaran btt tanggap darurat, seperti itu (sandang dan pangan, red),” tutur rozano. 
selain itu, fakta persidangan yang terungkap sebelumnya, ada lima saksi yang dihadirkan jpu.
meliputi iswandi kabid kedaruratan logistik bpbd seluma, marah halim mantan kepala bkd seluma tahun 2019-2022, betty mariza kasubag keuangan bkd seluma tahun 2021 hingga sekarang.
kemudian rita ledlana bendahara pengeluaran bpbd seluma tahun 2018-2023 dan zainal karhain kasubag umum dan kepegawaian seluma. 
para saksi di hadirkan jpu untuk mencari tahun sumber dan peruntukan anggaran btt seluma dan aturan-aturan pencairan dana btt tersebut. 
“kalau dari kesaksian, faktanya uang btt di bkd itu cair digunakan untuk kegiatan yang ada sekarang. aturannya, itu bukan untuk kegiatan fisik. karena anggaran itu untuk bantuan sadang, pangan,” ujar rozano. 
selain itu, dalam pemeriksaan saksi, jpu juga mempertanyakan terkait peran dan fungsi pejabat struktural penggunaan dana btt di seluma. 
“dalam hal pengelolaan anggaran btt. bkd itu sudah ada pejabat struktural pengelolanya, ada pptk, ppk skpd,” kata rozano.
tujuan dibentuknya pejabat pengelolaan dana btt di bkd itu untuk memastikan, bahwa anggaran yang diusulkan oleh satker yang dibutuhkan dalam hal ini bpbd, maupun satker yang lain yang membutuhkan dan meminta anggaran ke bpbd. 
“pejabat yang dibentuk di bkd itu adalah untuk memastikan anggaran btt itu tepat sasaran. salah satu syarat pencairan 12 paket kegitan di bpbd ini adalah anggaran tanggap darurat. kegiatan tanggap darurat itu pos anggarannya juga ada aturannya,” tutup rozano. 
adapun deretan 12 terdakwa dalam perkara ini meliputi kepala pelaksana (kalak) bpbd seluma mirin najib, kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd seluma, pauzan aroni, direktur cv. dn racing konstruksi, decky irawan, direktur cv. atha buana consultan, nopian hadinata. 
kemudian, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sofian hadinata, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi, alma jumiarto, direktur cv. permata group, sugito,  wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nusaryo, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, gustian efendi.
terakhir, wakil direktur cv. fello putri paiker, emron muklis, wakil direktur cv. cahaya dharma konstruksi, cihonggi freono dan direktur cv. defira, suparman. 
jpu kejati bengkulu mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis, primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomoro 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
berdasarkan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, para terdakwa menimbulkan kn rp1,5 miliar. 
kn tersebut timbul dari 8 kegiatan bpbd seluma dengan total pagu anggaran rp 3,8 miliar. 
karena para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan kita. minggu depan akan kita lanjut dengan sidang pembuktian.
sekadar mengulas, ada 8 item proyek dan 1 pengawasan kasus ini merugikan negara mencapai rp 1,8 miliar. 
proyek tersebut meliputi pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. cahaya darma kontruksi merugikan negara sebesar rp 228 juta.
pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk pembangunan pelapis tebing jalan dikerjakan cv. jaya seluma kontruksi merugikan negara sebesar rp 83 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 935 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2) dikerjakan cv. fello putri paiker merugikan negara sebesar rp 84 juta.
pembangunan jembatan gantung padang merbau dikerjakan cv. azelia roza lestari merugikan negara sebesar rp 166 juta.
pembangunan jembatan gantung pagar banyu dikerjakan cv. permata grup merugikan negara rp 102 juta.
pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu - riak siabun dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 30 juta.
pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) dikerjakan cv. defira merugikan negara rp 55 juta.
pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 2 dan pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. atha buana consultant merugikan negara rp 138 juta.
dari pagu anggaran dana btt di dpa skpd bkd kabupaten seluma sebesar rp 4,7 miliar, sebesar rp 3,8 miliar anggaran dikelola oleh bpbd seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan.
sejak terkonfirmasi naik ke tahap penyidikan april lalu oleh ditreskrimsus polda bengkulu, penyidik telah memeriksa setidanya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk bupati seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan