Diduga Banyak Menguap, Pantas Kontribusi PAD Selalu Rendah

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 23:46

ANEH : Retribusi parkir termasuk salah satu pos PAD yang tidak pernah mencapai target di Kabupaten Lebong. Foto: Muharista Delda/RB--

Begitu juga pemungutan parkir tepi jalan yang ditetapkan di 3 titik, yakni Pasar Muara Aman di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Pasar Rakyat Lebong di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen dan Taman Smart City Karang Nio di Kalurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, kontribusinya tidak pernah 100 persen sebagaimana yang ditargetkan.

Namun yang sangat mengherankan dan banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, padahal nilai PAD yang ditargetkan untuk parkir terbilang sangat kecil karena tidak sampai Rp50 juta.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi, S.STP, M.Si melalui Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Monginsidi, S.Sos mengatakan, minimnya realisasi PAD masih terus pihaknya evaluasi.

Tidak dipungkirinya, minimnya realisasi bisa saja terjadi karena adanya kebocoran. Justru itu pihaknya akan lebih ketat lagi dalam mengawasi pemungutan PAD tahun 2024 ini.

‘’Bahkan untuk pos PAD yang realisasinya tidak sampai 50 persen, akan kami lakukan uji petik untuk memastikan apa yang menjadi penyebab sekaligus akan dirumuskan bagaimana solusinya,’’ tukas Monginsidi.

Diakuinya, sumbangsih terbesar PAD memang bukan dari sektor retribusi. Melainkan dari sektor pajak yang meliputi pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak lainya.

Terkait target PAD yang ditetapkan, Monginsidi akui disesuaikan dengan potensi. Sekalipun banyak pihak yang menilai penetapan target sejumlah retribusi oleh Pemkab Lebong terbilang sangat rendah.

‘’Yang jelas kami menetapkan target PAD sesuai potensi di lapangan. Untuk apa targetnya di atas kertas tinggi, namun faktanya tidak mungkin dicapai karena tidak sesuai dengan potensinya,’’ ungkap Monginsidi.

Sedangkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan Pemkab Lebong akan menindak tegas oknum yang terbukti menyelewengkan hasil pemungutan PAD.

Bahkan jika memang ada unsur pidananya, Pemkab Lebong akan menempuh jalur hukum. Tidak memandang bulu siapapun oknum yang sengaja menggelapkan atau memanipulasi hasil pemungutan PAD.

‘’Kami harap seluruh OPD yang dibebankan memungut PAD bisa lebih memaksimalkan lagi tugasnya agar tidak terjadi kebocoran PAD,’’ tandas Mustarani.

diduga banyak menguap, pantas kontribusi pad selalu rendah                            tubei, koranrb.id - realisasi penerimaan daerah kabupaten lebong dari sektor pendapatan asli daerah (pad) terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja daerah. 
dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten lebong tahun 2024, target pad ditetapkan senilai rp79 miliar.
artinya kontribusi pad itu masih sangat jauh dari kebutuhan belanja daerah yang diproyeksikan tembus hingga rp578,7 miliar. 
baca juga:gunakan kursi roda, bupati kaur dihadirkan sebagai saksi di sidang korupsi
baca juga:motif sakit hati, video bugil mantan pacar disebar 
namun paling tidak ada peningkatan untuk nilai pad tahun 2024 yang persentase kenaikannya mencapai 60 persen dibanding target pad tahun anggaran 2023 yang hanya ditetapkan rp49,3 miliar.
walaupun dengan target itu, masih sangat diragukan dapat terealisasi 100 persen sebagaimana realisasi pad tahun 2023 yang hanya tembus rp24,1 miliar atau 49 persen dari nilai yang ditargetkan. 
mengingat sistem pengelolaan pad di kabupaten lebong yang dinilai masih sangat jauh dari kata maksimal sehingga ke depan harus terus dilakukan perbaikan. 
‘’mengapa realisasi pad tidak pernah mencapai target, bahkan tahun 2023 tidak sampai setengahnya, tentu saja dugaannya karena banyak yang menguap atau terjadi kebocoran,’’ ujar salah satu tokoh pemuda di kabupaten lebong, riki febrian. 
umumnya penerimaan pad yang sangat minim adalah sektor retribusi. salah satunya sektor retribusi parkir dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang realisasinya tidak pernah mencapai target. 
tahun 2021 realisasi retribusi objek wisata atau tempat rekreasi yang disetorkan ke kas daerah hanya rp 32 juta atau 45 persen dari target rp 70 juta. begitu juga tahun 2022 dan 2023, realisasinya lagi-lagi tidak mencapai target. 
sementara faktanya di lapangan, versi febrian, cukup kontras. pemasukan para pengelola objek wisata terbilang sangat timpang dengan nilai yang disetorkan ke kas daerah sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. 
‘’mungkin cukup dengan masukan selama hari besar idul fitri dan tahun baru saja, pemasukan yang diterima pengelola objek wisata sudah jauh berlipat dari target pad yang harus disetorkan,’’ tutur febrian.
baca juga: bapedda-litbang minta keaktifan opd persiapkan usulan dak 2025 
baca juga:bupati tak boleh lagi ganti pejabat, dprd belum berhentikan bupati
begitu juga pemungutan parkir tepi jalan yang ditetapkan di 3 titik, yakni pasar muara aman di kelurahan pasar muara aman, kecamatan lebong utara, pasar rakyat lebong  di kelurahan amen, kecamatan amen dan taman smart city karang nio di kalurahan tanjung agung, kecamatan tubei, kontribusinya tidak pernah 100 persen sebagaimana yang ditargetkan. 
namun yang sangat mengherankan dan banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, padahal nilai pad yang ditargetkan untuk parkir terbilang sangat kecil karena tidak sampai rp50 juta. 
terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, erik rosadi, s.stp, m.si melalui kabid pendapatan dan bagi hasil, monginsidi, s.sos mengatakan, minimnya realisasi pad masih terus pihaknya evaluasi. 
tidak dipungkirinya, minimnya realisasi bisa saja terjadi karena adanya kebocoran. justru itu pihaknya akan lebih ketat lagi dalam mengawasi pemungutan pad tahun 2024 ini. 
‘’bahkan untuk pos pad yang realisasinya tidak sampai 50 persen, akan kami lakukan uji petik untuk memastikan apa yang menjadi penyebab sekaligus akan dirumuskan bagaimana solusinya,’’ tukas monginsidi.
diakuinya, sumbangsih terbesar pad memang bukan dari sektor retribusi. melainkan dari sektor pajak yang meliputi pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak lainya. 
terkait target pad yang ditetapkan, monginsidi akui disesuaikan dengan potensi. sekalipun banyak pihak yang menilai penetapan target sejumlah retribusi oleh pemkab lebong terbilang sangat rendah.
baca juga:naik penyidikan, pengusutan tukar guling lahan pemkab seluma dikebut
baca juga:dempo prihatin harga beras tinggi menjelang ramadan 
‘’yang jelas kami menetapkan target pad sesuai potensi di lapangan. untuk apa targetnya di atas kertas tinggi, namun faktanya tidak mungkin dicapai karena tidak sesuai dengan potensinya,’’ ungkap monginsidi.
sedangkan ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan pemkab lebong akan menindak tegas oknum yang terbukti menyelewengkan hasil pemungutan pad. 
bahkan jika memang ada unsur pidananya, pemkab lebong akan menempuh jalur hukum. tidak memandang bulu siapapun oknum yang sengaja menggelapkan atau memanipulasi hasil pemungutan pad. 
‘’kami harap seluruh opd yang dibebankan memungut pad bisa lebih memaksimalkan lagi tugasnya agar tidak terjadi kebocoran pad,’’ tandas mustarani.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan