Bertugas 5 Tahun, PPPK Guru Buat Pernyataan Tidak Minta Pindah Tugas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 07 Mar 2024 - 22:31

PPPK: Bupati BU, H. Mian saat melantik PPPK periode tahun 2023. Dalam waktu dekat ini PPPK tahun 2024 juga akan menyusul dilantik.-foto: dok/koranrb.id-

bertugas 5 tahun, pppk guru buat pernyataan tidak minta pindah tugas                             koranrb.id - sebanyak 903 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang akan bertugas di bengkulu utara tinggal menunggu pelantikan.
mereka merupakan peserta tes pppk yang sudah dinyatakan lulus dalam tes pppk yang dilaksanakan akhir tahun lalu.
saat ini pemkab bengkulu utara sudah mengajukan pemberian nomor induk pppk untuk 903 calon pppk tersebut ke badan kepegawaian negara (bkn).
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu utara, drs. fahrudin menerangkan dispendikbud sudah menyusun penempatan guru calon pppk tersebut sesuai dengan kebutuhan. 
penempatan masing-masing guru disesuaikan dengan kebutuhan guru di tiap sekolah.
baca juga:angka pernikahan turun, perceraian naik, prediksi pertumbuhan penduduk di indonesia mengejutkan 
“kita menyusun sesuai dengan kebutuhan guru, karena ada sekolah yang semua terdapat guru ganti, namun saat ini sudah lulus pppk sehingga kita harus menutup kekurangan tersebut, salah satunya dengan pppk,” terangnya. 
guru-guru pppk tersebut akan mendapatkan surat keputusan (sk) pengangkatan selama lima tahun di tempat tugasnya sesuai dengan sk.
 mereka harus bertugas sebagai guru di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan guru. 
namun, meskipun mendapatkan surat keputusan pengangkatan selama lima tahun, setiap tahun dinas pendidikan dan kebudayaan akan melakukan evaluasi kinerjanya.
“evaluasi tersebut tentunya terkait dengan kinerja dalam menjalankan tugas, terutama dari kepala satuan pendidikan masing-masing,” terangnya. 
setiap calon pppk yang dinyatakan lulus dan saat ini diajukan mendapatkan nip sudah menandatangani surat pernyataan.
mereka siap ditempatkan dimana saja di kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:pemungutan suara ulang paling banyak di kota bengkulu, jadi evaluasi pemilukada
fahrudin menegaskan tidak ingin mendengar ada guru pppk yang mengajukan pindah tugas lantaran merasa tidak cocok dengan penempatan masing-masing.
“sejak mendaftar tes pppk, kami yakin peserta sudah tahu jika wilayah bengkulu utara sangat luas. apalagi guru pppk tersebut merupakan guru yang sudah lama bertugas sebagai tenaga non asn,” tegasnya.
masing-masing guru pppk tersebut akan mendapatkan gaji rata-ata rp 3 juta per bulan.
selayaknya pns, mereka akan mendapatkan berbagai tunjangan termasuk tunjangan kesehatan dan tunjangan keluarga.
“jika dibandingkan dengan pendapatan saat berstatus non pns, tentunya pendapatan saat menjadi pppk jauh lebih besar,” ujar fahrudin.
saat ini bupati bengkulu utara juga sudah menyurati kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
ini terkait adanya 160 formasi pppk yang tidak terserap dalam tes tahun lalu.
baca juga:kepemimpinan di tangan bupati mian, penghargaan prestisius terus bertambah
pemkab bengkulu utara berharap kuota tersebut tetap untuk pemkab bengkulu utara dan bisa dilakukan perekrutan tahun ini.
“kita masih menunggu kepastian dari kemenpanrb, apalagi saat ini masih sangat banyak guru di bengkulu utara tenaga non asn daerah atau guru bantu daerah atau tenaga non asn sekolah,” kata fahrudin.
dispendikbud juga sudah menerima beberapa perwakilan dari guru non asn yang belum lulus tes pppk beberapa pekan lalu. 
mereka berharap bisa diangkat menjadi pppk tanpa tes melalui kuota 160 pppk yang tidak terserap 2023 lalu.
baca juga:satu-satunya di provinsi bengkulu, bupati bengkulu utara mian datangkan adipura kedua kalinya 
“namun itu bukan kewenangan daerah. pengangkatan pppk merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kemenpan-rb, termasuk terkait teknis atau cara perekrutannya,” terang fahrudin. 
namun ia menegaskan pemkab bengkulu utara tetap menginginkan kuota 160 pppk tersebut direkrut tahun ini untuk pemkab bengkulu utara. 
bahkan pemkab bengkulu utara juga mengajukan penambahan kuota jika memang memungkinkan.
termasuk adanya penilaian atau pertimbangan khusus bagi guru non asn peserta tes sesuai dengan usia, lama pengabdian sebagai non asn dan lainnya.
“kita hanya mengajukan dan dalam penentuannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. pada intinya kita sangat mendukung tenaga guru non asn di bengkulu utara diangkat statusnya menjadi pppk. terutama mereka yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga non asn,” ungkap fahrudin.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan