Jangan Sampai Mutasi PNS di Lebong, jadi Alat Politik Jelang Pilkada

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 08 Mar 2024 - 22:57

DILANTIK : Para PNS di lingkungan Pemkab Lebong yang dimutasi, Kamis, 7 Maret 2024. Muharista Delda/RB--

KORANRB.ID - Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong Kamis, 7 Maret 2024 banyak menuai tanya di tengah masyarakat.

Soalnya mutasi itu sangat kental dengan suasana politis mengingat masyarakat baru saja disibukkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu, 14 Februari 2024.

Dan tidak lama lagi kembali disibukkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

‘’Namun kami sebagai masyarakat mendukung penuh jika mutasi PNS yang baru saja dilaksanakan Pemkab Lebong benar-benar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan,’’ ujar tokoh pemuda di Kabupaten Lebong, Riki Febrian.

Jangan sampai mutasi PNS di lingkungan Pemkab Lebong itu ada keterkaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong ke depan.

‘’Pastinya masyarakat sudah mengetahui jika bupati Lebong saat ini sudah pasti akan kembali maju dalam kontestasi Pilbup November 2024, apalagi posisi politiknya yang terbilang semakin menguat,’’ terang Riki.

Kekhawatiran masyarakat bahwa mutasi PNS yang digelar Pemkab Lebong sarat kepentingan politis cukup beralasan, mengingat jumlah PNS yang kena mutasi cukup banyak mencapai 78 orang dan beberapa jabatan diantaranya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Seperti mutasi pada jabatan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan mutasi jabatan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM).

Termasuk jabatan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bidang kerjanya berhubungan langsung dengan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas).

Bahkan jabatan strategis dalam pembangunan juga dimutasi, antara lain jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

jangan sampai mutasi pns di lebong,  jadi alat politik jelang pilkada                             koranrb.id - mutasi pegawai negeri sipil (pns) yang digelar pemerintah kabupaten (pemkab) lebong kamis, 7 maret 2024 banyak menuai tanya di tengah masyarakat.
soalnya mutasi itu sangat kental dengan suasana politis mengingat masyarakat baru saja disibukkan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada rabu, 14 februari 2024.
dan tidak lama lagi kembali disibukkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 november 2024. 
‘’namun kami sebagai masyarakat mendukung penuh jika mutasi pns yang baru saja dilaksanakan pemkab lebong benar-benar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan,’’ ujar tokoh pemuda di kabupaten lebong, riki febrian.
baca juga:pemkab lebong mutasi 14 eselon ii, 22 eselon iii dan 42 eselon iv
baca juga: potensi wisata lebong, bangun jalan bukit pabes rp2,8 miliar
jangan sampai mutasi pns di lingkungan pemkab lebong itu ada keterkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilihan bupati (pilbup) lebong ke depan. 
‘’pastinya masyarakat sudah mengetahui jika bupati lebong saat ini sudah pasti akan kembali maju dalam kontestasi pilbup november 2024, apalagi posisi politiknya yang terbilang semakin menguat,’’ terang riki.
kekhawatiran masyarakat bahwa mutasi pns yang digelar pemkab lebong sarat kepentingan politis cukup beralasan, mengingat jumlah pns yang kena mutasi cukup banyak mencapai 78 orang dan beberapa jabatan diantaranya berhubungan langsung dengan masyarakat.
seperti mutasi pada jabatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) dan mutasi jabatan kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkop ukm). 
baca juga:diduga banyak menguap, pantas kontribusi pad selalu rendah
baca juga:jelang ramadhan, jangan ada bahan makanan kedaluwarsa, desak distributor penarikan
termasuk jabatan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang bidang kerjanya berhubungan langsung dengan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas).
bahkan jabatan strategis dalam pembangunan juga dimutasi, antara lain jabatan kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub) serta kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). 
menanggapi hal itu, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan mutasi yang melibatkan 14 jabatan eselon ii, 22 jabatan eselon iii dan 42 jabatan eselon iv itu murni sebagai upaya peningkatan pelayanan pemkab lebong. 
dipastikannya, tidak ada orientasi lain dalam pelaksanaan mutasi yang terbilang cukup mendadak itu selain memberikan promosi jabatan kepada pns berprestasi maupun sekadar penyegaran agar tidak terjadi kebosanan dalam penugasan jabatan. 
baca juga:75 tahun bengkulu selatan, bupati paparkan keberhasilan depan gubernur
baca juga:akhir triwulan, pemkab lebong evaluasi kinerja seluruh pns 
‘’tidak ada hubungannya dengan pemilu yang baru saja dilaksanakan. apalagi kalau sampai dikaitkan dengan persiapan pilbup lebong november 2024, saya pastikan tidak ada kaitannya,’’ tukas mustarani.
bahkan disampaikannya, mutasi itu sudah sejak lama direncanakan pemkab lebong. hanya saja baru bisa direalisasikan saat ini karena bupati harus menunggu terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilaksanakan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) dan bkpsdm. 
pelaksanaan mutasi itu menindaklanjuti surat keputusan (sk) bupati lebong nomor 131 tahun 2024 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi di lingkungan pemkab lebong.
termasuk peraturan daerah kabupaten lebong nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns. atas dasar itulah mutasi dilaksanakan berdasarkan hasil valuasi yang dilaksanakan baperjakat kabupaten lebong.
pantauan rb, mutasi perdana yang dilaksanakan pemkab lebong di tahun 2024 itu lebih didominasi pergeseran atau rotasi jabatan setingkat. sangat kecil persentase yang mendapatkan promosi jabatan serta pengisian beberapa jabatan yang kosong. 
soalnya dari 7 jabatan eselon ii yang kosong secara keseluruhan, masih ada 3 jabatan eselon ii yang kosong. antara lain jabatan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), kepala bkpsdm dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud).
terkesan pemkab lebong masih menginginkan ketiga jabatan itu diduduki pejabat berstatus pelaksana tugas (plt) yang sejak 2022 ditugaskan sementara mengisinya. 
alhasil, untuk mengisi pejabat definitif, secara aturan ketiga plt yang menjabat harus mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) melalui kegiatan lelang jabatan. 
namun pihak pemkab lebong mengklaim pelaksanaan lelang jptp masih menunggu rekomendasi komisi aparatur sipil negara (kasn) turun. 
bahkan sebagai langkah persiapan, bkpsdm telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon ii yang menduduki jptp yang dilaksanakan november 2023. 
jumlah pns yang mengikuti 22 orang dari 23 pemangku jptp yang ada di lingkungan pemkab lebong. uji kompetensi itu dilaksanakan untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon ii yang diamanahkan memegang jabatan.