BUMDes Lakukan RAT, PMD Seluma Tunggu Akhir Maret

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Minggu , 10 Mar 2024 - 01:59

Kepala Dinas PMD Seluma, Nopetri Elmanto mengemukakan soal pelaksanaan RAT BUMDes. Foto: Zulkarnain/RB--

bumdes lakukan rat, pmd seluma tunggu akhir maret                            seluma, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) seluma melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) seluma mencatat saat ini baru 5 badan usaha milik desa (bumdes) yang telah melakukan rapat anggota terbatas (rat). 
artinya hingga saat ini masih ada 177 bumdes yang saat ini belum terlihat progressnya di tahun 2023. 
padahal, dinas pmd seluma memberikan tenggat waktu pembuatan laporan capaian bumdes 2023 paling lambat akhir maret 2024 ini.
baca juga:bank syariah indonesia sediakan 1.000 sertifikat halal, ini kegunaannya
baca juga:usung tema gempita hari raya, antam kenalkan emas idulfitri 2024/1445 hijriah
kepala dinas pmd, nopetri elmanto menegaskan kepada seluruh pengurus badan usaha milik desa (bumdes) di kabupaten seluma agar maret ini seluruh perkembangan bumdes hingga tahun 2023 harus dilaporkan.
"untuk laporan bumdes kita akan tunggu hingga triwulan i berakhir, artinya akhir maret sudah terkumpul semuanya,"ujar 
hingga saat ini kadis pmd mengakui belum ada satupun laporan resmi yang masuk ke dinas pmd. namun diungkapkannya, sudah ada lima desa yang telah melakukan rapat anggota tahunan (rat). 
dirincikannya, desa talang sebaris kecamatan air periukan, desa bukit peninjauan i kecamatan sukaraja, desa purbosari kecamatan seluma barat, desa paluah terap kecamatan ilir talo, dan desa air periukan kecamatan air periukan.
artinya saat ini 5 bumdes tersebut terpantau masih aktif, dan dinas pmd tinggal menunggu laporannya administrasinya secara resmi.
"hingga saat ini meskipun belum ada laporan resmi, namun lima bumdes sudah melakukan rat, setidaknya kita mengetahui bahwa bumdes tersebut memang benar masih aktif," imbuhnya.
baca juga:mendagri imbau kepala daerah beri berkesempatan satpol pp jadi asn atau ppk
baca juga:dorong penempatan pppk transparan dan adil
laporan tersebut harus dibuat. selain untuk tertib administrasi, juga mengingat saat ini ada banyak sekali temuan kerugian negara (kn) pada sejumlah badan usaha milik desa (bumdes) di kabupaten seluma.
dari sini perlu ada kontrol dari pemkab seluma atas realisasi bumdes. "kita tidak ingin adanya temuan yang merugikan negara, sehingga harus dilakukan kontrol oleh pemkab,’’ ucap nopetri.
nopetri menegaskan bahwa seluruh bumdes wajib melaporkan progresnya. meskipun saat ini sedang vakum atau mati suri. 
output dari adanya pengumpulan laporan ini untuk mengetahui bagaimana kondisi setiap bumdes dan mengetahui aktif atau tidaknya bumdes di desa. sehingga nantinya dapat diambil tindakan bila diperlukan.
"berjalan atau tidaknya bumdes wajib dilaporkan sehingga dari laporan tersebut kita bisa mereview dan ambil tindakan,’’ sebutnya.
nopetri cukup menyayangkan banyak informasi yang mengatakan bahwa banyak bumdes yang sudah tidak aktif. 
padahal dari bumdes lah sumber keuangan tambahan yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi di desa karena adanya pendapatan asli desa (pades).
"karena melalui bumdes lah pades murni dapat digali dan dieksplore, tujuannya untuk desa itu sendiri,’’ katanya.
menurut nopetri, sebenarnya laporan bumdes itu harus dilaporkan dua kali dalam setahun, namun realisasinya ternyata tidak berjalan sesuai harapan. 
dia menduga karena pemdes ataupun bumdes masih terbiasa dengan aturan lama yang mengharuskan laporan hanya sekali dalam setahun.
baca juga:siswa enggano dapat beasiswa khusus di ugm, ini penjelasannya
"mulai tahun 2023 seharusnya dua kali melapor, namun kenyataannya belum. ditahun 2024 ini kita wajibkan untuk dua kali melapor, yakni semester i  dan semester ii,’’ ujarnya.
nopetri berharap dengan adanya laporan progress bumdes, nantinya seluruh bumdes dapat dimonitoring dan dikontrol agar temuan temuan saat audit tidak terulang kembali. 
dan seharusnya memang bumdes wajib melaporkan perkembangan usahanya, karena dana tersebut menggunakan uang negara yang diberikan melalui penyertaan modal.
"kita harapkan dengan adanya laporan rutin, maka bumdes dapat di monitor dan di awasi. sehingga minim adanya dugaan penyelewengan dana,’’ tegas nopetri.
untuk diketahui, beberapa waktu lalu jaksa kejari seluma juga sempat mengusut dugaan penyelewengan dana bumdes yang menyebabkan kerugian negara (kn), yakni bumdes padang batu kecamatan ilir talo.
baca juga: datangkan ustadz kondang, uas pilihan utama tabligh akbar 
kn yang didapat dari hasil audit pada badan usaha milik desa (bumdes) padang batu kecamatan ilir talo mencapai rp 189 juta.
terbagi dari lima item, yakni pendapatan saprodi, hasil lelang saprodi, sisa alat saprodi, mark up harga organ tunggal tahun 2020 dan mark up harga organ tunggal tahun 2021. rincian totalnya yakni rp 189.078.000,-.
namun tidak berselang 60 hari, temuan tersebut dikembalikan seluruhnya sehingga penyelidikan dihentikan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 11 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan