Vonis Korupsi Asrama Haji Bengkulu, Makelar 4 tahun Penjara, Mantan Direktur PT BKM 4 Tahun 6 Bulan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 14 Mar 2024 - 13:41

Dua terdakwa kasus korupsi proyek revitalisasi asrama haji Bengkulu divonis bersalah. Foto : Fiki Susadi/koranrb.id--

vonis korupsi asrama haji bengkulu, makelar 4 tahun penjara, mantan direktur pt bkm 4 tahun 6 bulan                            bengkulu, koranrb.id - dua terdakwa kasus korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, menjalani sidang dengan agenda putusan majelis hakim. 
sidang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 14 maret 2024, diketui majelis hakim fauzi isra, sh., mh. 
dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa suharyanto mantan direktur cabang pt. bkn divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara. dibebani denda rp 200 juta subsidair 6 bulan pidana penjara.
serta pidana tambahan berupa uang pengganti (up) rp399 juta, dengan ketentuan apa bila tidak diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta benda terdakwa akan disita sesuai nominal up.
baca juga: ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab, 2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda
jika tidak memcukup akan diganti pidana penjara selama 2 tahun.
sementara, terdakwa panca saudara silalahi divonis hukum 4 tahun pidana penjara, denda rp 200 juta subsidair 6 bulan pidana penjara.
serta dibebankan uang pengati rp25 juta. dengan ketentuan apa bila tidak diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta benda terdakwa akan disita sesuai nominal up.
baca juga:2 terdakwa korupsi proyek revitalisasi asrama haji bengkulu dituntut hukuman berbeda
"terdakwa suharyanto dan terdakwa panca sudara silalahi terbukti dan meyakinkan bersalah dalam pasal primair jaksa penuntut umum, " tutur ketua majelis hakim fauzi israh, saat membacakan amar putusan majelis hakim.
sementara itu, penasehat hukum terdakwa suharyanto, prima, sh mengatakan, pihaknya akan meneliti berkas putusan majelis hakim terlebih dahu sebelum mengambil langkah hukum kedepannya.
"intinya sekarang kita masih pikir-pikir," singkatnya. 
pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, menuntut dua terdakwa perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021.
baca juga:rp453 juta kn perkara asrama haji belum pulih, begini penjelasannya
terdakwa suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn) dituntut 6 tahun pidana penjara, untuk terdakwa panca saudara silalahi selaku makelar dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara.
tuntutan itu dibacakan jpu kejati bengkulu, pada persidangan dengan agenda tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadilan negeri (pn) bengkulu, selasa (6/2). sidang ini diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh., mh.
"kedua terdakwa melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," sebut jpu kejati bengkulu, heru usai persidangan.
lebih lanjut dikatakan heru, untuk terdakwa suharyanto dibebankan denda rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti (up) rp 399 juta apabila tidak membayar uang pengganti makan akan diganti kurungan penjara 4 tahun.
baca juga: mantan direktur ditahan jpu, dugaan korupsi asrama haji rp 1,28 milar
sedangkan terdakwa panca sudara silalahi, dibebankan juga denda sebesar 300 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 44 juta rupiah, dan apabila tidak membayar uang pengganti maka akan diganti kurungan selama 3 tahun.
"atas perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kn rp 1,28 miliar," ucapnya.
sekadar mengingatkan, pengembalian kn dari para saksi saat perkara ini masih penyidikan sudah berlangsung.
dari data yang rb himpun, berdasarkan hasil penghitungan kn oleh auditor bpkp perwakilan bengkulu, kn perkara ini mencapai rp1,28 miliar. 
baca juga:kasus asrama haji p21, lanjut ke persidangan
sementara total pengembalian kn terakhir sebelum perkara ini lanjut ke meja hijau mencapai rp798 juta.
ditambah pengembalian kn oleh terdakwa panca saudara silalahi rp45 juta sehingga tertotal rp843 juta.
riwayat pengembalian kn perkara ini, pertama dikembalikan sebesar rp450 juta oleh pt. bkn pada kamis, 13 juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa suhartono.
kemudian pada kamis, 3 agustus 2023, penyidik pidsus kejati bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar rp75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.
baca juga:tersangka korupsi asrama haji dan kur jadi tahanan jpu 
kembali pada kamis 10 agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp200 juta kepada penyidik.
pasalnya rp200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji. 
ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp30 juta pada senin 14 agustus 2023, kemudian rp23 juta pada senin 21 agustus 2023.
terakhir terdakwa panca saudara silalahi, sebelum ditahan senin 16 september 2023 ia menitipkan rp20 juta.
dari penghitungan penyidik, terdakwa panca saudara silalahi merugikan negara rp100 juta, namun hitungan itu tak diakui terdakwa.
baca juga:tsk asrama haji bantah nikmati rp 100 juta 
ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta. 
seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak.
yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn.
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara.
pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jaksa pengacara negara (jpn) bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu.
diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn). waktu itu karena pandemi covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan