Pemkab Rejang Lebong Usulkan 1.500 Kuota PPPK dan 50 Kuota CPNS

Dia menjelaskan bahwa penambahan guru berstatus PPPK harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena gaji mereka dibiayai oleh APBD.

BACA JUGA:Proyek Pembangunan 5 Jalan di Bengkulu Tengah Mulai Dikerjakan, Ini Daftar Lokasinya

Sementara guru berstatus ASN dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah.

“Saat ini, jumlah guru berstatus ASN atau PNS di Kabupaten Rejang Lebong yang mengajar di TK, SD, dan SMP tersebar di 15 kecamatan, mencapai sekitar 1.800 orang,” tambah Hanapi.

Menurutnya, jumlah guru ASN terus berkurang setiap tahun karena ada yang meninggal, pensiun, atau mutasi ke daerah lain. Namun, penerimaan ASN dalam lima tahun terakhir tidak ada.

"Pada tahun 2023, diperkirakan ada minimal 80 guru yang akan pensiun.

BACA JUGA:Hajar Istri Siri, Karyawan Bengkel Ditangkap Polisi, Ternyata Pemicunya Ini

Situasinya tidak jauh berbeda untuk tahun 2024, dengan keberangkatan pensiunan setiap bulan," jelasnya.

Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, pihaknya telah mengajukan usulan penambahan ke Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui seleksi CASN dan PPPK. 

Pada tahun 2022, daerah tersebut mendapatkan kuota penerimaan PPPK sebanyak 141 orang, dan pada tahun 2023, kuota tersebut meningkat menjadi 300 orang.

“Kita pada dasarnya ingin mengusulkan sebanyak mungkin formasi guru, hanya saja pemerintah pusat pun tentu akan melihat sejauh mana prioritas kita nantinya.

BACA JUGA:10 Negara dengan Kebijakan Cuti Ayah Terbaik, Cuti Selama 30 Hari hingga Pemberian Jaminan Sosial

Dan setiap usulan pun belum tentu sepenuhnya diakomodir,” beber Hanapi.

Diketahui sebelumnya, pada tahun 2022, Dikbud Rejang Lebong menerima kuota penerimaan PPPK sebanyak 141 orang, dan pada tahun 2023, mendapatkan kuota sebanyak 300 orang. 

Meskipun demikian, ketersediaan tenaga guru ASN di 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong masih kekurangan, dengan jumlah 1.879 orang hingga akhir 2023.