Bupati Sapuan: Perencanaan Harus Matang, OPD Wajib Pahami SIPD, Selaras RPJMD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 22:50

BERSAMA: Peserta yang hadir rapat RKPD bersiap memulai kegiaatan. Foto: Firmansyah/RB--

bupati sapuan: perencanaan harus matang, opd wajib pahami sipd, selaras rpjmd mukomuko                            mukomuko, koranrb.id – bupati mukomuko, h. sapuan, se, mm, ak, ca, cpa, cpi mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) agar dapat memahami apa itu sistem informasi pemerintah daerah (sipd) yang sesuai amanat permendagri nomor 70 tahun 2019. 
dengan mempedomani sipd dalam perencanaan kegiatan, opd tidak akan mengalami kendala pada saat pelaksanaan.
baca juga:dbd makan korban, 2 orang meninggal dunia di bengkulu selatan 
menurut sapuan, semua program pembangunan daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik. sebab sipd ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur. 
selain perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melalui sipd, dan memastikan singkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar perencanaan-perencanaan pembangunan daerah.
baca juga:kejari pengembangan, tak berhenti 7 tersangka, ini modus korupsi di rsud mukomuko
"sekarang ini tidak ada lagi mengajukan kegiatan atau program di tengah jalan. jadi semua kegiatan atau  program, harus diajukan dan dibahas dari bawah," kata sapuan saat menghadiri acara rapat rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2025 di aula kantor bappelitbangda, jumat, 15 maret 2024.
setelah itu dilaksanakan, pemerintah daerah membahas rencana kerja berdasarkan hasil musrenbang desa dan kecamatan. 
setelah tersusun pada rkpd maka akan dilakukan pengajuan berkas kebijakan umum apbd prioritas dan plafon anggaran sementara (kua ppas) ke dprd kabupaten mukomuko. 
harapan besar usulan rencana pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dapat disetujui dprd.
jika sudah disetujui, maka kegiatan itu akan langsung  terkunci di sipd dan tidak bisa diubah lagi. 
baca juga:tertekan boikot, industri mamin bertahan tidak lakukan phk
baca juga:penukaran uang lebaran, bank indonesia siapkan rp197,6 trilliun
"itu tidak bisa diubah baik nama kegiatan atau lokusnya. bisa saja diubah, tapi prosesnya lama. maka dari itu saya minta semua opd harus pahami betul apa itu sipd. agar pada saat pengisian tidak ada masalah di kemudian hari,” ingatnya. 
bupati juga akui, selama ini masih banyak permasalahan dalam perencanaan. karena masih ada opd yang membuat kegiatannya di luar dari rpjmd. 
melalui sistem aplikasi sipd ini, diharapkan bupati tidak ada lagi ditemukan permasalahan seperti ini. 
karena semua sudah diatur melalui sistem secara online. dan aplikasi sipd ini akan menunjukkan target-target mana saja yang harus diprioritaskan yang sesuai rpjmd yang telah disusun sebelumnya. 
"kegiatan yang diprogramkan opd juga tidak harus banyak, tapi lihatlah sejauh mana kegiatan itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya. 
bupati juga menekankan, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh opd harus mulai membiasakan menggunakan sistem online yang terintegrasi seperti sipd ini. 
keunggulan lainnya, sipd ini juga akan mengurangi titipan-titipan program atau pokir. 
sebab semuanya, sudah berbasis online. siapapun nantinya yang jadi kepala daerah tetap akan mengikuti sesuai sistem yang sudah disusun sebelumnya.
"intinya program yang tidak selaras dengan rpjmd tidak akan bisa dijalankan," pungkasnya.
sementara itu kepala badan perencanaan pembangunan penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbanda) mukomuko h gianto, sh, m.si mengatakan, rkpd ini membahas  perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd).
melalui forum konsultasi, publik rancangan rkpd tahun 2025 ini. yang pertama implementasi amanat otonomi daerah dan desentralisasi perencanaan pembangunan daerah.
“banyak pihak yang kita libatkan dalam konsultasi rkpd untuk tahun 2025 ini. hal ini berguna agar adanya keselarasan baik dari pengusulan dan perencanaannya,” ujarnya.
gianto menambahkan, rancangan awal rkpd tahun 2025 ini, juga untuk menjamin agar perencanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang mengedepankan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
baca juga:pemkab bengkulu selatan usul penerimaan 207 guru pppk tahun 2024
baca juga:seleksi casn 2024, kemendikbudristek buka 419.146 guru pppk, tenaga administrasi dan pengawas sekolah
tidak hanya itu saja, juga untuk menciptakan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku, antar ruang.
antar waktu serta antar, perangkat daerah, serta mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di kabupaten mukomuko.
sedangkan dasar hukum kegiatan ini yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011.
baca juga:10 negara dengan kebijakan cuti ayah terbaik, cuti selama 30 hari hingga pemberian jaminan sosial 
“forum konsultasi rancangan awal rkpd  kabupaten mukomuko tahun 2025 ini,  menjadi wadah yang kita beri bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan terhadap rancangan awal rkpd tahun 2025 sebelum ditetapkan menjadi dokumen rkpd kabupaten mukomuko tahun 2025,” katanya.
lanjutnya, sedangkan output dari forum konsultasi rancangan awal rkpd tahun 2025, ini yaitu berita acara kesepakatan yang akan ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah di lingkup pemkab mukomuko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan