Kerugian Negara Dana Desa Suban Dikembalikan Rp 205 juta, Begini Tanggapan Polres Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 23:26

Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP. Dwi Wardoyo menjelaskan soal pengembalian kerugian negara dalam pengelolaan dana desa. Foto: Zulkarnain/RB--

Jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.

"Mari kita kawal bersama pembangunan di Seluma. Semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di Kabupaten Seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal,"tegas Kasat Reskrim.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Seluma, Dr. Marah Halim, SP, MP, MSi, M.Ak, CGCAE, QRMP mengatakan bahwa Inspektorat hanya bertugas sebagai tim auditor dalam dugaan penyelewengan DD Suban. Dan seluruh hasilnya telah disampaikan dan dikembalikan ke Sat Reskrim Polres Seluma untuk ditindaklanjuti.

"Seluruh hasil audit termasuk jumlah pengembalian KN sudah kita sampaikan ke Sat Reskrim,"ungkap Marah Halim.

Sedangkan terkait tenggat waktu, Marah Halim membenarkan bahwa sudah melewati batasnya. Namun untuk kebijakan apakah ada tambahan waktu, itu merupakan wewenang Polres Seluma.

"Untuk perpanjangan waktunya kita kembalikan ke Polres, siapa tau ada pertimbangan keringanan lantaran pihak terkait berjanji akan melunasi,"jelas Marah Halim.

Untuk kedepannya, jika memang ada keringanan (Perpanjangan waktu,red). Inspektorat Seluma siap menerima laporan pengembalian KN, namun itu jika ada kebijakakan dari Polres Seluma.

"Kita hanya melakukan audit dan menunggu pengembalian. Untuk kebijakan kita serahkan ke Polres,"tegas Marah Halim.

Sebelumnya, November 2023 lalu tim auditor Inspektorat Kabupaten Seluma melakukan audit investigasi DD pada dua tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020 Suban atas dasar pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditujukan kepada Polres Seluma.

Sebelumnya Inspektorat juga sudah pernah melakukan audit DD Suban tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Namun semua temuan telah dikembalikan sehingga sudah clean and clear.

Untuk diketahui, adapun item DD Suban yang dilaporkan pada tahun anggaran 2019 yakni alokasi pembukaan badan jalan selebar 5 meter dan sepanjang 5000 meter.

Lalu di tahun anggaran 2020 diantaranya yakni item pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan Maret, pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan Juni, penyelenggaraan festival kesenian adat dan keagamaan, rehabilitasi fasilitas jamban umum / MCK, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

kerugian negara dana desa suban dikembalikan rp 205 juta, begini tanggapan polres seluma                            seluma, koranrb.id - sat reskrim polres seluma mencatat kerugian negara (kn) dari hasil audit dana desa (dd) suban kecamatan semidang alas kabupaten seluma telah dikembalikan sebesar rp 205 juta.
jumlah ini sebenarnya masih tergolong kecil dan jauh dari total kn dari hasil audit investigasi oleh tim auditor irban v inspektorat seluma sebesar rp 631 juta, artinya yang dikembalikan tidak sampai 30 persen dari kn hasil audit.
baca juga:keterangan tsk korupsi bos smkit selalu berubah-ubah, jaksa terkendala penambahan tersangka 
jumlah ini dibenarkan oleh kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh saat press release pada jumat siang 15 maret 2024 diruang kerjanya.
dikatakannya bahwa jumlah tersebut mengacu pada surat resmi dari inspektorat seluma yang ditandatangani oleh inspektur inspektorat, dr. marah halim pada tanggal 14 maret 2024.
"jadi dari laporan hasil audit inspektorat, tercatat bahwa sudah ada pengembalian kn sebesar rp 205 juta,"ungkap kasat reskrim.
dijelaskan kasat reskrim, dari total kn rp 631 juta tersebut, mayoritas terdapat temuan dari kegiatan fisik, namun ada juga beberapa temuan administrasi.
untuk selanjutnya, sat reskrim polres seluma akan melakukan koordinasi dari beberapa stakeholder, termasuk pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya.
karena berdasarkan memorandum of understanding (mou) atau nota kesepahaman yang telah dibuat. 
baca juga: kadis pmd bengkulu tengah akui pptk diperiksa polda, kasus pengadaan142 unit tornas kades 
batas waktu pengembaliannya yakni 60 hari pasca hasil audit keluar, yakni dari 9 januari 2024 hingga 8 maret 2024. artinya waktu tersebut telah dilalui namun kn belum dikembalikan sepenuhnya.
"sesuai kesepakatan 60 hari dan sudah lewat. namun sebelum di tindaklanjuti, kita akan koordinasi dengan beberapa pihak terlebih dahulu. karena ada upaya atau itikad baik dari pemerintah desa untuk mengembalikan kn meskipun belum seutuhnya,"ungkap kasat reskrim.
dalam kesempatan ini pula, kasat reskrim mengimbau kepada seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat kabupaten seluma untuk membantu mengawal pembangunan di seluma.
salahsatu caranya yakni dengan melaporkan jika ada temuan indikasi yang mengarah kepada penyelewengan anggaran yang merugikan negara.
jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.
"mari kita kawal bersama pembangunan di seluma. semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di kabupaten seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal,"tegas kasat reskrim.
baca juga:kejari pengembangan, tak berhenti 7 tersangka, ini modus korupsi di rsud mukomuko
terpisah, inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim, sp, mp, msi, m.ak, cgcae, qrmp mengatakan bahwa inspektorat hanya bertugas sebagai tim auditor dalam dugaan penyelewengan dd suban. dan seluruh hasilnya telah disampaikan dan dikembalikan ke sat reskrim polres seluma untuk ditindaklanjuti.
"seluruh hasil audit termasuk jumlah pengembalian kn sudah kita sampaikan ke sat reskrim,"ungkap marah halim.
sedangkan terkait tenggat waktu, marah halim membenarkan bahwa sudah melewati batasnya. namun untuk kebijakan apakah ada tambahan waktu, itu merupakan wewenang polres seluma.
"untuk perpanjangan waktunya kita kembalikan ke polres, siapa tau ada pertimbangan keringanan lantaran pihak terkait berjanji akan melunasi,"jelas marah halim.
untuk kedepannya, jika memang ada keringanan (perpanjangan waktu,red). inspektorat seluma siap menerima laporan pengembalian kn, namun itu jika ada kebijakakan dari polres seluma.
"kita hanya melakukan audit dan menunggu pengembalian. untuk kebijakan kita serahkan ke polres,"tegas marah halim.
sebelumnya, november 2023 lalu tim auditor inspektorat kabupaten seluma melakukan audit investigasi dd pada dua tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020 suban atas dasar pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada polres seluma.
baca juga:jpu pikir-pikir vonis berbeda dua terdakwa korupsi asrama haji, denda dan uang pengganti ratusan juta
sebelumnya inspektorat juga sudah pernah melakukan audit dd suban tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. namun semua temuan telah dikembalikan sehingga sudah clean and clear.
untuk diketahui, adapun item dd suban yang dilaporkan pada tahun anggaran 2019 yakni alokasi pembukaan badan jalan selebar 5 meter dan sepanjang 5000 meter. 
lalu di tahun anggaran 2020 diantaranya yakni item pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan maret, pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan juni, penyelenggaraan festival kesenian adat dan keagamaan, rehabilitasi fasilitas jamban umum / mck, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan