Jelang Lebaran, Retribusi Wisata Kembali Diberlakukan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 23:10

WISATA: Salah satu objek wisata yang masuk dalam penarikan retribusi Pemkab Rejang Lebong yakni Objek Wisata Suban Air Panas. Arie Saputra Wijaya/RB--

jelang lebaran, retribusi wisata kembali diberlakukan                            koranrb.id – menjelang libur lebaran 1445 hijriah kurang lebih 3 pekan lagi,
dinas pariwisata (dispar) kabupaten rejang lebong kembali akan memberlakukan penarikan retribusi wisata yang ada di wilayah tersebut. 
ini setelah hampir 2 bulan terakhir penarikan retribusi wisata ini dihentikan lantaran pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong
masih menunggu revisi peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd).
baca juga:gencarkan patroli hiburan malam di rejang lebong selama ramadan
baca juga:lobi-lobi parpol mendekati pilgub bengkulu
menurut kepala dispar kabupaten rejang lebong, m. budianto, mt bahwa untuk tahun 2024 ini pihaknya menargetkan
bisa mengumpulkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pariwisata sebesar rp221 juta, atau lebih besar dari tahun 2023 lalu yang hanya rp200 juta.
dia menjelaskan bahwa sementara mereka menunggu revisi peraturan daerah (perda) mengenai penarikan retribusi dan pajak
dari kabupaten rejang lebong yang diturunkan oleh gubernur bengkulu, pihaknya sedang menyiapkan administrasi lapangan, termasuk proses pencetakan karcis
baca juga:kapolda bagikan 100 paket sembako di rejang lebong
“saat ini kita sudah mempersiapkan untuk kembali melakukan penarikan terhadap retribusi wisata yang ada di rejang lebong,
dan kebetulan juga bertepatan dengan libur lebaran dimana biasanya sejumlah objek wisata di kabupaten rejang lebong selalu ramai dikunjungi masyarakat dari luar daerah,” ungkap budianto.
budianto menambahkan, bahwa dalam revisi perda pdrd tersebut mengatur tentang administrasi
dan pencetakan karcis harus disesuaikan dengan regulasi terbaru, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
sampai saat ini, penerimaan pad dari sektor pariwisata yang dikumpulkan oleh pihaknya masih nol. 
baca juga:jelang pilkada, asn di rejang lebong diingatkan tidak boleh ikut politik praktis
baca juga:distankan kabupaten rejang lebong awasi penyaluran pupuk bersubsidi
namun, dia optimis bahwa pendapatan akan tercapai seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke rejang lebong setelah pandemi covid-19 berakhir.
“pendapatan dari sektor pariwisata daerah saat ini berasal dari pengelolaan tiga lokasi wisata yang dimiliki oleh pemkab rejang lebong oleh pihak ketiga.
lokasi-lokasi tersebut meliputi obyek wisata pemandian suban air panas, danau mas harun bastari (dmhb), dan villa diklat di kawasan dmhb,” beber budianto.
ia juga menambahkan, selama tahun 2023, dari pengelolaan tiga lokasi wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat,
berhasil dikumpulkan retribusi sebesar rp153 juta, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar rp200 juta.
realisasi pad dari sektor pariwisata kabupaten rejang lebong pada tahun 2023 ini berasal dari obyek wisata pemandian suban air panas sebesar rp108 juta dari target rp143 juta,
kemudian dari dmhb sebesar rp38,5 juta dari target rp48 juta, serta dari villa diklat sebesar rp6,6 juta yang mulai dipungut pada tahun 2023 dan belum ditetapkan targetnya.
“untuk tahun ini kita berupaya target di masing-masing objek wisata kita tercapai maksimal.
dan untuk villa diklat kita upayakan semaksimal mungkin menghasilkan pad agar bisa membantu mendongkrak target kolektif pad di sektor pariwisata,” ujarnya.
pengelola wisata wajib punya tdup. di sisi lain, banyaknya lokasi wisata di kabupaten rejang lebong
yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata (tdup), menjadi perhatian serius bagi dispar kabupaten rejang lebong. 
untuk itu dispar menyarankan kepada seluruh pelaku wisata di kabupaten rl agar bisa segera mengurus tdup untuk pengelolaan potensi wisata yang dimiliknya.
menurut budianto, kepemilikan tdup sangat penting agar kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku wisata dinilai legal sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
"sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, saat ini para pelaku usaha wisata harus memiliki tanda dafar usaha pariwisata," jelas budianto.
dengan miliki tdup tersebut maka yang akan diuntungkan adalah para pelaku usaha pariwisata itu sendiri. 
karena menurutnya bila nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata mereka bisa diikutsertakan, begitu juga bila ada bantuan dari pemerintah pusat maka mereka juga bisa mendapatkannya.
"selain itu, bila mereka akan melakukan kegiatan maka kita bisa membantu mereka seperti membantu menyiapkan petugas medis dan lainnya," jelas budianto.
dengan pentingnya tdup bagi para pelaku wisata tersebut, budianto meminta para pelaku usaha wisata untuk belum memiliki tdup untuk segera mengurus ke dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten rejang lebong. 
bila dalam melakukan pengurusan tdup tersebut, para pelaku usaha wisata menemukan kendala, maka pihaknya bisa melakukan pendampingan.
"untuk yang kesulitan dalam membuat tdup, nanti akan kita lakukan pendampingan untuk membantu proses pembuatan tdup.
pengurusan tdup ini bukan untuk mempersulit para pelaku wisata, justru ini merupakan bentuk support pemerintah untuk memajukan pariwisata daerah agar bisa berkembang dengan baik," singkat budianto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan