Dewan Provinsi Bengkulu Sebut Honorer Bisa Diberikan THR Seperlima Gaji, BPKD Beri Penjelasan Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 17 Mar 2024 - 21:01

Dewan Provinsi Bengkulu sebut honorer bisa diberikan THR seperlima gaji, BPKD beri penjelasan ini --bella/rb

KORANRB.ID - Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pensiunan ASN.

Dewan Provinsi Bengkulu sebut honorer bisa diberikan THR seperlima dari gaji.

BPKD Provinsi Bengkulu beri penjelasan ini

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2024 yang telah terbit Rabu, 13 Maret 2024 lalu.

Lantas bagaimana dengan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer?

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, menuturkan mengenai THR tahun 2024 ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 14 tahun 2024, THR dikecualikan untuk THL dan honorer. Sebab tidak ada disebutkan sebagai menerima.

Dengan demikian, apabila ada aturan atau kebijakan yang membolehkan, maka diharapkan Pemprov Bengkulu juga memberikan THR seperlima dari gaji yang diterima THL/Honorer setiap bulan.

"Karena kita ketahui, APBD Provinsi Bengkulu termasuk kelas bawah. Namun, untuk THR/Honorer ini tetap bisa diakomodasi dengan Peraturan Gubernur," katanya.

Namun, apabila tidak mungkin dan tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk pengakomodisian THR untuk THL/Honorer itu, maka maka disesuaikan saja dengan PP nomor 14 tahun 2024 tersebut.

"Karena segala sesuatu kebijakan itu berdampak pada kebijakan hukum. Apabila tidak ada istilah hukumnya maka tidak dapat diterbitkan peraturan," demikian Sunardi.

dewan provinsi bengkulu sebut honorer bisa diberikan thr seperlima gaji, bpkd beri penjelasan ini                             koranrb.id - tunjangan hari raya (thr) 2024 yang disiapkan oleh pemerintah pusat hanya diberikan kepada aparatur sipil negara (asn) maupun pensiunan asn.
dewan provinsi bengkulu sebut honorer bisa diberikan thr seperlima dari gaji.
bpkd provinsi bengkulu beri penjelasan ini 
hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang telah terbit rabu, 13 maret 2024 lalu.
baca juga:gaji dan thr asn di pemkab bengkulu tengah disalurkan serentak awal april
baca juga:thr mulai cair h-10 lebaran. bagaimana nasib thl dan honorer pemprov bengkulu?
lantas bagaimana dengan nasib tenaga harian lepas (thl) atau honorer?
anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi, mm, menuturkan mengenai thr tahun 2024 ini sebagaimana diatur dalam pp nomor 14 tahun 2024, thr dikecualikan untuk thl dan honorer. sebab tidak ada disebutkan sebagai menerima.
dengan demikian, apabila ada aturan atau kebijakan yang membolehkan, maka diharapkan pemprov bengkulu juga memberikan thr seperlima dari gaji yang diterima thl/honorer setiap bulan.
"karena kita ketahui, apbd provinsi bengkulu termasuk kelas bawah. namun, untuk thr/honorer ini tetap bisa diakomodasi dengan peraturan gubernur," katanya.  
baca juga:anggaran besar disiapkan pemkab kaur bayar thr, segini jumlahnya
baca juga:minggu depan pns 'banjir' duit, thr dan tpp cair! bagaimana honorer?
namun, apabila tidak mungkin dan tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk pengakomodisian thr untuk thl/honorer itu, maka maka disesuaikan saja dengan pp  nomor 14 tahun 2024 tersebut.
"karena segala sesuatu kebijakan itu berdampak pada kebijakan hukum. apabila tidak ada istilah hukumnya maka tidak dapat diterbitkan peraturan," demikian sunardi.
bpkd provinsi bengkulu beri penjelasan.
kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu,  dr. h. haryadi, sp.d, mm, msi menuturkan untuk tenaga honorer hanya mendapatkan gaji di bulan april ini. 
baca juga:thr asn pemprov bengkulu cair pekan depan, tpp dan tambahan tunjangan 1 bulan juga dibayar 
baca juga:april, pns dan pppk di bengkulu utara dapat dua bulan gaji, pemkab bengkulu utara tunggu pmk thr 
"untuk tenaga honorer (termasuk thl) nantinya juga akan mendapatkan haknya hanya sebatas gaji," terang haryadi.
meski begitu, pihak pemprov bengkulu masih menunggu kelanjutan regulasi tersebut.
jika regulasinya ada dan anggaran tersedia.
maka juga harus diberikan.
"kalau regulasinya mereka juga mendapat seperti asn dan anggarannya ada, musti juga diberikan," jelas haryadi.
baca juga:bupati dan wakil bupati bengkulu selatan di idul fitri 1445 h siapkan thr rp5 juta
baca juga:pemerintah pastikan pembayaran thr dan gaji ke-13 pns, tinggal tunggu ini 
ia juga menjelaskan, khusus untuk pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, selain thr di waktu bersamaan juga akan cair gaji pokok bulan april dan kekurangan kenaikan gaji 8 persen yang dirapel hingga maret ini.
"kita sudah ready dana sekitar rp110 miliar. rp55 miliar untuk thr dan rp55 untuk gaji pokok bulan april," terang hariyadi.
ia juga menuturkan, selain mendapat thp gaji pokok. para asn di lingkungan pemprov bengkulu, nantinya juga akan menerima tambahan penghasilan pegawai (tpp) bulan februari untuk dibayarkan maret. 
namun, berkenaan dengan menyambut hari raya idulfitri ini, pihak asn juga akan menerima tpp double. 
baca juga:akhirnya, 50 persen thr dan gaji 13 guru cair, telan anggaran rp4,6 miliar 
baca juga:besok, gaji ke 13, tamsil dan thr guru cair sesuai perintah bupati bs
"tersedia rp19 miliar untuk sekali pembayaran tpp. artinya yang harus disiapkan rp38 miliar," ucapnya.
tidak adanya regulasi pembayaran thr bagi para tenaga honorer tersebut juga dibenarkan oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes.
ia menuturkan, sesuai dengan pp nomor 14 tahun 2024 yang terbit rabu, 13 maret 2024 lalu, jika pemberian thr dan gaji ke-13 hanya diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang telah terbit.
"yang menerima gaji ke-13 dan gaji ke-14 (thr) hanya asn," singkat isnan kepada rb, minggu 17 maret 2024.
sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), sesuai dengan pp nomor 14 tahun 2024 tersebut, aparatur negara yang disebut dalam pp tersebut, juga termasuk di dalamnya yakni ppk.
hal tersebut diterangkan dalam pasal 1 bagian 2, bahwa pppk adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk dalam waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah dan/atau  menduduki jabatan pemerintahan.
dengan begitu, pppk juga mendapat hal yang sama seperti asn lainnya untuk mendapatkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 (thr) tahun 2024 ini.
"sepanjang ia sudah diangkat, itu akan diatur di perjanjian kerjanya yang juga akan dimunculkan seperti halnya thr," kata kepala direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu andy prasetya.
dengan begitu, artinya bagi para pppk yang sudah lulus tahun 2023 karena saat ini masih dalam proses pembentukan nomor induk kepegawaian (nip).
serta belum mendapatkan surat keputusan (sk) pengangkatan maka belum akan kecipratan thr seperti asn lainnya, di tahun 2024 ini. 
sebab, saat ini para pppk tersebut masih dalam status honorer. 
berdasarkan pp 14 tahun 2024 tersebut, selain pegawai negeri sipil (pns) dan pppk, sesuai dengan pasal yang sama. berhak menerima thr yakni prajurit tentara nasional indonesia (tni) selanjutnya anggota kepolisian negara republik indonesia (polri).
keduanya merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
selanjutnya, pejabat negara atau pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara
serta pensiunan yang merupakan aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
selanjutnya, di pasal yang sama juga dijelaskan, penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
dipertegas bayu, kanwil djpb sebagai perwakilan kementerian keuangan di provinsi bengkulu berharap kepada masing-masing opd di lingkup pemprov bengkulu agar segera menyiapkan surat perintah membayar (spm) untuk pencairan thr ini. 
begitu pula dengan instansi vertikal yang juga harus segera berkoordinasi mengelola keuangannya. menyusunnya dan segera menyampaikan spm nya ke kppn.
namun, apabila tidak bisa dicairkan sebelum hari raya idulfitri ini, dikarenakan terjadi kendala atau pertimbangan lain, sehingga tidak bisa diajukan juga bisa dicairkan setelah pelaksanaan idulfitri.
"di regulasinya itu juga bisa diajukan setelahnya (setelah hari raya)," ucapnya.
meski begitu, dikatakan bayu jika ingin dicairkan setelah idulfitri, juga perlu ada koordinasi kenapa hal tersebut tidak bisa dicairkan di depan.
"sementara thr yang diterima nantinya, diregulasi pp tersebut sudah diatur, harus diterima utuh. baik thr gaji maupun thr tpp," ucapnya.
bayu berharap dengan diterimanya thr ini nanti, juga menjadi peningkatan belanja juga di provinsi bengkulu.
sehingga dengan begitu juga dapat menggerakan perekonomian di provinsi bengkulu.
terutama bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah (umkm) yang ada di provinsi bengkulu.
"semoga ini bisa dimanfaatkan oleh para asn maupun pensiunan," tutupnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan