DPRD Provinsi Bengkulu Panggil Petinggi BPJS, Bahas Keluhan Masyarakat

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 18 Mar 2024 - 22:26

AUDIENSI: Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melakkan audiensi bersama Komis IV DPRD Provinsi Bengkulu di ruang rapat Komisi, Senin (18/3). Membahas masalah keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan dan BPJS kesehatan.--BELA/RB

dprd provinsi bengkulu panggil petinggi bpjs, bahas keluhan masyarakat                             bengkulu, koranrb.id – komisi iv dprd provinsi bengkulu memanggil petinggi badan pelaksana jaminan sosial (bpjs) di provinsi bengkulu, senin 18 maret 2024.
selain petinggi bpjs, komisi iv dprd provinsi bengkulu juga memanggil pejabat dinas kesehatan provinsi bengkulu.
dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat komisi dprd provinsi bengkulu tersebut, membahas masalah kendala dalam pelaksanaan kepesertaan kesehatan melalui pendaftaran atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (jkn-kis).
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mengatakan pihaknya sengaja mengundang dinas kesehatan dan pihak bpjs untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan dan kepesertaan bpjs.
baca juga:pemkab lebong perbaiki sendiri jalan provinsi ambles 
padahal provinsi bengkulu sendiri telah memperoleh predikat universal health coverage (uhc).
dengan kata lain seluruh masyarakat telah terjamin dalam pelayanan kesehatan. 
"banyak sekali keluhan masyarakat di lapangan.
mulai dari rumitnya mengurus bpjs hingga persoalan pelayanan di rumah sakit.
baca juga:9 paket proyek di bengkulu selatan dibiayai dak fisik rp 48 miliar, perbaiki jalan rusak
makanya hari ini kita undang dinkes dan bpjs untuk membahasnya," kata edwar. 
dari audensi yang dilakukan, edwar menyebut terkait dengan uhc, hanya melayani pasien yang benar-benar sakit di rumah sakit dan harus disertai dengan foto. 
"tentunya ini perlu disosialisasikan ke masyarakat.
karena jangan sampai seperti yang disampaikan pak gubernur, cukup menggunkan ktp (berobat) tapi kenyataannya tidak. jadi kita minta tidak terjadi lagi demikian," terang edwar, senin, 18 maret 2024.
baca juga:sekaligus 3 bulan, tpp asn lebong dibayar jelang lebaran 
mengenai penganggaran bpjs gratis atau yang masuk dalam program jkn di lingkungan pemprov bengkulu, menurut edwar tidak ada permasalahan. 
terlebih, beberapa sektor potensial di bengkulu banyak yang mengakomodasi anggran bpjs tersebut. 
"kalau soal anggaran kita tidak ada masalah," ucapnya.
saat ini, mengikuti aturan pajak rokok minimal 37,5 persen, harus dialokasikan ke iuran kepesertaan jkn pihaknya sudah menyepakati dan bahkan lebih dari aturan tersebut.
baca juga:masih berjuang dapatkan dana hibah rp29,9 miliar
"yang penting layanan masyarakat se-provinsi bengkulu ini bisa kita layani," ujarnya.
sementara itu, kepala dinas kesehatan (dinkes) provinsi bengkulu, redhwan arif, menuturkan, capaian uhc di wilayah bengkulu sampai saat ini diangka 99,6 persen. 
meski demikian,  adanya persoalan terkait dengan pelayanan dan kepesertaan bpjs yang disampaikan dalam rapat bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu, pihaknya memastikan ke depannya akan lebih akan lebih masif lagi melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat. 
"selama ini masih banyak masyarakat yang belum tersampaikan, sehingga malas mengurus dan akhirnya dia katagori miskin tapi tidak ada kartu," ucapnya.
baca juga:besaran zakat fitrah di kabupaten kepahiang segera ditetapkan, ini golongan penerima zakat
 selain itu, masyarakat juga sering tidak peduli.
sehingga bpjs nya mati dan tidak diurus.
selain itu juga ada yang mandiri ingin pindah ke yang gratis. 
"ini semua kedepannya akan kita masukkan lagi sosialisasikan kepada masyarakat," papar redhwan. 
baca juga:plta musi diminta lebih berperan untuk penanganan pasca banjir desa penyangga
ia juga menambahkan, dinkes provinsi bengkulu sendiri memiliki aplikasi sibujang untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk mengaktifkan bpjs kesehatan. 
sementara itu, jumlah masyarakat yang diakomodir dan ditanggung pemprov bengkulu untuk program jkn sebanyak 34.286 jiwa dari jumlah penduduk yang ada di wilayah bengkulu sekitar 2 juta jiwa. 
"sisanya itu ditanggung kabupaten/kota.
dan jika di kabupaten/kota masih ada yang tercover maka pihak provinsi yang akan menanggulangi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan