Efek Kasus Korupsi, Pejabat RSUD Mukomuko Banyak Ingin Mundur, Bupati Belum Teken SK Pemberhentian 6 ASN

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 23:34

TERSANGKA: Paska penetapan ke 7 tersangka langsung menuju lapas Polres Mukomuko beberapa waktu yang lalu. Foto: Firmasnyah/RB--

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Penetapan 7 tersangka (tsk) korupsi pengeloalaan anggaran RSUD Mukomuko tahun 2016-2021 oleh Kejari Mukomuko, memantik kekhawatiran dan ketidak nyamanan dalam bertugas sejumlah ASN dan pejabat di RSUD Mukomuko saat ini.

Terseretnya 6 ASN dan 1 pensiunan ASN dalam pusaran kasus korupsi yang kerugian negaranya Rp4,8 miliar lebih itu, berdampak pada manajeman RSUD Mukomuko mulai kewalahan. Banyak staf hingga pejabat yang ingin mengundurkan diri.

Alasan pengajuan pengunduran diri dan meminta pindah tugas ke luar RSUD Mukomuko, karena merasa sedikit cemas. Di karenakan 7 tersangka yang sudah ditahan saat ini merupakan orang yang dikenal dengan baik selama bekerja.

Selain itu dari 7 tersangka ini sebagian besar bukan merupakan ASN yang kehidupannya terbilang berkecukupan.

“Rekan-rekan memang ada yang ingin mengajukan pengunduran diri dari RSUD. Namun kami sebagai unsur pimpinan terus memberi pemahaman kepada seluruh tim, untuk tetap kompak dan tenang dalam menjalankan tugas,” ujar Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi, SKM, M. Kes.

Direktur mengatakan, selagi bekerja dengan jujur dan sesuai standar, semua akan aman dan tidak ada masalah.

Kemudian sebagai abdi negara yang ditugaskan di RSUD, sudah seharus memikirkan kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke RSUD.

Sejauh ini, ditegaskan Syafriadi pelayanan di RSUD Mukomuko masih berjalan normal.

"Itulah keadaan yang sedang dihadapi manajemen rumah sakit. Kami terus berupaya membangun komunikasi dan memberi pengertian untuk tidak mundur dan tetap bekerja seperti biasa,’’ katanya.

Dibagian lain, Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat hukum itu, masih menunggu ditandatangani Bupati Mukomuko.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko Wawan Santoni S.Hut, M.Si melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN, Niko Hafri SH.

efek kasus korupsi, pejabat rsud mukomuko banyak ingin mundur, bupati belum teken sk pemberhentian 6 asn                             mukomuko, koranrb.id – penetapan 7 tersangka (tsk) korupsi pengeloalaan anggaran rsud mukomuko tahun 2016-2021 oleh kejari mukomuko, memantik kekhawatiran dan ketidak nyamanan dalam bertugas sejumlah asn dan pejabat di rsud mukomuko saat ini.
terseretnya 6 asn dan 1 pensiunan asn dalam pusaran kasus korupsi yang kerugian negaranya rp4,8 miliar lebih itu,  berdampak pada manajeman rsud mukomuko mulai kewalahan. banyak staf hingga pejabat yang ingin mengundurkan diri. 
baca juga:ayah meninggal, terdakwa duel maut tetap dituntut jpu, segini beratnya 
baca juga:jangan lagi bab sembarangan, siap dibangun 2.795 wc, pupr gelontorkan rp39 miliar
alasan pengajuan  pengunduran diri dan  meminta pindah tugas ke luar rsud mukomuko, karena merasa sedikit cemas. di karenakan 7   tersangka yang sudah ditahan saat ini merupakan orang yang dikenal dengan baik selama bekerja.
selain itu dari 7 tersangka ini sebagian besar bukan merupakan asn yang kehidupannya terbilang berkecukupan.
“rekan-rekan memang ada yang ingin mengajukan pengunduran diri dari rsud. namun kami sebagai unsur pimpinan terus memberi pemahaman kepada seluruh tim, untuk tetap kompak dan tenang dalam menjalankan tugas,” ujar direktur rsud mukomuko, syafriadi, skm, m. kes.
direktur mengatakan, selagi bekerja dengan jujur dan sesuai standar, semua akan aman dan tidak ada masalah. 
kemudian sebagai abdi negara yang ditugaskan di rsud, sudah seharus memikirkan kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke rsud. 
sejauh ini, ditegaskan syafriadi pelayanan di rsud mukomuko masih berjalan normal.
"itulah keadaan yang sedang dihadapi manajemen rumah sakit. kami terus berupaya membangun komunikasi dan memberi pengertian untuk tidak mundur dan tetap bekerja seperti biasa,’’ katanya.
dibagian lain, surat keputusan (sk) pemberhentian sementara 6 aparatur sipil negara (asn) yang terjerat hukum itu, masih menunggu ditandatangani bupati mukomuko. 
hal ini disampaikan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko wawan santoni s.hut, m.si melalui kepala bidang pengadaan, pengembangan sdm dan pembinaan asn, niko hafri sh. 
baca juga:cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd
baca juga:sepanjang 2024 terjadi 150 gempa bumi di provinsi bengkulu, bmkg: potensi tsunami tetap ada
dia mengatakan status 6 tersangka ini belum diberhentikan sebagai asn, dan tidak memiliki jabatan apapun. setelah perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, barulah diberhentikan sepenuhnya sebagai asn.
“ada 6 asn dan 1 pensiunan asn yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. berdasarkan aturan yang ada, 6 asn itu akan dinonaktifkan sementara yang saat ini tengah kita proses. akan diterbitkan sk pemberhentian sementara yang ditandatangani bupati,” katanya.
sedangkan berkaitan dengan gaji untuk ke enam asn yang telah ditetapkan sebagai  tersangka dugaan tipikor pengelolaan keuangan rsud mukomuko ini. mereka masih akan terima gaji namun tidak penuh, hanya gaji pokok saja sebesar 50 persen. 
“mereka ini masih akan terima gaji, namun hanya 50 persen. ketika mereka sudah mendapatkan kekuatan hukum berkait perkaranya. maka seluruh hak berkaitan asn akan dicabut termasuk status,”tutupnya.
sementara itu, kejaksaan negeri (kejari) mukomuko hingga kemarin 19 maret 2024 masih mempersiapkan proses pemberkasan 7 tersangka tersebut. 
puluhan saksi akan kembali dilakukan pemeriksaan, setelah tahap l sesuai standar operasional prosedur (sop) rampung. kemudian dilanjutkan tahap ke ll yaitu pelimpahan berkas perkara 7 tersangka ke jpu yang diteruskan pelimpahan  ke pn tipikor bengkulu.
baca juga:pilkada, kpu coklit ulang dpt
baca juga:terdakwa kasus asusila di bengkulu utara dituntut jpu 20 tahun penjara
“kami masih mempersiapkan pemberkasaan. minggu depan puluhan saksi akan kita panggil ulang. kalau berkas dan semua alat bukti sudah ready, berkas perkara siap memasuki tahap selanjutnya,” kata kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, rudi iskandar sh, mh melalui kasi pidsus agung malik rahman hakim sh, mh.
agung menambahkan, 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun anggaran 2016 sampai 2021 telah mengakibatkan kerugian  negara rp4,8 miliar lebih. 
para tersangka disangkakan primair pasal 2 ayat (1)  jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
untuk subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“kita beratkan dengan pasal 2 ayat 1 subsidair pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 kuhp. dengan ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda paling besar rp1 miliar,” sampainya.
berkaitan dengan angka kn yang cukup fantastis, berdasarkan sedikit bocoran pengakuan tersangka ketika diperiksa penyidik, kn tersebut ada dana nonbudgeter. 
hanya saja aliran dana yang nonbudgeter tidak disebutkan. agung juga menjelaskan, dana nonbudgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
“modus operandi tersangka, setiap pencairan, menyisihkan 3,5 persen. dana itu digunakan untuk nonbudgeter. ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit,” ujarnya. 
ia juga menyampaikan potensi adanya tersangka tambahan dalam dugaan tipikor rsud mukomuko bisa saja terjadi. pasalnya  saat ini masih pengembangan perkara.
jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru.
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, kemungkinan ada. jika nanti dalam pengembangan ada yang mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” katanya. 
dalam perkara dugaan tipikor ini menyebabkan kerugian negara (kn) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak rp4,8 miliar lebih ini setelah di hitung oleh tim auditor kejati bengkulu. 
rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. tahun 2017 rp 901.1 juta lebih, tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp 198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih. dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp4.841.952.577. 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.
“ke tujuh tersangka kita titipkan di tahanan polres mukomuko selama 20 hari pertama untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.
7 tersangka yang sudah ditahan kejari mukomuko
1. dr. tugur anjas mantan direktur 2016 - 2020
2. andi fitriadi mantan bendahara pengelaran blud 2016-2019
3. afri dinata mantan kabid keuangan 2018-2021
4. harnovi mantan kabid pelayanan medis 2017-2021
5. khalik mantan perbandaharan verifikasi keuangan 2016-2021
6. joni mesra mantan bendahara pengeluaran blud 2020-2021
7. herman mantan kabid keuangan 2016-2018

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan