Penggunaan DD Wajib Pasang Papan Merek

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 24 Mar 2024 - 22:44

WAJIB: Setiap pemerintah desa wajib memasang papan merek dalam penggunaan DD maupun ADD.--Muharista Delda/RB

penggunaan dd wajib pasang papan merek                            tubei, koranrb.id – seiring mulai dilakukan pencairan dana desa (dd) tahap i, bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh kepala desa lebih transparan dalam penggunaan dd. 
salah satunya dengan memasang spanduk atau papan merek untuk setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari dd maupun alokasi dana desa (add). 
‘’kalau desa tidak siap memasang spanduk dan papan merek, jelas akan berpengaruh pada proses pencairan dd tahap selanjutnya,’’ kata kopli. 
dalam spanduk atau papan merek harus tertera dengan jelas nilai dan spesifikasi pekerjaan fisik maupun kegiatan non fisik yang bersumber dari dd dan add. 
baca juga:lapor ke pemkab kalau pns lebong pakai lpg subsidi
pemasangan tanda pada kegiatan dd dan add merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab moral pemerintah desa (pemdes) atas penggunaan dana mandiri desa. 
dengan adanya transparansi, diharap penggunaan dd tidak menimbulkan fitnah yang dapat mengganggu kinerja pemerintah desa dalam menyejahterakan masyarakatnya. 
‘’transparansi dd juga sudah tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,’’ jelas kopli.
termasuk berdasarkan petunjuk kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes pdtt), penggunaan dd harus melibatkan masyarakat. 
baca juga:kades batal mundur, bpd kungkai baru diminta tindaklanjuti, ini alurnya
selain itu, setiap pemdes juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dd dan add. diingatkannya, dd tidak boleh dikelola yayasan, badan usaha atau kelompok. 
dd dan add hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa.
tujuannya untuk mencegah potensi penggunaan dd untuk kepentingan individu. 
sementara kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong, saprul, se mengaku seluruh dari 93 desa di kabupaten lebong sudah mencairkan dd dan add tahap pertama. 
baca juga:dana bos besok mulai dicairkan
yakni 40 persen dari total pagu dd dan add yang akan diterima.
pihaknya juga sudah mengingatkan desa memasang spanduk tentang penggunaan dd dan add sejak awal tahun. 
jika imbauan itu tidak direalisasikan oleh pemdes, dipastikannya akan berpengaruh terhadap proses pencairan dd dan add tahap selanjutnya. 
‘’kami tidak akan merekomendasi pencairan tahap kedua jika desa tidak menyampaikan laporan realisasi tahap sebelumnya yang disertai pemberitahuan melalui papan merek,'' ungkap saprul. 
baca juga:adili sengketa hasil, para hakim mk diminta menjadi seorang negarawan 
diketahui, tahun ini kabupaten lebong menerima dd senilai rp 71,15 miliar.
nilainya turun jika dibanding pagu dd 2023 yang mencapai 72,1 miliar. 
sedangkan pagu add yang disiapkan pemkab lebong rp 44,5 miliar.
jumlah itu naik rp 4 miliar dibanding pagu add 2023. 
baca juga:kasus pornografi kadus di air periukan, warga sepakat pecat, begini kata kades setempat
dengan nilai yang tak kecil, yakni tembus rp 113 miliar, pemdes di kabupaten lebong diharap benar-benar bisa mengelola dd dan add sesuai kebutuhan masyarakat. 
mengingat setiap desa rata-rata akan mengelola dana rp1,2 miliar secara mandiri sehingga sistem pelaporannya harus jelas dan jangan sampai ada data yang dimanipulasi.
pemdes juga harus kreatif dalam pemanfaatan dana desa.
artinya penggunaan dana desa harus berdasar kesepakatan bersama antara pemdes dan masyarakat. 
baca juga:pemkab kaur ajukan tambahan formasi casn, ini rinciannya
sementara wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta pembangunan yang digulirkan pemdes selaras dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong. 
agar pembangunan yang dicanangkan pemdes tidak tumpang tindih dengan pembangunan yang dilaksanakan pemkab. 
selain demi efisiensi dana dan asas manfaat, penyelarasan berkaitan dengan realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd). 
namun yang terpenting, pemdes sadar bahwa realisasinya dd dan add tidak hanya untuk fisik. tetap harus dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. 
baca juga:ketua kpu minta komisioner daerah taat undang-undang
pemanfaatannya juga harus dilaksanakan sesegera mungkin sehingga pemdes harus bijak dan teliti.
namun bukan berarti pembangunan fisik di desa harus menunggu program dari pemkab, justru di situlah letak pentingnya kreativitas desa. 
setiap desa juga wajib mengalokasikan anggaran untuk mengelola dd melalui pembentukan badan usaha milik desa (bumdes). dengan begitu dana mandiri desa bisa terus berkembang. 
bentuk usaha yang dijalankan harus disesuaikan dangan potensi yang ada di desa.
baik usaha pertanian maupun perdagangan yang bahan bakunya diambil dari hasil masyarakat desa setempat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 25 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan