THR ASN dan PPPK Segera Dicairkan, Disiapkan Anggaran Sebesar Rp2 Miliar

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 25 Mar 2024 - 21:18

PEGAWAI: Para ASN di lingkungan Pemkab Rejang Lebong saat mengikuti kegiatan rapat koordinasi beberapa waktu lalu.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

thr asn dan pppk segera dicairkan, disiapkan anggaran sebesar rp2 miliar                            koranrb.id - kabar gembira bagi seluruh aparatur sipil negara (asn) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di jajaran pemkab rejang lebong.
dalam waktu dekat ini, pemkab rejang lebong akan segera mencairkan tunjangan hari raya (thr) untuk hampir 5.000 orang asn dan pppk.
bahkan pemkab rejang lebong telah mengalokasikan anggaran sebesar rp2 miliar untuk pembayaran thr bagi asn dan pppk.
menurut kepala badan pengelola keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andy ferdian, se saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penyaluran pembayaran thr atau gaji ke-14 kepada sekitar 4.500 asn dan 500-an pppk yang ada di kabupaten rejang lebong.
secepatnya thr tersebut akan disalurkan di bulan ini juga kepada asn dan pppk.
baca juga:tak hanya enak buahnya, ini 4 manfaat biji rambutan bagi kesehatan
"adapun besaran thr yang akan diterima oleh asn dan pppk di lingkungan pemkab rejang lebong ini, sama dengan besaran gaji yang diterima oleh pegawai setiap bulan," beber andy.
menurutnya, persiapan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (thr) telah dilakukan oleh pihaknya setelah peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dikeluarkan pada tanggal 13 maret 2024.
berdasarkan pp nomor 14 tahun 2024, pembayaran gaji ke-14 harus dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum perayaan lebaran.
"saat ini, kita masih menunggu pembahasan mengenai peraturan bupati rejang lebong yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat terkait pemberian thr bagi asn dan pppk," jelas andy.
untuk teknis pembayaran thr ini, sambung andy, dilakukan dengan cara ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing pegawai baik asn maupun pppk.
untuk itu dirinya juga mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) agar segera menyampaikan pengajuan pencairan thr ini bagi pegawainya yang berstatus asn dan pppk.
"pencairan thr ini kan sesuai dengan usulan yang disampaikan masing-masing opd. sehingga kita minta kepada seluruh opd untuk menyampaikan data yang riil terkait jumlah pegawainya yang berhak menerima thr," tegas andy.
baca juga:butuh pinjol karena terdesak kebutuhan? cek dulu dampaknya, jangan asal klik!
terkait thr untuk tenaga honorer, andy mengatakan, selama ini memang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran thr tenaga honorer.
hanya saja kebijakan pemberian thr bagi tenaga honorer tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing opd sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
"jika memang opd memiliki anggaran untuk memberikan thr kepada tenaga honorer, dan selama itu tidak bertentangan dengan aturan, ya sah-sah saja dilakukan. karena dalam aturan yang berlaku saat ini hanya thr untuk asn dan pppk yang boleh dianggarkan dalam apbd, sementara untuk tenaga honorer tidak ada," jelas andy.
sebelumnya, dari total apbd kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2024 sebesar rp1,1 triliun, hampir separuhnya yakni rp480 miliar atau 43,6 persen diantaranya habis untuk belanja pegawai.
beban belanja pegawai tersebut telah dibagi menjadi beberapa pos anggaran, diantaranya untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai sekitar rp350 miliar atau 80 persen dari total belanja pegawai. 
kemudian untuk tunjangan profesi guru (tpg), tunjangan kinerja guru (tkg) dan dana alokasi khusus (dak) non fisik sebesar rp70 miliar.
selanjutnya anggaran untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) sebesar rp21 miliar, pembayaran honor tenaga kerja sukarela (tks) atau tenaga harian lepas (thl) sebesar rp15 miliar.
baca juga:tak hanya pedas, ini 5 manfaat cabai bagi kesehatan yang jarang diketahui
sementara sisanya dialokasikan untuk tunjangan pejabat dan honorarium panita pelaksana dan lainnya.
dengan besaran belanja pegawai sedemikian, berarti belanja pegawai di kabupaten rejang lebong belum bisa memenuhi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (hkpd).
dimana regulasi ini mengatur pembatasan belanja pegawai pada apbd maksimal 30 persen dari total apbd.
adapun struktur apbd rejang lebong tahun anggaran 2024 terdiri dari pendapatan daerah sebesar rp1.078.512.497.631, kemudian belanja daerah sebesar rp1.125.947.236.674, selanjutnya pembiayaan daerah rp49.961.739.043.
setelah ditutupi pembiayaan daerah/silpa tahun sebelumnya sebesar rp49.961.739.043, dan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar rp2.500.000.000, maka defisit riil pada apbd 2024 sebesar rp0 atau nihil.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan