Mudik ke Lebong, Hati-hati Masuk Jurang

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 25 Mar 2024 - 22:27

RAWAN: Titik lintas Lebong-Rejang Lebong yang sangat berpotensi terjadi bencana longsor.-- Muharista Delda/RB

Bahkan peta rawan bencana itu bisa dijadikan dasar bagi Pemkab Lebong dalam menentukan arah pembangunan. Salah satunya kebijakan untuk lokasi pemukiman.

Ke depan tidak boleh ada warga yang membangun rumah di lokasi yang masuk zona rawan bencana.

Itu artinya harus ada kesinambungan program pembangunan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang satu dengan OPD lainnya.

Misalnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) saat mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus koordinasi ke BPBD.

Jangan sampai saling acuh karena sinkronisasi antar OPD itu sangat penting dalam menunjang realisasi program daerah.

Sementara Kepala BPBD Kabupaten Lebong, Tantomi, SP mengaku memang sudah mengagendakan pendataan ulang titik rawan bencana.

Teknisnya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun jika mengacu ke data lama, total titik rawan bencana di Lebong tak kurang 90 titik.

‘’Semuanya butuh tindakan antisipasi, misalnya pembangunan bronjong di aliran sungai dan pelapis tebing di titik jalan yang rawan longsor,'' tukas Tantomi.

Begitu juga dengan 93 desa di Kabupaten Lebong diharap optimal menangani bencana.

Salah satunya dengan menyiapkan diri terdaftar sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana).

Sejauh ini baru ada 2 desa di Kabupaten Lebong yang sudah ditetapkan sebagai Destana.

mudik ke lebong, hati-hati masuk jurang                            tubei, koranrb.id - masyarakat yang hendak melakukan mudik, baik yang akan pulang maupun pergi meninggalkan kabupaten lebong sebelum dan setelah lebaran idul fitri 1445 hijriah, diimbau lebih berhati-hati.
kondisi jalan yang merata rusak dan beberapa titik di antaranya mengalami ambles yang cukup parah, dipastikan sangat mengganggu kenyamanan pengendara yang hendak mudik lebaran. 
bahkan di luar masa mudik sekalipun, tidak sedikit kendaraan yang selama ini mengalami kecelakaan terjun bebas ke jurang akibat kondisi jalan di jalur lintas lebong-rejang lebong, persisnya di kecamatan rimbo pengadang yang ambles. 
apalagi di saat masa-masa mudik lebaran pastinya jalur lintas lebong-rejang lebong menjadi semakin padat kendaraan sehingga potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat. 
baca juga:kerusakan akibat gempa bumi di bengkulu selatan bertambah, capai 115 unit rumah dan 3 masjid
‘’kami sudah berulang kali meminta pemprov (pemerintah provinsi, red) bengkulu melakukan perbaikan terhadap jalan yang ambles, khususnya menjelang masa mudik lebaran ini,’’ ujar pelaksana tugas (plt) kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub) kabupaten lebong, arman yunizar, st.
soalnya kondisi jalan yang ambles itu sudah sangat banyak dikeluhkan masyarakat, terlebih menjelang masa mudik lebaran protes masyarakat terus meningkat.
kalaupun pihak provinsi belum akan melakukan perbaikan, diharapnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu memasang rambu atau garis polisi yang bisa menjadi petunjuk bagi pengendara yang melintas, khususnya bagi masyarakat dari luar yang akan melakukan mudik ke lebong. 
sementara bupati lebong, kopli ansori meminta pemprov bengkulu di tahun 2024 ini lebih sigap dalam mengatasi ancaman bencana di kabupaten lebong. 
baca juga:tarik investor dari china tanam investasi di bengkulu selatan
khususnya ancaman bencana longsor di sepanjang jalan provinsi yang ada wilayah kabupaten lebong. 
dalam hal ini jalan lintas segmen muara aman-curup dan segmen muara aman-atas tebing. 
apbd kabupaten lebong sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan membantu rehabilitasi bencana di jalur yang menjadi tanggung jawab provinsi.
‘’salah satu tindakan antisipasi yang harus segera dilakukan provinsi adalah pembangunan pelapis tebing di titik-titik rawan bencana,’’ ujar kopli.
baca juga:36 jenis jajanan takjil di kabupaten ini diperiksa bpom bengkulu, ini hasilnya
sesuai data badan penanggulangan bencana daerah (bpbd), terdapat 50an titik rawan bencana di sepanjang jalur lintas lebong-rejang lebong dan lebong-bengkulu utara.
paling banyak di kecamatan lebong selatan dan rimbo pengadang. 
dipastikannya pemkab lebong tidak serta merta lepas tangan terhadap sejumlah bencana, walaupun terjadi di jalur pelintasan yang statusnya menjadi tanggung jawab pemprov bengkulu. 
ketika terjadi bencana, pemkab lebong melalui bpbd tetap turun ke lokasi melakukan evakuasi darurat. 
baca juga:2 proyek jalan dak 2024 dimulai, anggarannya capai rp8 m 
‘’namun kami juga berharap kepedulian dari pemerintah provinsi karena seringkali ketika terjadi bencana di jalur lintas provinsi di wilayah lebong, penanganan dari provinsi boleh dikatakan sangat lamban,’’ terang kopli. 
di sisi lain, kopli menilai penanganan bencana di kabupaten lebong selama ini masih sangat jauh dari kategori memuaskan. 
salah satu penyebabnya juga dipengaruhi tidak adanya data yang akurat mengenai peta wilayah rawan bencana.
padahal baik longsor maupun banjir, rata-rata terjadi di titik itu-itu saja yang bisa dikatakan menjadi bencana langganan. 
baca juga:mpp kepahiang beri 321 izin usaha sepanjang 2024
mengingat status lebong yang termasuk salah satu daerah rawan bencana, ia meminta bpbd segera melakukan pemetaan ulang titik rawan bencana.
pemetaan harus dilakukan secara terinci. mulai dari tingkatan potensi, tingkatan risiko maupun dampak jika bencana itu terjadi.
‘’termasuk bagaimana langkah yang harus ditempuh agar potensi bencana tersebut bisa diantisipasi sehingga lebih memudahkan pemkab lebong dalam penanggulangan bencana,’’ ungkap kopli.
baik penanganan pascabencana maupun tindakan antisipasi sebelum terjadi bencana. 
baca juga:ngeri! 170 warga kepahiang terdata odgj, juga potensi ngamuk
bahkan peta rawan bencana itu bisa dijadikan dasar bagi pemkab lebong dalam menentukan arah pembangunan. salah satunya kebijakan untuk lokasi pemukiman. 
ke depan tidak boleh ada warga yang membangun rumah di lokasi yang masuk zona rawan bencana. 
itu artinya harus ada kesinambungan program pembangunan antara organisasi perangkat daerah (opd) yang satu dengan opd lainnya. 
misalnya dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub) saat mengeluarkan izin mendirikan bangunan (imb) harus koordinasi ke bpbd.
baca juga:75 pejabat baru diminta segera sertijab 
jangan sampai saling acuh karena sinkronisasi antar opd itu sangat penting dalam menunjang realisasi program daerah. 
sementara kepala bpbd kabupaten lebong, tantomi, sp mengaku memang sudah mengagendakan pendataan ulang titik rawan bencana. 
teknisnya akan dilakukan dalam waktu dekat.
namun jika mengacu ke data lama, total titik rawan bencana di lebong tak kurang 90 titik. 
baca juga:safari ramadan pemkab kaur usai, ini pesan bupati! 
‘’semuanya butuh tindakan antisipasi, misalnya pembangunan bronjong di aliran sungai dan pelapis tebing di titik jalan yang rawan longsor,'' tukas tantomi.
begitu juga dengan 93 desa di kabupaten lebong diharap optimal menangani bencana. 
salah satunya dengan menyiapkan diri terdaftar sebagai desa tangguh bencana (destana). 
sejauh ini baru ada 2 desa di kabupaten lebong yang sudah ditetapkan sebagai destana. 
baca juga:kabar gembira, hari ini thr cair, asn, anggota dewan hingga bupati dan wakil bupati kebagian
yakni desa lemeu, kecamatan uram jaya yang disahkan menjadi destana tahun 2020 serta desa kota donok, kecamatan lebong selatan yang disahkan sebagai destana 2021. 
masih sedikitnya desa yang dibentuk sebagai destana berkaitan dengan minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
diharapnya 91 desa lainnya bisa menganggarkan sendiri kebutuhan anggarannya agar bisa menyusul menjadi destana. 
pentingnya pembentukan destana bertujuaan agar desa  bisa lebih dini mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayahnya.
baca juga:dinas tphp provinsi bengkulu: alsintan dorong kesejahteraan petani 
''kalaupun bencananya tetap tidak terelak, paling tidak bencana alam yang terjadi tidak menimbulkan sampai menimbulkan dampak serius.
khususnya keselamatan jiwa,'' terang tantomi.
anjuran bagi desa agar menganggarkan sendiri kebutuhan destana sudah dijabarkan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. intinya setiap desa yang masuk kriteria rawan bencana, diharap dapat menganggarkan pembentukan destana.
terpisah, ketua asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kabupaten lebong, armen machfudi mengaku akan segera membahas soal penambahan pembentukan destana di kabupaten lebong. 
baca juga:hore! gubernur rohidin perbolehkan kendaraan dinas dipakai mudik, tapi ada ketentuannya
tidak dipungkirinya, hampir 70 persen desa di lebong masuk titik rawan bencana.
''memang kendalanya didominasi soal anggaran. kami akan membahasnya apakah dd yang tersedia memungkinkan bagi desa yang masuk titik rawan bencana diperuntukan membentuk destana,'' tandas armen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan