Pembagian SK Honorer di Rejang Lebong Tunggu Petunjuk Bupati

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 27 Mar 2024 - 21:26

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Wahyu Destiawan.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

pembagian sk honorer di rejang lebong tunggu petunjuk bupati                            koranrb.id – memasuki akhir maret 2024, pemkab rejang lebong belum juga menerbitkan surat keputusan (sk) pengangkatan tenaga kerja sukarela (tks) atau honorer.
namun saat ini ada beberapa honorer bidang khusus yang tetap dipekerjakan.
sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten rejang lebong, wahyu destiawan mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan sk pengangkatan honorer.
namun untuk pembagian sk tersebut masih menunggu petunjuk langsung dari bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm.
“sebelumnya pak bupati sedang cuti karena melaksanakan ibadah umrah, dan beliau baru kembali bekerja pada pekan ini. secepatnya kami akan koordinasikan dengan bupati mengenai sk pengangkatan honorer ini,” ungkap wahyu.
baca juga:2 olahan makanan biji karet, berikut tata caranya
wahyu mengatakan, pemkab rejang lebong pada dasarnya masih sangat membutuhkan honorer untuk dipekerjakan membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
saat ini sumber daya manusia (sdm) di lingkungan pemkab rejang lebong masih sangat terbatas untuk melakukan beberapa tugas di organisasi perangkat daerah (opd).
“kalau untuk draft sk pengangkatannya sudah kita siapkan. ketika nantinya pak bupati sudah memberikan instruksi resmi, maka sk tersebut akan langsung kita bagikan kepada para honorer yang akan diangkat bekerja,” ungkap wahyu.
berapa jumlah honorer yang akan diangkat pada tahun ini? wahyu mengaku belum mengetahui pasti jumlahnya.
ia mengatakan setelah mendapatkan instruksi resmi dari bupati, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan masing-masing opd terkait jumlah honorer yang akan diangkat tahun ini, dan dikeluarkan sk-nya.
“pembagian sk ini akan dilakukan per opd dan dijadwalkan dilaksanakan pada pekan depan. sk tersebut kita serahkan sesuai dengan jumlah kebutuhan honorer di setiap opd, dan sk-nya kita serahkan ke masing-masing opd untuk diserahkan langsung ke masing-masing honorer,” tambah wahyu.
wahyu menerangkan dengan telah dibagikannya sk pengangkatan honorer tahun 2024 ini nanti, bisa memberikan kepastian bagi seluruh honorer yang bekerja di seluruh opd di jajaran pemkab rejang lebong.
baca juga:ini 6 manfaat buah kelengkeng bagi kesehatan tubuh, salah satunya menjaga kesehatan otak 
dengan demikian bisa memudahkan para honorer dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya.
“kita berharap dengan telah dibagikannya sk pengangkatan ini nantinya, seluruh honorer yang ada di opd bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya membantu roda pemerintahan kabupaten rejang lebong,” ujar wahyu.
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st mengatakan dalam rekrutmen honorer tahun ini pihaknya tentu akan memprioritaskan database lama atau yang sudah pernah dipekerjakan sebelumnya.
ia juga menegaskan tahun 2023 lalu pemkab rejang lebong sudah melaksanakan rekrutmen pppk, sehingga diperkirakan untuk rekrutmen thl di tahun ini akan ada penurunan.
“kemungkinan besar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 1.400 orang. ini juga disebabkan anggaran untuk penggajian honorer di tahun ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar rp16 miliar dari sebelumnya lebih dari rp20 miliar,” terang sekda.
sekda menambahkan meskipun pihaknya memprioritaskan database lama sebagai acuan untuk rekrutmen honorer tahun ini, namun tetap melalui proses evaluasi kinerja.
hal ini dilakukan agar setiap tahunnya ada peningkatan kualitas kerja dari para honorer, dalam membantu pemerintah menjalankan tugas-tugasnya.
baca juga:pulau tikus, pulau destinasi wisata pesona alam di kota bengkulu 
ditanya tentang peraturan pemerintah (pp) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dimana pemerintah berencana menghapus pegawai non asn atau tenaga honorer pada november 2023, sekda menjelas regulasi tersebut belum menjadi sebuah regulasi baku, karena masih memberikan kelonggaran bagi daerah yang masih minim jumlah pns dan pppk.
“kita masih membutuhkan tenaga honorer, karena jumlah pns dan pppk kita masih minim. kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan memang masih diberikan kelonggaran dari regulasi yang ada itu,” bebernya.
hanya saja, tambah sekda, secara bertahap pemkab terus mengurangi jumlah honorer yang diangkat setiap tahunnya.
“karena setiap tahunnya kita juga akan terus melakukan seleksi pppk, ditambah lagi dengan seleksi cpns yang rencananya tahun ini akan kita laksanakan,” ucapnya.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan