Mobil Dinas Pemkab Kaur Boleh Dipakai Mudik

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 02 Apr 2024 - 22:51

RUSMAN AFRIZAL/RB SAMPAIKAN: Sekda Kabupaten Kaur saat menyampaikan informasi diperbolehkannya penggunaan mobil dinas untuk mudik.--RUSMAN AFRIZAL/RB

"Terkait dengan THR, sebelum lebaran jangan sampai ada yang belum menerima," imbuh Sekda.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kaur bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sejumlah perusahaan di Kabupaten Kaur sebelum lebaran ini.

Ini dilakukan guna memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai regulasi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 di Perusahaan, masa pembayaran THR dilakukan maksimal H-7 lebaran.

“Kita sudah membentuk tim untuk melakukan sidak ke perusahaan untuk memastikan pemberian THR bagi karyawannya,” kata Kepala Disnakertrans Kaur Noprin Aidi, S.IP, M.Si, beberapa waktu yang lalu.

Disampaikan Noprin, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan THR.

Dimana jika terdapat laporan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan THR, maka sidak akan dilaksanakan setelah H-7 lebaran.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan.

Juga ia meminta para pengawas tenaga kerja untuk selalu memantau perusahaan agar dapat tepat waktu memberikan tunjangan kepada karyawannya.

“Saat ini terus kita monitor apakah perusahaan sudah membayarkan atau belum.

Bagi karyawan perusahaan yang ingin mengadu, kami sudah membuat posko pengaduan di kantor Disnakertrans,”terangnya.

mobil dinas pemkab kaur boleh dipakai mudik                            bintuhan, koranrb.id - menghadapi mudik hari raya idul fitri 1445 mendatang pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kembali memperbolehkan para aparatur sipil negara (asn) nya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik. 
namun syarat dan ketentuan tetap berlaku, asn yang menggunakan mobil dinas untuk mudik tetap tidak diperbolehkan semena-mena.
para asn ini diperbolehkan memakai kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran sebab tidak semua asn di ruang lingkup pemkab kaur memilik kendaraan pribadi. 
makanya pemkab kaur memberikan kelonggaran terhadap para asn nya.
baca juga:anggaran bbm truk sampah tak cair! sampah menumpuk
meskipun demikian, syarat dan ketentuan tetap harus dilakukan oleh para asn yang hendak membawa kendaraan dinas pribadi untuk kepentingan mudik.
 salah satunya adalah biaya operasional mobil yang digunakan untuk mudik ditanggung sepenuhnya oleh asn yang menggunakannya.
"boleh gunakan mobil dinas untuk mudik, tapi biaya operasional harus ditanggun masing-masing. juga kendaraan harus benar-benar dijaga," kata sekretaris daerah (sekda) kaur drs. ersan syafiri mm, selasa 2 april 2024.
sekda juga meminta agar sebelum dipakai untuk mudik, mobil tersebut harus diperiksa kesiapannya terlebih dahulu. 
baca juga: pabrik diimbau tak terima tbs sawit h-2 lebaran, dtphp provinsi bengkulu beri alasan
mulai dari onderdil mobil, dan surat menyurat kendaraan yang harus diperhatikan agar tidak ada kendala nanti pada saat dalam perjalanan.
apalagi seperti yang diketahui, saat ini beberapa kendaraan dinas milik para pejabat pemkab kaur sudah dalam kondisi yang memperihatinkan. 
lantaran di tahun 2024 ini anggaran untuk bbm, serta perawatan kendaraan dinas pilik para asn pemkab kaur harus dihapuskan.
"mobil atau kendaraan dinas yang akan digunakan untuk mudik hari benar-benar diperhatikan kesiapannya," sampai sekda.
baca juga:soal mutasi awal januari, dewan kirim surat ke bupati rejang lebong
ersan mengungkapkan, meskipun tidak ada larangan dalam penggunaan aset negara itu untuk keperluan pribadi seperti mudik, namun pegawai tetap diingatkan untuk menggunakan kendaraan sesuai aturan yang berlaku. 
juga para pejabat yang diberikan kewenangan dalam penggunaan mobil dinas agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan sebelum dibawa mudik.
“semua akibat seperti kerusakan atau kecelakaan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tidak dibebankan ke kantor atau dinas," tegasnya.
ditambahkannya, ia juga meminta ketika memakai mobil dinas pihaknya melarang mengganti pelat merah dengan yang hitam, baik saat mudik atau kegiatan di luar dinas.
baca juga:17 tokoh kembalikan formulir balon walikota ke pan, ini nama-namanya 
sebab, diizinkan menggunakan mobil dinas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kaur untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawainya.
“mobil dinas yang dipakai untuk mudik harus berplat merah, jangan diganti dengan plat hitam, dan itu harus dirawat dengan baik,” pesannya.
terpisah sekda juga meminta agar sebelum lebaran mendatang seluruh pencarian tunjangan hari raya (thr) untuk para asn harus rampung dibayarkan. 
jangan sampai nanti ketika sudah lebaran masih ada asn yang berhak menerima thr nya mengeluh belum mendapatkan.
baca juga:thr asn rp336,5 miliar di provinsi bengkulu sudah tersalur, segini rinciannya 
hingga saat ini pantauan sekda pencairan thr sudah mencapai progres sekitar 70 persen. 
proses pencairan pun sepenuhnya diserahkan oleh opd yang bersangkutan yang dalam hal ini bpkad.
sekda meminta agar opd yang sampai dengan saat ini belum melakukan pengajuan pencairan thr dapat segera berproses. 
mengingat waktu pencarian thr tidak akan berlangsung lama lagi.
baca juga:oknum pns wanita nikah siri terancam dipecat, sudah ditetapkan jadi tersangka
"terkait dengan thr, sebelum lebaran jangan sampai ada yang belum menerima," imbuh sekda.
sementara itu, dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten kaur bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sejumlah perusahaan di kabupaten kaur sebelum lebaran ini.
ini dilakukan  guna memastikan perusahaan membayar tunjangan hari raya (thr) tepat waktu dan sesuai regulasi. 
berdasarkan surat edaran menteri ketenagakerjaan ri nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun 2024 di perusahaan, masa pembayaran thr dilakukan maksimal h-7 lebaran.
baca juga:ini dia 20 warga beruntung dapat thr dari sekda bengkulu tengah 
“kita sudah membentuk tim untuk melakukan sidak ke perusahaan untuk memastikan pemberian thr bagi karyawannya,” kata kepala disnakertrans kaur noprin aidi, s.ip, m.si, beberapa waktu yang lalu.
disampaikan noprin, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan thr. 
dimana jika terdapat laporan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan thr, maka sidak akan dilaksanakan setelah h-7 lebaran. 
saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan. 
baca juga:jadi tersangka kasus korupsi, oknum pns disnakertrans diberhentikan sementara
juga ia meminta para pengawas tenaga kerja untuk selalu memantau perusahaan agar dapat tepat waktu memberikan tunjangan kepada karyawannya.
“saat ini terus kita monitor apakah perusahaan sudah membayarkan atau belum.
bagi karyawan perusahaan yang ingin mengadu, kami sudah membuat posko pengaduan di kantor disnakertrans,”terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan