Aksi Damai Mahasiswa Papua, Tuntut Selesaikan Kasus HAM

Reporter: Westjer Tourindo |

Editor: Ade HR |

Selasa , 02 Apr 2024 - 23:26

TUNTUT : Ikatan mahasiswa Papua wilayah Bengkulu mengadakan aksi damai, aksi tersebut dilaksanakan di siampang 5 Fatmawati atau simpang 5 ratu samban pada Selasa sore 2 April 2024.--WEST JER TOURINDO/RB

aksi damai mahasiswa papua, tuntut selesaikan kasus ham                            bengkulu, koranrb.id - ikatan mahasiswa  papua (imapa) menggelar aksi damai di simpang lima ratu samban, selasa 2 april 2024.
dalam aksi damai tersebut mahasiswa papua ini menuntut negara untuk mengusut dan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (ham) yang ada di papua.
kordinator aksi (koorlap) aksi damai, are gwijangge menjelaskan, aksi damai ini dilakukan, untuk menuntut negara menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran ham di papua.
dia meminta oknum anggota tni terduga pelaku penganiayaan warga sipil di papua, atas nama warinus murib, dan  definus kogoya, alius murib supaya dihukum sesuai aturan yang berlaku.
baca juga:pasar murah kodim 0423 bengkulu utara diserbu masyarakat, ini penyebabnya
saat ini para terduga pelaku penganiayaan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"kami menuntut untuk menyelesaikan permaslahan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. salah satu korban penyiksaan tersebut sudah meninggal," jelas are.
aksi damai ini dilakukan secara serentak di berbagai pulau.
seperti sumatra, jawa, serta kalimantan.
baca juga:persyaratan tuntas, pemprov tunggu kejelasan insentif karbon bengkulu
aksi tersebut diinisiasi oleh para mahasiswa yang berkuliah atau menempuh pendidikan di pulau yang disebutkannya tadi.
“aksi ini juga digelar serentak di berbagai daerah,” jelas are.
ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa imapa dalam aksi damai tersebut.
pertama, segera pecat dan proses hukum 8 oknum aparat tni terduga pelaku kekerasan warga sipil papua.
baca juga:sepasang rusa totol kantor bupati kepahiang dipelihara kodim, menyisakan 22 ekor
nama warga definis kogoya, warinus murib, dan  alius murib kekerasan di punjak ilaga.
segera pecat dan hukum oknum anggota polisi terduga pembunuhan jein orpon di kabupaten pegunungan bintang.
setop aksi kekerasan intimidasi dan pembunuhan terhadap warga asli papua.
menolak segal jenis operasi militer. segera tarik seluruh militer organik dan non organik di tanah papua.
baca juga:karyawan tidak dapat thr, pemkab bengkulu utara buka posko pengaduan
menolak keras segala investasi ekologi, ekonomi, dan sosial orang asli papua
berikan hak hidup untuk orang asli papua.
meminta komnas ham segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di punjak dan yahukimo
buka ruang demokrasi seluas luasnya dan memberikan kebebasan bagi jurnalis nasional dan internasional untuk meliput dan mengakses di papua barat.
baca juga:6 jabatan pemprov dilelang, pendaftaran hingga 8 april
sementara itu orator aksi damai dari imapa, priska oda lina mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendesak pemerintah menindak tegas ke- 13 oknum anggota tni yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan tersebut.
 “segera adili ke-13 oknum tni penganiaya warga sipil,” tegas oda saat orasi.
di tempat terpisah, pegiat ham jhodi hadi sofian mengungkapakan bahwa hak yang dimiliki oleh perseorang sejak dia lahir disebut dengan ham.
lebih lanjut jhodi juga menjelaskan bahwa hak asasi diberbagai menurut haknya.
baca juga: ortu diburu, warga antre ingin adopsi bayi 'sawah' berparas cantik
seperti hak untuk hidup dan juga hak untuk berkehidupan yang lebih layak.
serta masih bayak hak yang lain yang diberikan pada setiap manusia.
“hak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalah hak mutlak dari tuhan,” jelas jhodi.
ditambahkan jhodi bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dipertontonkan dalam berbagai bentuk kekerasan bagi orang asli papua (oap) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konsititusi serta cita-cita bangsa.
baca juga:ini 5 tips dari tokopedia untuk persiapan mudik yang aman dan nyaman
negara sebagai aktor yang bertanggung jawab (duty barear) harusnya lebih mengedepankan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini terjadi di papua.
 “tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tindakan yang kurang tepat, maka dari itu harus dilakukan pendekatan yang lebih humanis,” tutup jhodi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan