Pengajuan UKL UPL Jalan Dua Jalur Kota Bintuhan Kembali Revisi

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 03 Apr 2024 - 22:54

MELINTAS: Tampak kendaraan tengah melintasi lokasi jalan yang akan di bangun nantinya. RUSMANAFRIZAL/RB--

"Mau diajukan kita juga belum dapat izin UKL UPL, nanti kalau sudah keluar izin anggaran akan diajukan di APBDP," jelas Sekda.

Senada dengan Bupati, Sekda juga meminta agar OPD terkait benar-benar melakukan pengurusan terkait dengan pembangunan jalan dua jalur.

Jika memang bisa dikebut maka, proses pembangunan jalan dapat dilakukan di tahun 2024 ini.

Meskipun di penghujung tahun baru bisa dilakukan, Sekda mengharapkan pembangunan jalan dapat diselesaikan di tahun 2024.

"Pembangunan ini harus benar-benar dikawal, jangan sampai tidak jadi. Hanya karena beberapa kendala yang minor," pungkas Sekda.

Menanggapi hal ini, Plt Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Guntur Akhiri ST, yang juga bertanggung jawab

untuk melakukan pengurusan izin UKL UPL ke KLHK mengatakan, bahwa pihaknya akan mengusahakan agar izin dapat segera didapatkan sebelum tanggal 11 Maret 2024, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

"Seperti apa solusinya, izin UKL UPL akan kita dapatkan sebelum tanggal 11 Maret. Supaya tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan," terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Ismawar Hasdan, ST, M.Si, mengatakan untuk tahapan yang dilakukan oleh pihaknya adalah pembebasan lahan.

Setelah dilakukan beberapa penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp27 miliar.

Semua warga terdampak pun telah menyetujui untuk pembangunan jalan dua jalur.

Namun memang belum bisa dilakukan tahapan selanjutnya juga masih terkendala dengan izin UKL UPL yang hingga saat ini belum didapatkan.

"Statusnya jalan Bintuhan itu adalah jalan Nasional, jadi administrasi dampak lingkungan harus dari Kementrian langsung," sampai Ismawar.

Saat dimintai kejelasan apakah di tahun 2024 ini pembangunan jalan akan dilakukan atau tidak, Ismawar juga belum memberikan keterangan.

Ia berdalih mereka hanya menjalankan beberapa tahapan yang di bawah tanggung jawab OPD nya.

pengajuan ukl upl jalan dua jalur kota bintuhan kembali revisi                            koranrb.id -  izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (ukl upl) untuk rencana pembangunan jalan dua jalur di kota bintuhan kembali menemukan titik buntu.
pasalnya, setelah asistensi, berkas yang diajukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui dinas lingkungan hidup (dlh) masih belum melengkapi syarat.
hal ini disampaikan langsung oleh, kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten kaur henry faizal se., m.si.
"asistensi kemarin gagal lagi, untuk berkas yang belum lengkap saya juga belum tahu apa," ungkapnya.
baca juga:14 hari pengamanan idulfitri, 3 pos didirikan di kaur
baca juga:polres kaur tangani 2 kasus anak di bawah umur, satu korban hamil 3 bulan
dikatakannya, karena kembali harus ada perbaikan atau revisi ini berarti pengurus izin ukl upl untuk pembebasan lahan perencanaan pembangunan jalan dua jalur kembali harus tertunda. 
padahal sebelumnya, bupati kaur h. lismidianto sh mh, dalam rapat meminta agar izin secepatnya diurus paling lambat selesai tanggal 11 maret yang lalu.
"kita harus revisi lagi, kabar ini juga akan kita sampaikan ke sekda untuk izin ukl upl belum juga rampun," kata henry.
pasalnya, izin tersebut salah satu syarat wajib untuk dilaksanakannya suatu pembangunan seperti pembangunan jalan dua jalur.
baca juga:cegah kecurangan spbu, polres kaur lakukan ini
baca juga: mobil dinas pemkab kaur boleh dipakai mudik
yang nantinya akan berdampak dengan banyak warga yang tinggal di sekitar pembangunan.
jika izin ini belum dikeluarkan maka tahapan perencanaan pembangunan jalan dua jalur pun tidak bisa dilakukan.
diberitakan sebelumnya, setelah berkas yang kurang dilengkapi, dlh kembali akan mengajukan ke pihak kementerian yang kemudian akan dilakukan asistensi lagi. 
barulah nanti setelah dilakukan asistensi  oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) akan diketahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. 
baca juga:anggaran bbm truk sampah tak cair! sampah menumpuk
baca juga:ajuan nikah usai lebaran masih sedikit
jika telah memenuhi syarat maka, izin ukl upl secepatnya akan dikeluarkan oleh klhk.
"masih harus asistensi dulu, kalau berkasnya sudah layak maka barulah nanti izinnya akan dikeluarkan," terangnya.
dijelaskannya, pengurusan izin ukl upl ini memang memakan waktu yang cukup lama.
karena banyak sekali berkas yang harus dilengkapi, asistensi ini nanti merupakan kali ketiga pengajuan
perbaikan berkas yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten (pemkab) kaur untuk penerbitan ukl upl.
"mudah-mudahan pengajuan berkas yang ketika ini nanti tidak gagal lagi," pungkasnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur dr. drs ersan syahfiri, mm mengatakan proses pembangunan jalan dua jalur memang terhambat izin ukl upl yang juga tidak didapatkan. 
untuk itu, sekda meminta agar paling lambat izin ukl upl dapat diserahkan pada tanggal 11 maret 2024.
"kita tegaskan dengan opd terkait, izin ukl upl paling lambat sudah diserahkan 11 maret," sampai sekda.
barulah nanti, setelah izin dikeluarkan maka pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kembali dapat melanjutkan tahapan pembangunan jalan 2 jalur di bintuhan.
pemkab kaur nantinya juga akan menganggarkan, apa saja yang diperlukan untuk pembanguanan jalan dua jalur anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (apbd-p) 2024 mendatang.
"mau diajukan kita juga belum dapat izin ukl upl, nanti kalau sudah keluar izin anggaran akan diajukan di apbdp," jelas sekda.
senada dengan bupati, sekda juga meminta agar opd terkait benar-benar melakukan pengurusan terkait dengan pembangunan jalan dua jalur. 
jika memang bisa dikebut maka, proses pembangunan jalan dapat dilakukan di tahun 2024 ini. 
meskipun di penghujung tahun baru bisa dilakukan, sekda mengharapkan pembangunan jalan dapat diselesaikan di tahun 2024.
"pembangunan ini harus benar-benar dikawal, jangan sampai tidak jadi. hanya karena beberapa kendala yang minor," pungkas sekda.
menanggapi hal ini, plt dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) guntur akhiri st, yang juga bertanggung jawab
untuk melakukan pengurusan izin ukl upl ke klhk mengatakan, bahwa pihaknya akan mengusahakan agar izin dapat segera didapatkan sebelum tanggal 11 maret 2024, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.
"seperti apa solusinya, izin ukl upl akan kita dapatkan sebelum tanggal 11 maret. supaya tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan," terangnya.
terpisah kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) ismawar hasdan, st, m.si, mengatakan untuk tahapan yang dilakukan oleh pihaknya adalah pembebasan lahan. 
setelah dilakukan beberapa penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai rp27 miliar.
semua warga terdampak pun telah menyetujui untuk pembangunan jalan dua jalur. 
namun memang belum bisa dilakukan tahapan selanjutnya juga masih terkendala dengan izin ukl upl yang hingga saat ini belum didapatkan.
"statusnya jalan bintuhan itu adalah jalan nasional, jadi administrasi dampak lingkungan harus dari kementrian langsung," sampai ismawar.
saat dimintai kejelasan apakah di tahun 2024 ini pembangunan jalan akan dilakukan atau tidak, ismawar juga belum  memberikan keterangan. 
ia berdalih mereka hanya menjalankan beberapa tahapan yang di bawah tanggung jawab opd nya. 
sementara untuk tahapan, selanjutnya itu tergantung opd yang menaungi.
"kepastian jadi atau tidaknya pembangunan saya tidak bisa berikan keterangan. tapi kemungkinan besar tahun ini, setelah beberapa tahapan pembangunan akan mulai dilakukan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan