Jangan Ada Lagi ASN Dipenjara Karena Korupsi, Minta Bantuan BPK RI Edukasi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 03 Apr 2024 - 23:04

PELANTIKAN: ASN Pemkab Mukomuko ini akan mengikuti Diklat agar tak tersandung korupsi. Foto: Firmansyah/RB--

‘’Jangan sampai ada celah korupsi di semua lini. Tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor pengadaan barang dan jasa. Begitupun di sektor perencanaan penganggaran dan peningkatan SDM dan sektor lainnya,’’ kata Apriansyah.

Ditambahkan Apriansyah, untuk nilai Monitoring Center Prevention (MCP) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, sejuah ini dinilai bagus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023 lalu hanya berhasil mendapatkan nilai 65 poin.

Tentunya hal ini juga menjadi catatan dan perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi target nilai MCP yang optimal di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, Apriansyah menjelaskan bahwa Kabupaten Mukomuko pada tahun 2022 mampu mempertahankan opini audit tertinggi dari BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut.

"Pada tahun 2023, pemerintah daerah juga berupaya mempertahankan WTP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) Mukomuko tahun 2023 mendapat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)," jelasnya.

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Untuk itu, Inspektorat daerah terus memotivasi OPD untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Jika semua berjalan dengan baik tentu penilaian dari lembaga tersebut akan lebih baik lagi, maka dari itu dibutuhkan komitmen bersama,” ujarnya lagi.

Apriansyah juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang baik dari berbagai pihak di Kabupaten Mukomuko, sehingga dapat mempertahankan opini WTP.

Meski demikian, terdapat catatan dari BPK agar menindaklanjuti beberapa aspek untuk dibenahi.

Yang utama, kata Apriansyah yaitu menjalankan SPI atau Sistem Pengawasan Internal.

jangan ada lagi asn dipenjara karena korupsi, minta bantuan bpk ri edukasi                            mukomuko, koranrb.id – sejumlah kasus korupsi di kabupaten mukomuko berhasil diungkap kejari mukomuko maupun polres mukomuko. 
dari sejumlah kasus itu, sudah puluhan asn maupun pensiunan asn di kabupaten mukomuko harus meringkuk dalam penjara karena terbukti melakukan korupsi.
tak ingin jumlah asn di kabupaten mukomuko terus berkurang karena dipenjara dan dipecat lantaran korupsi, pemkab mukomuko melakukan kegiatan edukasi terhadap asn yang ada.
baca juga:pasutri mengaku jadi korban perampokan di teramang jaya, pelaku 2 orang pakai sajam 
sehingga ke depan tak ada lagi asn tersandung korupsi yang berujung tamat karirnya karena mesti menjalani pidana penjara dan diperhentikan sebagai abdi negara.
dalam edukasi pengelolaan keuangan ini, pemkab mukomuko meminta bantuan badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri perwakilan bengkulu sebagai pemateri.
“ini bentuk dari mitigasi yang harus kami laksanakan, dan juga rekomendasi dari bpk ri agar pejabat di mukomuko ini terus diedukasi terkait pemahaman dalam mengelola keuangan negara di masing-masing opd,” jelas inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko, apriansyah, st
pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi lantaran oknum pejabat yang tak paham dalam pengelolaan keuangan negara maupun yang memang memiliki “penyakit” korup,  terus didengungkan pemkab mukomuko.
baca juga:silakan asn manfaatkan randis mudik lebaran, penuhi ketentuan berikut 
menurut apriansyah, dengan terus berusaha memperkuat integritas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) asn dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggarannya akan lebih baik.
"beberapa waktu lalu, bupati juga sudah menginstruksikan agar seluruh asn khususnya pa, kpa, pptk, termasuk bendahara keuangan dinas diikutkan diklat untuk meningkatkan integritas sdm dalam pengelolaan keuangan daerah. kami di inspektorat sangat setuju sekali, bahkan kami sudah berkoordinasi dengan bpk untuk memberikan materi,” bebernya.
selain itu, dengan digelarnya diklat tersebut diharapkan nanti seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab mukomuko dapat meningkatkan pelayanan publik.
mencegah tindak pidana korupsi di semua lini. baik di layanan publik, sektor pengadaan barang dan jasa, maupun pada perencanaan penganggaran. 
maka dari itu semua opd harus berkomitmen dapat lebih meningkatkan lagi upaya-upaya memperbaiki pelayanan publik dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
‘’jangan sampai ada celah korupsi di semua lini. tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor pengadaan barang dan jasa. begitupun di sektor perencanaan penganggaran dan peningkatan sdm dan sektor lainnya,’’ kata apriansyah.
baca juga:asn mukomuko keluhkan belum terima thr dan rapel kenaikan gaji, ttp cair setelah lebaran
ditambahkan apriansyah, untuk nilai monitoring center prevention (mcp) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah kabupaten mukomuko, sejuah ini dinilai bagus oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
meskipun kabupaten mukomuko pada tahun 2023 lalu hanya berhasil mendapatkan nilai 65 poin. 
tentunya hal ini juga menjadi catatan dan perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi target nilai mcp yang optimal di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, apriansyah menjelaskan bahwa kabupaten mukomuko pada tahun 2022 mampu mempertahankan opini audit tertinggi dari bpk ri perwakilan provinsi bengkulu, yakni wajar tanpa pengecualian (wtp) enam kali berturut-turut.
"pada tahun 2023, pemerintah daerah  juga berupaya mempertahankan wtp. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) mukomuko tahun 2023 mendapat nilai b dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb)," jelasnya.
sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
untuk itu, inspektorat daerah terus memotivasi opd untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
baca juga:gubernur rohidin lantik faesho cahyo nugroho jadi kepala perwakilan bpkp bengkulu 
“jika semua berjalan dengan baik tentu penilaian dari lembaga tersebut akan lebih baik lagi, maka dari itu dibutuhkan komitmen bersama,” ujarnya lagi.
apriansyah juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang baik dari berbagai pihak di kabupaten mukomuko, sehingga dapat mempertahankan opini wtp. 
meski demikian, terdapat catatan dari bpk agar menindaklanjuti beberapa aspek untuk dibenahi. 
yang utama, kata apriansyah yaitu menjalankan spi atau sistem pengawasan internal.
baca juga:dugaan korupsi bumdes, sekda mukomuko terseret, kenapa bisa?
“termasuk juga spip yaitu sistem pengendalian internal pemerintah untuk memitigasi risiko agar tidak ada temuan. tata kelola yang ada di kabupaten mukomuko ini harus benar-benar bersih, patuh, sesuai prosedur, dan tidak ada hal yang menyimpang dari aturan,’’ sebutnya.
‘’mudah-mudahan saja diklat peningkatan sdm dan integritas bagi asn bisa dilaksanakan dengan baik, nantinya,’’ ucap apriansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan