Wow! Tunggakan PBB-P2 Kota Bengkulu Tembus Rp100 Miliar

Reporter: West Jer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Apr 2024 - 23:21

PBB-P2: Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bengkulu mencapai Rp100 miliar rupiah, per 31 Desember 2023 lalu. FOTO: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu, Gitagama Raihan Putra. SE, MM/RB --

wow! tunggakan pbb-p2 kota bengkulu tembus rp100 miliar                            koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu mencatat piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2)
di kota bengkulu mencapai rp100 miliar rupiah, per 31 desember 2023 lalu.
"menurut data yang direkap per 31 desember 2023, kita mencatat hutang pajak rp100 miliar," jelas kepala bidang (kabid) pengendalian dan evaluasi pendapatan
daerah bapenda kota bengkulu, deya mamori pasta, se, mm, jumat, 5 april 2024.
baca juga:hingga 10 april, penerbangan jakarta-bengkulu full seat
baca juga:nasa: pesawat wb-57 beraksi kejar gerhana matahari total 8 april 2024 
ditambahkan kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kota bengkulu, gitagama raihan putra, se. mm bahwa piutang pajak sediri sudah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun.
menurutnya, piutang pajak daerah sudah diwarisan dari serah terima pengelolaan pajak  kepada pemerintah kota (pemkot) kementerian.
"hutang pajak dahulu warisan dari pengelola pajak dahulu," jelas gita.
ditambahkan gita bahwa untuk penertiban pajak sendiri pemkot bengkulu tidak pernah diam saja, penagihan pajak telah dilakukakan semaksimal  mungkin.
baca juga:puncak mudik 2024, penerbangan bengkulu meningkat 20 persen
baca juga:dikaitkan dengan teori nabi yunus, gerhana matahari total 8 april 2024, viral! 
"kita akan memaksimalkan untuk menagihan pajak bagi para penunggak," jelas gita.
kemudian gita melanjutkan untuk proses menghapusan pajak harus melewati proses yang panjang, bahkan sampai ke tahap monitor lapangan untuk memastikan data pembayar pajak yang akan di gratiskan.
"untuk penggratisan pajak kita akan lakukan proses yang tepat," ungkap gita.
menuurt gita ada beberapa syarat dan beberapa klasifikasi yang membuat pajak bisa diringankan.
baca juga:sebelum pinjol, ojk: pelajari perjanjian
baca juga:mediasi sengketa batas wilayah bengkulu utara dan lebong diagendakan ulang
di antaranya pihak yang tak mampu membayar sebab dia memang tak bisa atau dalam garis kemiskinan tertentu. maka pajaknya akan digratiskan.
kemudian juga para pensiunan yang pendapatannya mengandalkan pensiunan saja, dalam artian  tidak ada tambahan penghasilan dan juga tak mampu untuk mencari penghasilan  maka bisa diringankan.
"bisa dikurangi dan di gratiskan jika memenuhi syarat dan melewati proses yang di atur dalam aturan baku penghapusan dan peringanan." jelasnya.
kemudian dijelaskannya juga bahwa dalam menyikapi tunggakan, pemerintah akan secara bijak mengambil jalan keluar supaya masyarakat tidak menderita dengan pajak, sebab pemkot bengkulu menginginkan kebahagian untuk seluruh warga kota bengkulu. 
"untuk membahagiakan masyarakat kami akan sebijak mungkin bertindak,” ujarnya
salah satu warga  kecamatan selebar, rudi (67) mengungkapakan bahwa masyarakat terkadang memang tak memiliki uang untuk bayar pajak.
dan untuk mengurus keringanan pajak mereka tidak tahu seperti apa, sebab sosialisasinya kurang.
menurutnya juga lapisan masyarakat yang tidak bisa bayar rata-rata orang tua yang tak bisa mencari uang lagi.
lanjut rudi untuk itu perlu sosialisasi lebih masif lagi supaya masyarakat tahu akan informasi dari pihak pajak.
"penunggak yang biasanya tak bisa bayar adalah lansia, untuk mengurusi keringanan mereka tak tahu apa-apa namanya aja sudah pikun," jelas rudi.
kemudian rudi juga mengungkapkan  bahwa untuk besaran denda dan bayaran pajak tolong diperhatikan.
menurutnya kadang tak sesuai dengan kondisi rumah, kalau rumah orang dipinggiran jalan lintas itu dimahalkan dan tidak melihat bagaimana orang tersebut mendapatkan penghasilan.
“menurut saya perlu diteliti lagi tentang nominal dan besaran pajak sebab kadang tak sesuai dengan kondisi,” tutupnya.
diberitakan sebelumnya, kepala bapenda kota bengkulu, eddyson menyebutkan, tunggakan denda pbb-p2 didominasi dari tahun 2000 an.
“piutang ini dari sejak tahun 2000, dan tentu 23 tahun, makin besar jumlah dendanya,” sebut eddyson.
saat masyarakat kota bengkulu mengalami keterlambatan pembayaran, maka setiap tahunnya, denda menjadi dua persen dari jumlah yang dibayarkan.
“denda akan tetap berjalan, dan saat dibiarkan begitu saja, akan menumpuk,” terang eddyson.
ia berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemayaran pbb-p2 tersebut. ini dikarenakan penting untuk menambah pad kota bengkulu.
“kita harap masyarakat sadar, karena ini penting untuk pembangunan kota bengkulu, dan tahun 2024 akan tegas untuk melakukan penagihan,” sebut eddyson.
selain itu, pemkot juga bekerjasama dengan pihak rt dan rw untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (sppt). ini dilakukan agar penagihan lebih efektif.
“kita kerja sama dengan rt rw yang akan kita beri insentif setiap mereka menyampaikan sppt pbb-p2,” terang eddyson.
bapenda saat ini sudah bekerja sama dengan pihak berwajib dan beberapa opd terkait untuk memutuhkan mekanisme yang terbaik agar masyarakat bisa bayar pbb-p2 nya.
“masih kita susun, harapannya bisa ditahun 2024 kita pertegas, karena piutang sudah hamper mencapai 50 persen dari target pad,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 6 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan