Jaksa Kasasi Vonis Lepas Mantan PPK Jembatan Menggiring, Perkara Korupsi Proyek Penggantian Jilid II

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 08 Apr 2024 - 22:35

NAFDI: Terdakwa Nafdi, ST., MT Divonis Onslag oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam Pengadilan Negeri Bengkulu. FIKI/RB --

jaksa kasasi vonis lepas mantan ppk jembatan menggiring, perkara korupsi proyek penggantian jilid ii                            koranrb.id – jaksa kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu menyatakan kasasi atas putusan lepas atau onslag terhadap terdakwa nafdi, st, mt
selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) 1.1 pada pelaksanaan jalan wilayah 1 provinsi bengkulu, yang terseret perkara korupsi proyek penggantian jembatan menggiring besar cs tahun anggaran 2018 jilid ii.
hal ini dibenarkan kasi penuntutan (kasitut) kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh saat dikonfirmasi rb.
dijelaskan rozano, memori kasasi sudah disampaikan atas vonis onslag majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
baca juga: ditinggal nongkrong, motor digondol maling, ini kronologisnya
baca juga:sopir ngantuk, empat pemudik asal painan terjun ke jurang di seluma 
“dinyatakan hakim pada persidangan sebelumnya, terdakwa itu divonis onslag atau lepas dari segela tuntutan.
setelah kita melakukan pelaporan dalam masa pikir-pikir, kami menyatakan kasasi atas putusan itu,” kata rozano, senin, 8 april 2024. 
kemudian diterangkan rozano, saat ini jaksa penuntut umum (jpu) juga masih mempelajari hasil putusan majelis hakim pn tipikor bengkulu, sampai ada perbedaan penilai dalam menilai alat bukti antara hakim dan penuntut umum. 
“kita akan cari apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan itu, sampai berbeda atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tutup rozano. 
baca juga:masa penahanan diperpanjang 40 hari, aset 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko ditelusuri jaksa
baca juga:125 unit motor dikandangkan polresta bengkulu, terlibat balap liar ramadan 
sekadar mengulas, pada persidangan, kamis, 28 maret 2024, agenda pembacaan putusan majelis hakim diketui fauzi isra, sh, mh.
majelis hakim, memutus onslag atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdahadap terdakwa nafdi.
pada putusannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan tindak pidana korupsi.
untuk diketahui, pada tuntutannya, jpu kejati bengkulu menuntut nafdi  dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan.
atau setara dengan 21 bulan penjara, atas perkara korupsi proyek penggantian jembatan menggiring besar cs tahun anggaran 2018 jilid ii.
baca juga:warung seblak dibobol, gas lpg hingga kotak amal dicuri
baca juga:laptop hingga pakaian dalam dicuri, ini kronologisnya
sidang beragendakan tuntutan jpu kejati bengkulu ini digelar di pn tipikor bengkulu, jumat, 23 februari 2024, dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
tidak hanya pidana penjara, terdakwa nafdi juga dikenakan denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara. 
jpu kejati bengkulu meyakini terdakwa nafdi telah terbukti bersalah, dengan membuktikan dakwaan subsidair.
yakni pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia no 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
diberitakan sebelumnya, pada sidang, 4 januari 2024 lalu, jpu menghadirkan lima saksi.
diantara lima saksi, dua orang merupakan terpidana perkara ini di jilid i, yang sebelumnya sudah di jatuhi vonis oleh pn tipikor bengkulu. 
kelima saksi meliputi, terpidana jilid i,  anas firman lesmana direktur pt. mulya permai laksono dan syahrudin penyedia pekerjaan di lapangan. 
kemudian, junaidi merupakan pelaksana lapangan proyek jembatan menggiring cs, apip suryansyah, bendahara pengeluaran dan zulkarnain selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar (pp-spm). 
para saksi mengakui bahwa proyek jembatan menggiring cs tidak dapat diselesaikan oleh pt. mulya permai laksono, sehingga harus haru di sub kontrakan ke pihak lain. 
setelah di sub kontrakan, tetap saja, pekerjaan menggiring cs tidak selesai, hingga putus kontrak seperti saat ini. 
pada jilid i sudah ada dua terpidana yang divonis bersalah oleh mejelis hakim pn tipikor bengkulu akhir 2022 lalu.
yakni anas firman lesmana divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan penjara, dan syahrudin divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. 
perkara ini diketahui merugikan keuangan negara (kn) sebesar rp353 juta. kn tersebut sudah dibebankan kepada dua terpidana.
ada beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jilid i perkara ini.
fakta itu kemudian ditulis dan disebutkan dalam nota pembelaan terdakwa syahrudin yang disampaikan melalui ph-nya hendriawansyah dalam persidangan.
disampaikannya bahwa ada peran krusial saksi nafdi selaku ppk dalam rangkaian perkara ini.
sebab perbuatan terdakwa syahrudin melakukan sub kontrak diduga karena dipaksa oleh terdakwa nafdi yang pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara ini.
disebutkan  dalam nota pembelaan, bahwa nafdi diduga memaksa terpidana syahrudin untuk memberikan sub kontrak kepada ona ade rio sejumlah rp500 juta saat itu.
berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) nomor 033.04.1.498588/2018, tanggal 5 desember 2017.
satker pelaksanaan jalan nasional (pjn) wilayah i provinsi bengkulu dianggarkan penggantian jembatan menggiring besar cs 2018, senilai rp.11.844.592.000.
dengan rincian jembatan menggiring besar rp. 4.023.190.000, jembatan boyo-boyo rp 2.300.000.000, dan jembatan betung rp 5.497.742.000.
hasil proses lelang ditetapkan pemenang pt. mulya permai laksono kemudian ditandatangani kontrak nomor: hk.02.03/bb3/pjn-wil.i/ppk.1.1/290, tanggal 10 april 2018, nilai kontrak rp 11.820.932.000,00 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender sejak tanggal 10 april 2018 sampai dengan 5 desember 2018.
modus operandi jilid i perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana anas dan syahrudin bersama-sama dengan ppk (nafdi) serta konsultan pengawas, melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan tim justifikasi tehnis. 
dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter.
dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli kontruksi dari universitas bengkulu menyatakan volume jembatan menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan