Perkara Pengadaan Jas Dinas PMD Kaur, Penasihat Hukum Terdakwa Yakin Bukan Tipikor

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Jumat , 12 Apr 2024 - 18:00

TERDAKWA: 2 terdakwa dugaan korupsi pengadaan jas PMD Kaur, usai mengikuti Persidangan di PN Tipikor Bengkulu, beberapa waktu lalu. --FIKI/RB

Anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Kaur.

Diduga perkara ini bermula saat terdakwa Rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa Asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas.

Bertujuan agar, Rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu.

Diduga Rahmadansyah menjanjikan kepada AS keuntungan sebesar Rp 700 ribu per satu setel jas.

Diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga Rp 2,5 juta.

perkara pengadaan jas dinas pmd kaur, penasihat hukum terdakwa yakin bukan tipikor                            bengkulu, koranrb.id – penasihat hukum para terdakwa dugaan korupsi pengadaan jas di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kaur, meyakini kalau perkara ini bukan tindak pidana korupsi (tipikor). 
sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, pada persidangan, selasa 2 april 2024  di pn tipikor bengkulu. 
penasehat hukum (ph) terdakwa asdyarman, sopian siregar, sh., mkn  mengatakan, dirinya meyakini majelis hakim dalam perkara ini akan mevonis onslag atas perkara yang sedang dihadapi kliennya. 
dia menilai, bahwa perakara yang didakwa sebagai perakara korupsi ini, bukanla perkara tipikor. 
baca juga:jaksa kasasi vonis lepas mantan ppk jembatan menggiring, perkara korupsi proyek penggantian jilid ii
“saya yakin, perakara ini bukan tipikor.
perkara ini akan onslag, terbukti namun bukan tipikor,” kata sopian, saat dikonfirmasi rb.
keyakinan sopian ini, akan dituangkannya di dalam nota pemebelaan atau pleidoi pada persidangan yang akan digelar 18 april 2024 mendatang. 
 “sebagai ph kita harus yakin, didalm pleidoi akan kita tuangkan,” singkatnya. 
baca juga:jalan batik nau bengkulu utara terbelah abrasi, antisipasi kecelakaan, polisi tambah pembatas jalan 
sementara itu, ph terdakwa ramadhansyah, zulhendri sh menilai tuntutan jpu kepada kliennya kurang tepat.
untuk itu, pihaknya akan menuangkan semuanya di nota pembelaan nanti.
“kalau suap kurang tepat. karena klien kita swasta,” kata zulhendri.  
untuk itu zulhendri juga meyakini, bahwa perkara yang menyeret klien nya bukanla perkara tipikor. 
baca juga:jasa raharja buka layanan selama libur lebaran, simak penjelasannya
“saya sangat yakin, perkara ini bukan tipikor,” ucapnya. 
untuk diketahui, pada persidangan, selasa 2 april 2024 lalu di pn tipikor bengkulu, beragendakan tuntutan jpu. sidang diketuai majelis hakim, agus hamzah, sh., mh. 
jpu kejari kaur, menuntut dua terdakwa dugaan korupsi pengadaan jas di dinas pmd kaur, dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. 
dua terdakwa dalam perkara ini, meliputi  asdyarman mantan kepala dinas pmd kaur dan ramadhansyah selaku broker dalam pengadaan jas. 
baca juga:tindak pemilik ram sawit ilegal di mukomuko
selain itu, jpu kejari kaur juga membebani kedua terdakwa dengan denda rp50 juta dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan maka akan ditambah hukuman pidana penjara selama 1 bulan. 
jpu kejari kaur meyakini, bahwa terdakwa asdyarman terbukti bersalah melanggar pasal pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang ri nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
untuk terdakwa rahmadansyah diyakini terbukti melanggar pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang ri nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nimor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimaphkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu. 
baca juga:distan mukomuko pastikan stok daging segar jelang idul fitri, ini daftar harga daging terkini
setelah itu, pn tipikor bengkulu, mengagendakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jpu pada 22 februari 2024. namun, persidangan harus ditunda, karena hakim ketua dalam perkara ini sedang dalam keadaan sakit. yang mengaharuskan sidang ditunda hingga rabu 28 februari 2024 mendatang. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik tipikor satreskrim polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kauar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
baca juga:pemudik pehatikan potensi macet di jalinbar wilayah mukomuko, serta kondisi seluruh jembatan 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu.
diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp 700 ribu per satu setel jas. 
diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu, 13 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan