APS Bertebaran, Bawaslu Provinsi Bengkulu: Wewenang Pemda

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 15 Apr 2024 - 23:22

APS Bertebaran, Bawaslu Provinsi Bengkulu: Wewenang Pemda--Abdi/RB

KORANRB.ID – Munculnya baliho bakal calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di beberapa titik di Provinsi Bengkulu merupakan tergolong Alat Peraga Sosialisasi (APS).

Berdasarkan pantauan RB, baliho bakal cakada, yakni baliho balon Gubernur, bupati dan walikota Bengkulu dipasang pada titik yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Seperti persimpangan jalan, tempat wisata, trafig ligh, serta tempat keramaian lainnya.

Saat dikonfirmasi RB, kepada Koordinator Divisi Pengawasan dan Pelanggaran (Kordiv PP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto M. Si bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran bagi peraturan pemerintah daerah (Pemda).

Untuk Bawaslu sendiri belum bisa mengatakan hal tersebut sebuah pelanggran, lantaran saat ini belum masuk tahapan kampanye.

“Pelanggaran tersebut terkait etikan dan estetika, artinya menggunakan peraturan daerah (Perda) atau lainnya,” terang Eko.

Eko menerangkan saat ini hadirnya baliho cakada tersebut d ibeberapa titik di daerah Provinsi Bengkulu, belum masuk ranah dari Bawaslu dari tiap tingkatan “Artinya ranah wewenang Pemda itu,” ujar Eko.

Sementara itu, ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah S.Pd.I, M.Pd.I, minta bakal cakada memastikan etika dan estetika APS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Diketahui, sebelumnya penekanan terkait APS telah berulang kali oleh Bawaslu saat penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu.

aps bertebaran, bawaslu provinsi bengkulu: wewenang pemda                             
koranrb.id – munculnya baliho bakal calon kepala daerah (cakada) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di beberapa titik di provinsi bengkulu merupakan tergolong alat peraga sosialisasi (aps).
berdasarkan pantauan rb, baliho bakal cakada, yakni baliho balon gubernur, bupati dan walikota bengkulu dipasang pada titik yang mudah dilihat oleh masyarakat.
seperti persimpangan jalan, tempat wisata, trafig ligh, serta tempat keramaian lainnya.
saat dikonfirmasi rb, kepada koordinator divisi pengawasan dan pelanggaran (kordiv pp) badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu, eko sugianto m. si bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran bagi peraturan pemerintah daerah (pemda).
baca juga:dpd partai demokrat buka pendaftaran calon gubernur pilkada 2024
baca juga:di provinsi bengkulu, 7 petahana diprediksi bertarung di pilkada 2024 
untuk bawaslu sendiri belum bisa mengatakan hal tersebut sebuah pelanggran, lantaran saat ini belum masuk tahapan kampanye.
“pelanggaran tersebut terkait etikan dan estetika, artinya menggunakan peraturan daerah (perda) atau lainnya,” terang eko.
eko menerangkan saat ini hadirnya baliho cakada tersebut d ibeberapa titik di daerah provinsi bengkulu, belum masuk ranah dari bawaslu dari tiap tingkatan “artinya ranah wewenang pemda itu,” ujar eko.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah s.pd.i, m.pd.i, minta bakal cakada memastikan etika dan estetika aps dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
baca juga:pilkada 2024, empat daerah di provinsi bengkulu tanpa calon incumbent, ini daftarnya 
baca juga:banyak pelanggaran di pemilu 2024, bawaslu bengkulu awasi ketat pilkada
diketahui, sebelumnya penekanan terkait aps telah berulang kali oleh bawaslu saat penyelenggaraan pemilu 2024 lalu.
namun masih banyak, para peserta pemilu yang melakukan pemasangan aps. tanpa mementingkan unsur etika dan estetika.
“kita minta pada tahapan pilkada yang memang telah dimulai, kita menekankan adanya aps yang dipasang untuk memperhatikan unsur etika dan estetika,” ucap fahamsyah.
adapun unsur etika pada aps sendiri, yakni para balon beserta tim, loyalis, relawan dan balon itu sendiri harus memperhatikan tempat pemasangan.
baca juga:pilkada, petahana rejang lebong buka peluang maju melalui jalur independen 
baca juga:10 penantang petahana di pilkada bengkulu selatan
jangan melanggar peraturan daerah (perda) atau peraturan walikota (perwal) bengkulu. tentu apabila tetap dilanggar maka secara tidak langsung, para balon tersebut telah melanggar unsur etika dalam pemasangan aps.
“etika itu, bagaimana iya menempatkan aps itu sendiri, misalkan memasang pada pohon dan ruang terbuka hujau, trfigh ligh tentu hal itu menyalahi perda/perwal,” terang fahamsyah.
sedangkan unsur estetika pada aps, yakni para peserta pilkada.
harus mempertimbangkan unsur keindahan pada pemasangan aps, sehingga dengan adanya aps yang dipasang tidak mengganggu kepentingan umum.
baca juga:golkar menang, gusril maju pilkada kaur 
baca juga:perang bintang pilkada bengkulu tengah 2024
misalkan pemasangan aps, yang dilakukan pada tikungan jalan sehingga mempersulitkan pengendara untuk melihat medan jalan.
maka secara otomatis pemasangan aps tersebut, dilakukan tanpa pertimbangan dan tidak memenuhi unsur estetika pada aps nya.
“sama seperti etika, aps yang tidak memenuhi unsur estetika maka, akan mengganggu kepentingan umum,” jelas fahamsyah.
ia menekankan kepatuhan pada perda maupun perwal, sehingga para peserta pilkada, selaku calon kepala daerah secara tidak langsung memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
baca juga:dana pilkada 2024 untuk kpu kepahiang baru masuk 60 persen, ini jumlah anggarannya
baca juga:calon kuat pilkada bengkulu utara, wabup arie mulai galang dukungan 
“iya jangan dilanggar meskipun bawaslu tidak bisa bertindak, karena aps biasanya belum masuk ranah tahapan kampanye, namun setidaknya berikan contoh yang baik bagi masyarakat,” terang fahamsyah.
fahamsyah mengungkapkan, tentunya pernyataannya pasti tanpa dasar. 
dikarenakan pada pemilu 2024 lalu, bawaslu mencatat banyak pelanggaran dari aps yang dipasang oleh peserta pemilu.
sehingga sebelum hal tersebut terjadi, bawaslu meminta para peserta pilkada dapat memperhatikan kaidah – kaidah pemesangan aps, serta bentuk aps iru sendiri seperti apa.
“pentingnya mengerti apa itu aps, jangan sampai terjadi pelanggaran pada aps tersebut,” ucap fahamsyah.
lanjut fahamsyah, apabila terjadi pelanggaran bentuk dan isi pada aps tersebut, tentu hal tersebut merupakan pelanggaran.
apabila telah terjadi pelanggaran, maka secara otomatis bawaslu akan melakukan tindakan, sesuai mekanisme peraturan bawaslu (perbawaslu).
“kita akan lihat seperti apa unsur yang terkandung dalam aps itu nanti, kita tekankan jangan ada pelanggaran, jika ada tentu ditindaklanjuti,” tegas fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan