Belum Tuntas BUMDes Gardu, Warga dan BPD Laporkan BUMDes Simpang Ketenong Kerkap Bengkulu Utara, Ini Kasusnya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 29 Apr 2024 - 22:02

MELAPOR: Warga Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap melapor ke Mapolres Bengkulu Utara. DOK/RB--

KORANRB.ID – Setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi dana BUMDEs Gardu Jaya Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya.

Kemarin, 29 April 2024 giliran warga Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap melaporkan kasus BUMDes di desanya termasuk kepala desa ke Mapolres Bengkulu Utara.

Mereka melaporkan lantaran merasa tidak adanya keterbukaan terkait dengan pengelolaan BUMDes.

Selain itu sikap otoriter kepala desa yang memberhentikan perangkat desa hingga Imam masjid desa.

Anggota BPD Simpang Ketenong Mukti menerangkan jika mereka mempertanyakan pelaksanaan BUMDes yang tidak sesuai dengan rencana awal dan bimbingan teknis yang dilakukan pada masyarakat.

Saat ini BUMDes Simpang Ketenong memiliki usaha jual beli mobil bekas.

“Sedangkan semula dalam Bimtek yang diikuti oleh pengurus BUMDes dan masyarakat orientasinya adalah ketahanan pangan mulai dari bidang pertanian, peternakan dan usaha jahit yang mengikutsertakan masyarakat,” terangnya.

Sedangkan sepengetahuan mereka sudah sejak sebelum menjabat kepala desa, usaha jual beli mobil bekas tersebut sudah ada dan merupakan milik pribadi kepala desa.

Namun setelah menjadi kepala desa, saat ini usaha jual beli mobil bekas tersebut justru mendapatkan kucuran dana dari Dana Desa (DD) dan disebutkan sebagai BUMDes.

“Setahu kami BUMDes mobil bekas itu sudah lama dan tahun 2023 menjadi BUMDes dan mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 200 juta dari dana desa,” terangnya.

belum tuntas bumdes gardu, warga dan bpd laporkan bumdes simpang ketenong kerkap bengkulu utara, ini kasusnya                            koranrb.id – setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi dana bumdes gardu jaya desa gardu kecamatan arma jaya. 
kemarin, 29 april 2024 giliran warga desa simpang ketenong kecamatan kerkap melaporkan kasus bumdes di desanya termasuk kepala desa ke mapolres bengkulu utara.
mereka melaporkan lantaran merasa tidak adanya keterbukaan terkait dengan pengelolaan bumdes. 
selain itu sikap otoriter kepala desa yang memberhentikan perangkat desa hingga imam masjid desa. 
baca juga:561 pppk nakes bengkulu utara dapat peringatan soal pp disiplin pegawai
baca juga:digeledah jaksa satu lagi kasus korupsi bakal tersangka, aset desa dibawa mantan kades
anggota bpd simpang ketenong mukti menerangkan jika mereka mempertanyakan pelaksanaan bumdes yang tidak sesuai dengan rencana awal dan bimbingan teknis yang dilakukan pada masyarakat.
saat ini bumdes simpang ketenong memiliki usaha jual beli mobil bekas. 
“sedangkan semula dalam bimtek yang diikuti oleh pengurus bumdes dan masyarakat orientasinya adalah ketahanan pangan mulai dari bidang pertanian, peternakan dan usaha jahit yang mengikutsertakan masyarakat,” terangnya.
sedangkan sepengetahuan mereka sudah sejak sebelum menjabat kepala desa, usaha jual beli mobil bekas tersebut sudah ada dan merupakan milik pribadi kepala desa. 
baca juga:pppk nakes mulai bertugas, 903 guru masih menunggu, bkpsdm sebut penyebabnya 
baca juga:kasus melonjak, pemda bengkulu utara libatkan tni dan polri tangani soal demam berdarah dengue 
namun setelah menjadi kepala desa, saat ini usaha jual beli  mobil bekas tersebut justru mendapatkan kucuran dana dari dana desa (dd) dan disebutkan sebagai bumdes. 
“setahu kami bumdes mobil bekas itu sudah lama dan tahun 2023 menjadi bumdes dan mendapatkan kucuran dana sekitar rp 200 juta dari dana desa,” terangnya. 
selain itu, ia juga menilai tidak ada keterbukaan dalam pengurusan bumdes lantaran dikelola oleh keluarga dekat kepala desa.
maka mereka mendatangi polres dan kejaksaan negeri bengkulu utara untuk melaporkan hal tersebut. 
baca juga:antrean 20 tahun, bupati mian berharap ada penambahan kuota calon jemaah haji bengkulu utara
baca juga:3.000 perangkat desa dan bpd bakal naik gaji, dapat tunjangan suami, istri, anak dan tunjangan kinerja
mereka meminta kejaksaan atau kepolisian untuk bisa melakukan pengusutan apakah terkait dengan dana desa yang dialirkan ke bumdes untuk usaha jual beli mobil bekas tersebut. 
“saat ini kami juga akan melaporkan pada inspektorat terkait dengan pemberhentian perangkat desa dan imam. apalagi program desa saat ini tidak lagi berpatokan dengan hasil musyawarah desa,” terangnya. 
terkait hal tersebut, kepala desa simpang ketenong aguanda martafuri, sh menerangkan jika melapor adalah hak masyarakat. 
namun ia menerangkan jika desa memiliki dokumen pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran yang jelas. 
“termasuk soal pelaksanaan bumdes, semuanya sudah melalui tahapan yang jelas mulai dari proses pengajuan proposal dari pngelolan bumdes sehingga desa melakukan setoran dana penyertaan modal,” terangnya. 
soal pelaksanaan usaha jual beli mobil bekas hal tersebut juga ditentukan oleh pengelola bumdes. 
ia menerangkan sebagai penasehat bumdes hanya memberikan saran terkait rencana usaha yang disiapkan oleh pengelola bumdes. 
“jadi saya juga sudah mendengar laporan tersebut dan sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan proses bumdes tersebut dan kami meyakini semuanya kami bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. 
bahkan saat ini ia menerangkan jika bumdes jual beli mobil bekas yang digeluti bumdes tersebut sudah menghasilkan laba. 
tak hanya laba, bumdes saat ini sudah menyetorkan laba bagi kas pendapatan asli desa. 
“maka usaha ini sudah mulai berkembang dan kita harapkan adanya dukungan dari masyarakat, saat ini bumdes sudah menghasilkan laba bagi desa dan menyetorkan kas pendapatan asli desa,” terangnya.
ia juga membantah pernyataan soal pengurus bumdes yang merupakan keluarga dekatnya.
ia menerangkan jika masyarakat di desanya merupakan satu rumpun yang memang sebagian besar satu saling memiliki hubungan kekerabatan. 
namun ia menegaskan tidak ada larangan terkait pengelolaan bumdes yang dilakukan siapapun selagi memang profesional dan bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola.
sedangkan terkait tudingan perubahan  program bantuan sosial, ia menerangkan perubahan data penerima program bantuan sosial bukan kewenangan desa dan langsung dilakukan oleh sistem dana di kementerian sosial. 
desa hanya melakukan koreksi data dan mengajukan perubahan melalui operator desa jiam memang ada masyarakat yang berhak namun tidak menerima bantuan sosial. 
“namun kita tidak bisa memastikan setelah diajukan untuk pergantian apakah langsung akan disetujui oleh kementerian sosial, karena kewenangan desa hanya untuk mengajukan,” pungkas aguanda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan