Soroti Tingginya Potensi Konflik Agraria

BENGKULU, KORANRB.ID – Masih banyak potensi konflik agrarian di Provinsi Bengkulu mendapatkan sorotan. Kemarin Dit Intelkam Polda Bengkulu menggelar Forum Diskusi Grup Discussion (FGD) bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu. 

Membahas masalah penanganan konflik lahan perkebunan dalam menciptakan stabilitas keamanan di Provinsi Bengkulu, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kegiatan FGD diselenggarakan di gedung Pola Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Selasa (7/11).

BACA JUGA:Aset Tersangka Samisake Dilacak, PH Sebut Warisan

Acara tersebut melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan beberapa perusahaan perkebunan hingga instansi terkait. Seperti Dinas Pertanian Provinsi maupun Kota Bengkulu. 

Wakil Direktur Intelkam Bengkulu AKBP. Darmawan Dwiharyanto menyampaikan masih banyak potensi konflik agraria di Bengkulu.

Seperti konflik perkebunan yang dapat berimplikasi terhadap kamtibmas dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Yang kita soroti masih tingginya potensi konflik khususnya perkebunan yang dapat berdampak mengganggu kamtibnas dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang,” sampai Darmawan.

Dia menjelaskan, FGD sebagai upaya untuk memetakan, membahas, mengatasi dan menekan potensi konflik perkebunan yang ada di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Ratusan Pemilih Pemula Belum Rekam E-KTP

“Kami ingin menggali dalam diskusi ini, juga membahas hingga memetakan permasalahan yang ada. Terkait saran solusi yang disampaikan nantinya. Karena konflik ini kita tangani tidak hanya dari satu stakeholder saja. Sehingga kita bisa merumuskan langkah apa untuk dilakukan untuk menekan dan mengatasi itu,” paparnya.

Saat ini konflik perkebunan rata–rata terjadi di daerah yang banyak perusahaan perkebunan, dengan permasalahan yang sangat variatif.

“Hampir rata–rata ada konflik, masyarakat juga mengetahui. Terutama daerah yang banyak perusahaannya, permasalahannya juga sangat bermacam-macam. Seperti terkait tenaga kerja, sengketa lahan kemudian Hak Guna Usaha (HGU),” ujarnya.

Dia mengharapkan kesimpulan dan saran dari diskusi yang diselenggarakan sebagai modal untuk disampaikan kepada stakeholder terkait.