Masih Banyak Desa di Bengkulu Utara Belum Lunasi Pajak Dana Desa, Ini Alasan Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 05 Jun 2024 - 23:27

PENGHITUNGAN : Perangkat desa saat melakukan penghitungan pajak di Bapenda Bengkulu Utara. DOK/RB--

KORANRB.ID – Meskipun sudah memasuki pertengahan tahun 2024, namun nyatanya hingga saat ini masih ada desa-desa yang belum melunasi pajak belanja dana desa 2023 lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara Markisman, S.Pi.

Markisman menerangkan dari 215 desa, masih ada desa-desa yang belum menyetorkan pajak dana desa 2023 sama sekali.

Selain itu ada juga desa-desa yang terindikasi masih kurang menyetorkan pajak dana desa.

“Sehingga memang saat ini kita undang bendahara atau perangkat desa ke Bapenda untuk melakukan penghitungan beban pajak 2023 yang harus dibayar,” terangnya.

Hal ini berlaku pada seluruh desa, termasuk yang sudah mkenyetorkan pajak tersebut.

Ini untuk memastikan jika pajak yang disetorkan oleh desa tersebut sudah sesuai dengan pajak daerah yang harus dibayarkan.

“Kita undang untuk dilakukan penghitugnan sesuai dengan belanja desa masing-masing.

Ada beberapa yang sudah membayar namun nyatanya pembayarannya masih kurang dari beban pajak yang harus dibayar,” terangnya.

Namun ada juga yang belum sama sekali membayar pajak dana desa tersebut, namun jumlah desa yang belum menyetorkan pajak tersebut belum bisa dipastikan oleh Bapenda.

masih banyak desa di bengkulu utara belum lunasi pajak dana desa, ini alasan desa                            koranrb.id – meskipun sudah memasuki pertengahan tahun 2024, namun nyatanya hingga saat ini masih ada desa-desa yang belum melunasi pajak belanja dana desa 2023 lalu. 
hal ini disampaikan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara markisman, s.pi. 
markisman menerangkan dari 215 desa, masih ada desa-desa yang belum menyetorkan pajak dana desa 2023 sama sekali. 
selain itu ada juga desa-desa yang terindikasi masih kurang menyetorkan pajak dana desa. 
baca juga:awasi tempat hiburan malam dan peredaran miras selama pelaksanaan mtq
baca juga:pendaftaran 2 calon kepala dinas di bengkulu utara ditutup 
“sehingga memang saat ini kita undang bendahara atau perangkat desa ke bapenda untuk melakukan penghitungan beban pajak 2023 yang harus dibayar,” terangnya. 
hal ini berlaku pada seluruh desa, termasuk yang sudah mkenyetorkan pajak tersebut.
ini untuk memastikan jika pajak yang disetorkan oleh desa tersebut sudah sesuai dengan pajak daerah yang harus dibayarkan. 
“kita undang untuk dilakukan penghitugnan sesuai dengan belanja desa masing-masing.
baca juga:ribuan warga meriahkan pawai taaruf sambut mtq di bengkulu utara
baca juga:belum lulus pppk, 700 guru bantu daerah tetap bertugas
ada beberapa yang sudah membayar namun nyatanya pembayarannya masih kurang dari beban pajak yang harus dibayar,” terangnya. 
namun ada juga yang belum sama sekali membayar pajak dana desa tersebut, namun jumlah desa yang belum menyetorkan pajak tersebut belum bisa dipastikan oleh bapenda. 
“saat ini kita mengundang seluruh bendahara atau perwakilan desa untuk menyerahkan bukti dan membawa apbdes untuk menghitung besaran belanja,” terangnya. 
ia juga menerangkan desa-desa yang belum membayar ataupun kekurangan membayar pajak daerah tersebut lantaran mengaku bingung. 
baca juga:siap-siap, 2025 pajak kendaraan khusus bengkulu utara naik, ini alasannya
baca juga:hanya 553 yang dinyatakan sah, pitra martin optimis bisa penuhi 21.323 dukungan lagi, keluhkan aplikasi silon 
mereka bingung apa yang menjadi objek pajak daerah yang ahrus disetorkan ke bapenda maupun pajak pusat yang harus di setorkan ke kantor pajak pratama (kpp). 
“desa-desa mengaku bingung pajak mana saja yang harus dibayarkan ke bapenda sebagai pajak daerah dan kpp pratama sebagai pajak pemerintah pusat, meskipun kita nilai aturan pembagiannya sudah jelas,” terangnya. 
ia menerangkan pajak yang merupakan pajak daerah dan berkaitan dengan dana desa meliputi pajak galian c atau pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) atau batu dan pasir.
berikutnya ada pajak makan dan minum baik yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di kantor desa ataupun kegiatan rapat-rapat tingkat desa.
“jadi sebenarnya sudah sangat jelas, jiak terkait pembangunan fisik, maka pembelianj material masuk dalam pajak daerah, sedangkan lainnya adalah pajak pusat yang harus disetorkan ke kpp arga makmur,” terangnya. 
sejauh ini ia meminta desa-desa yang belum membayar untuk melakukan pemb ayaran pajak. 
termasuk yang memang sudah melakukan pembayaran namun jumlahnya belum sesuai dengan beban pajak yang harus dibayar. 
“karena ini sudah memasuki pertengahan tahun yang seharusnya sudah tidak ada lagi tunggakan pajak. pajak tersebut seharusnya dibayarkan saat melaksanakan kegiatan atau selambat-lambatnya diakhir tahun anggaran,” terangnya. 
bapenda bengkulu utara saat ini masih memiliki memorandum of understanding (mou) dengan kejaksaan negeri bengkulu utara terkait penagihan pajak tersebut, termasuk pajak dana desa. 
namun bapenda saat ini masih meminta kepala desa untuk kooperatif menyetorkan pajak tersebut ke bapenda. 
namun jika memang belum juga tuntas pembayaranh pajak hingga akhir bulan ini, besar kemungkinan bapenda akan meminta bantuan dari kejaksaan negeri untuk melakukan penagihan. 
“kami berharap desa-desa patuh pada pajak tersebut, hal ini bukan hanya terkait dengan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak namun juga terkait dengan uang pajak yang harusnya disetorkan dan menjadi pendapatan daerah maupun pendapatan negara,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan