Belum Lulus PPPK, 700 Guru Bantu Daerah Tetap Bertugas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 04 Jun 2024 - 23:43

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin.-foto: shandy/koranrb.id-

KORANRB.ID – Sebanyak 700 guru bantu daerah (GBD) di Bengkulu Utara yang belum lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih tetap bertugas.

Tenaga mereka tetap dibutuhkan di sekolah tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin menerangkan GBD maupun guru non ASN dipersilakan tetap bertugas.

Terutama guru bantu daerah yang baru saja mendapatkan surat keputusan perpanjangan pengangkatan setiap tahunnya.

“Kita tetap membutuhakn guru-guru tersebut dan tidak ada pemberhentian, mereka tetap bekerja seperti biasanya,” terangnya.

Pemkab Bengkulu Utara sudah memiliki lebih dari 1.200 guru dengan status PPPK.

Bahkan mereka sudah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengajuan masing-masing sekolah.

Namun meskipun dalam dua tahun ini Pemkab Bengkulu Utara mengangkat PPPK dalam jumlah besar, namun Bengkulu Utara masih memiliki guru non aparatur sipil negara (ASN).

Baik itu guru bantu daerah maupun guru yang bertugas mengajar namun berstatus tenaga non ASN yang dibayar oleh sekolah.

Fahrudin mengatakan Pemkab Bengkulu Utara tetap mengalokasikan dana untuk pembayaran honor guru bantu daerah daerah.

Dana tersebut dianggarkan dalam APBD dengan masing-masing guru menerima mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 2 juta.

“Gaji GBD tersebut memang berbeda-beda sesuai dengan tahun pengangkatan atau lama pengabdian,“ jelasnya.

belum lulus pppk, 700 guru bantu daerah tetap bertugas                            koranrb.id – sebanyak 700 guru bantu daerah (gbd) di bengkulu utara yang belum lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) masih tetap bertugas.
tenaga mereka tetap dibutuhkan di sekolah tempat tugas masing-masing.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) bengkulu utara, drs. fahrudin menerangkan gbd maupun guru non asn dipersilakan tetap bertugas.
terutama guru bantu daerah yang baru saja mendapatkan surat keputusan perpanjangan pengangkatan setiap tahunnya.
“kita tetap membutuhakn guru-guru tersebut dan tidak ada pemberhentian, mereka tetap bekerja seperti biasanya,” terangnya. 
baca juga:peresmian beberapa infrastruktur bukti ikn terus melaju, ini perkembangannya 
pemkab bengkulu utara sudah memiliki lebih dari 1.200 guru dengan status pppk.
bahkan mereka sudah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengajuan masing-masing sekolah.
namun meskipun dalam dua tahun ini pemkab bengkulu utara mengangkat pppk dalam jumlah besar, namun bengkulu  utara masih memiliki guru non aparatur sipil negara (asn).
baik itu guru bantu daerah maupun guru yang bertugas mengajar namun berstatus tenaga non asn yang dibayar oleh sekolah. 
fahrudin mengatakan pemkab bengkulu utara tetap mengalokasikan dana untuk pembayaran honor guru bantu daerah daerah.
baca juga:gubernur bengkulu dan danrem teken kerja sama, 47 rtlh dibangun tahun ini
dana tersebut dianggarkan dalam apbd dengan masing-masing guru menerima mulai dari rp 800 ribu hingga rp 2 juta.
“gaji gbd tersebut memang berbeda-beda sesuai dengan tahun pengangkatan atau lama pengabdian,“ jelasnya.
fahrudin mengingatkan para guru bantu daerah juga mempersiapkan diri jika kembali akan dilaksanakan seleksi penerima pppk.
apalagi bagi guru yang sudah pernah mengikuti seleksi pppk namun belum berhasil lulus sebagai pppk. 
“tentunya sudah menjadi harapan guru non asn yang saat ini bertugas agar mereka bisa diangkat sebagai pppk, kuncinya mempersiapkan diri, apalagi mereka yang sudah pernah mengikuti seleksi,” kata fahrudin.
baca juga:gelombang tinggi, 8 warung pedagang pantai abrasi mukomuko hancur dihantam ombak, warga diminta waspada
ia juga tak menampik sudah mendengar informasi terkait dengan sistem pendataan yang dilakukan badan kepegawaian negara (bkn).
tenaga non  asn termasuk guru yang belum menjadi pppk namun sudah masuk data akan diangkat menjadi pppk.
namun hingga saat ini dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu utara belum bisa memastikan teknis pelaksanaan perekrutan atau pengangkatan sesuai data tersebut.
“guru harus terus bersiap diri jika memang akan dilakukan tes kembali sehingga bisa lulus dan diangkat,” pesannya.
guru yang sudah berstatus non asn dan pernah mengikuti seleksi pppk namun belum lulus, dipastikan sudah terdata dalam sistem bkn.
“namun untuk teknis pelaksanaannya kita menunggu dari bkn atau kemenpanrb. tapi kabar baiknya ada ketegasan dari pemerintah pusat untuk mengangkat seluruh tenaga non asn yang sudah masuk dalam data tersebut,” ungkap fahrudin.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan