45.000 SPPT-PBB Diterbitkan, Pemdes Kabupaten Mukomuko Diminta BKD Tagih Pajak ke Warga

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 21 Jun 2024 - 22:52

RAPAT: Persiapan penagihan pajak PBB-P2 tahun 2024 oleh tim pendapatan II BKD Mukomuko.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Mengejar capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko juga mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam upaya penagihan, BKD telah menerbitkan (mencetak) 45.000 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Dengan dicetaknnya SPPT PBB-P2 yang akan segera didistribusikan ke petugas pemungut pajak di desa, BKD meminta pemerintah desa (Pemdes) ikut turun langsung melakukan penagihan PBB ke masing-masing wajib pajak (warga) di desanya.

“Hal ini kita lakukan agar pendapatan asli daerah dari sumber pajak bumi dan bangunan bisa lebih maksimal. Sehingga target pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai. Maka dari itu SPPT PBB-P2 segera kami bagikan,” jelas Kepala BKD Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH melalui Kabid Pendapatan II, Alex Hendra, SAP.

Alek kembali meminta Pemdes untuk serius, tak hanya menyerahkan SPPT PBB-P2 ke warganya, tetapi juga turut melakukan penagihan.

Sebab, meskipun telah diantarkan petugas ke Pemdes namun tidak disalurkan dan tak ditagih ke warga tentu akan masih banyak wajib pajak menunggak pembayaran PBB yang artinya target PAD tak tercapai.

Alek juga mengimbaua kepada seluruh wajib pajak bumi dan bangunan untuk patuh membayar pajak tepat waktu.

Uang pajak merupakan salah satu sumber keuangan daerah. ‘’Pajak ini bentuk gotong royong kita membangun daerah,’’ sampainya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH, M.Si, CLA menegaskan, seluruh lurah dan kepala desa yang nantinya telah menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan harus segera menjalankan tugasnya dengan baik.

Jangan menunda atau menyimpan SPPT tersebut di kantor masing-masing.

45.000 sppt-pbb diterbitkan, pemdes kabupaten mukomuko diminta bkd tagih pajak ke warga                            mukomuko, koranrb.id  – mengejar capaian target pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024 ini, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko juga mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb-p2).
dalam upaya penagihan, bkd telah menerbitkan (mencetak) 45.000 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt) pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. 
dengan dicetaknnya sppt pbb-p2 yang akan segera didistribusikan ke petugas pemungut pajak di desa, bkd meminta pemerintah desa (pemdes) ikut turun langsung melakukan penagihan pbb ke masing-masing wajib pajak (warga) di desanya.
baca juga:regsosek bisa hemat anggaran rp50 triliun
baca juga:kuliah gratis pentaru kkp, 3 pelajar gagal sebelum pengumuman karena ini
“hal ini kita lakukan agar pendapatan asli daerah  dari sumber pajak bumi dan bangunan bisa lebih maksimal. sehingga target pendapatan dari sektor pajak dapat tercapai. maka dari itu sppt pbb-p2 segera kami bagikan,” jelas kepala bkd mukomuko, eva tri rosanti, sh melalui kabid pendapatan ii, alex hendra, sap.
alek kembali meminta pemdes untuk serius, tak hanya menyerahkan sppt pbb-p2 ke warganya, tetapi juga turut melakukan penagihan. 
sebab, meskipun telah diantarkan petugas ke pemdes namun tidak disalurkan dan tak ditagih ke warga tentu akan masih banyak wajib pajak menunggak pembayaran pbb yang artinya target pad tak tercapai.
alek juga mengimbaua kepada seluruh wajib pajak bumi dan bangunan untuk patuh membayar pajak tepat waktu. 
uang pajak merupakan salah satu sumber keuangan daerah. ‘’pajak ini bentuk gotong royong kita membangun daerah,’’ sampainya.
sementara itu, sekda kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla menegaskan, seluruh lurah dan kepala desa yang nantinya telah menerima sppt pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan harus segera menjalankan tugasnya dengan baik.
baca juga:idm 2024, 11 desa 6 kecamatan kabupaten mukomuko naik status, kelebihan desa mandiri: dinas pmd bilang begini 
baca juga:ppdb sd 24 juni, smp 1 juli, ancam polisikan pelaku pungli ppdb
jangan menunda atau menyimpan sppt tersebut di kantor masing-masing. 
dalam pencapaian target pad ini, sekda menekan bahwa semua pihak memiliki tugas dan peran masing-masing, yang pelaksanaannya tidak boleh dilakukan penundaan.
“saya ingatkan, baik pihak kecamatan, kelurahan maupun pemerintah desa (pemdes) jangan menumpukan sppt tersebut di kantor. datangi warganya,00 sampaikan hari itu juga. karena jelas sebagai unsur pemerintah terdekat harus wajib melayani masyarakat,” ujarnya.
sekda menambahkan, meskipun hal tersebut tugas bidang pendapatan, badan keuangan daerah (mukomuko dalam melakukan pemungutan pbb-p2, sudah sewajarnya ada koordinasi yang terjalin dan saling membantu. 
jangan sampai sppt dan dhkp hanya disimpan di laci sebagai dokumen yang artinya setiap camat harus mampu mengoordinir pemungutan pbb-p2 yang dilakukan lurah dan kepala desa. 
‘’pastikan sebelum jatuh tempo 31 november 2024 mendatang, seluruh objek pbb-p2 sudah tertagih lunas. kami  tidak mau mendengar ada kelurahan maupun desa yang masih juga meninggalkan piutang pbb-p2 di tahun ini. maka dari itu maksimalkan semua pihak harus saling bekerja sama. khususnya camat selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah di masyarakat yang tertinggi,” ujarnya.
baca juga:di bank bengkulu sudah tersedia pinjaman produk kpr , cek syarat mudahnya di sini
baca juga:4 hari lagi pulang, barang jemah haji bengkulu tiba lebih dulu
lanjutnya, selain itu juga petugas bidang pendapatan bkd mukomuko, dimintanya proaktif melakukan pengawasan dalam pemungutan pbb-p2. 
tujuannya tidak hanya untuk memaksimalkan pembayaran, namun juga untuk menghindari terjadinya pidana. 
karena mukomuko ini memiliki sebaran penduduk yang cukup luas terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan, jadi kemungkinan-kemungkinan hal yang tidak di inginkan bisa saja terjadi.
baca juga:minggu pagi, listrik 25 desa di bengkulu utara dipadamkan, cek jadwal dan lokasi
‘’tidak menutup kemungkinan pbb-p2 yang disetorkan masyarakat digelapkan oleh oknum petugas penagih. maka dari itu turun pantau dan awasi hal tersebut, selain itu juga arahkan masyarakat untuk membayar secara online,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 22 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan