Bawaslu Awasi Ketat Coklit Pemilih Pilkada

Reporter: Abdi dan Rio |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 22:13

AWASI : Komisioner Bawaslu Bengkulu Selatan M. Arif Hidayat sedang bersama Panwascam. Dia menegaskan Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap coklit data pilih Pilkada 2024.--Dokumen RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu akan mengawasi ketat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kita akan melakukan pengawasan ketat pada Coklit Pilkada ini,” ungkap Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPPH) Bawaslu Kota Bengkulu, Leka Yunita Sari, Sabtu, 22 Juni 2024.

Setidaknya, Bawaslu Kota Bengkulu akan mengerahkan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) pada coklit 24 Juni 2024 mendatang.

Hal tersebut, untuk memastikan mata pilih pada Pilkada nantinya sesuai dengan fakta lapangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Panwascam, pengawas kelurahan dan Bawaslu sendiri akan mengawasi nantinya,” jelas Leka.

Leka juga menerangkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.

Hal tersebut, untuk menyelaraskan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Kita telah berkoordinasi sejak jauh–jauh hari terkait ini,” ujar Leka.

Diakui Leka pengawasan akan diupayakan semaksimal mungkin.

Hal tersebut lantaran keterbatasan tenaga Bawaslu itu sendiri.

“Kita tahu bahwa kita cuma punya Panwascam dan Pengawas Kelurahan.

Jadi ini kami upayakan maksimal untuk diawasi saat pendataan pemilih,” ujar Leka.

bawaslu awasi ketat coklit pemilih pilkada                            bengkulu, koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu akan mengawasi ketat pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
 “kita akan melakukan pengawasan ketat pada coklit pilkada ini,” ungkap koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (hppph) bawaslu kota bengkulu, leka yunita sari, sabtu, 22 juni 2024.
setidaknya, bawaslu kota bengkulu akan mengerahkan seluruh panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan dan desa (pkd) pada coklit 24 juni 2024 mendatang.
hal tersebut, untuk memastikan mata pilih pada pilkada nantinya sesuai dengan fakta lapangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
baca juga:2 tahun dana btt utuh, selangkah lagi kejari mukomuko tetapkan tersangka tipikor
“panwascam, pengawas kelurahan dan bawaslu sendiri akan mengawasi nantinya,” jelas leka.
leka juga menerangkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum (kpu) kota bengkulu.
hal tersebut, untuk menyelaraskan peraturan kpu dan peraturan bawaslu (perbawaslu).
“kita telah berkoordinasi sejak jauh–jauh hari terkait ini,” ujar leka.
baca juga:wujudkan kla, pemkab kaur dirikan forum anak
diakui leka pengawasan akan diupayakan semaksimal mungkin.
hal tersebut lantaran keterbatasan tenaga bawaslu itu sendiri.
“kita tahu bahwa kita cuma punya panwascam dan pengawas kelurahan.
jadi ini kami upayakan maksimal untuk diawasi saat pendataan pemilih,” ujar leka.
baca juga:meskipun libur sekolah, anak masih harus belajar
sedikit mengulas, bahwa proses coklit ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 24 juni 2024 dan akan melibatkan petugas yang tersebar di seluruh wilayah provinsi bengkulu.
ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se, menyampaikan, bahwa coklit dpt merupakan langkah penting dalam memastikan validitas data pemilih yang akan digunakan pada pilkada 2024. 
"kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih terdaftar dengan benar dan tidak ada pemilih ganda atau data yang tidak valid," ujar rusman.
proses coklit ini akan melibatkan petugas pemutakhiran mata pemilih yang akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk melakukan verifikasi data. 
baca juga:event budaya jadi agenda tahunan pemkab bengkulu tengah
"kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas coklit dan memberikan informasi yang akurat.
partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan agar pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis," tambah rusman.
bawaslu bengkulu juga memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah adanya pelanggaran atau kecurangan selama proses coklit berlangsung.
baca juga:tahukah ternyata pppk dinilai setiap bulan, di bengkulu utara hasil penilaiannya begini 
dengan dilakukannya coklit dpt ini, kpu provinsi bengkulu berharap dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan terpercaya.
sehingga pilkada 2024 dapat berlangsung dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.
“tentunya, ini untuk mengakurasikan jumlah dpt untuk pilkada ini nanti, sehingga akurat tentunya,” beber rusman. 
sementara itu bawaslu bengkulu selatan saat ini serius mengingatkan potensi pelanggaran yang akan muncul pada pilkada.
baca juga:2 tokoh tersisih, dpd pan kirim 4 nama untuk pilkada lebong
oleh sebab itu bawaslu bengkulu selatan terus melakukan upaya-upaya pencegahan.
anggota bawaslu kabupaten bengkulu selatan m. arif hidayat mengatakan, bahwa tahapan coklit data pemilih yang dalam waktu dekat dilaksanakan rawan terjadi potensi pelanggaran.
untuk itu ia menegaskan pengawas pemilihan harus bekerja ekstra dalam mencegah maupun mengawasi tahapan yang akan berlangsung pada 24 juni hingga tanggal 24 juli 2024 tersebut.
“potensi pelanggarannya, seperti ppdp atau pantarlih tidak melakukan coklit sesuai prosedur atau pantarlih tidak memahami regulasi coklit.” ungkap arif yang juga koordinator devisi hukum pencegahan parmas dan humas ini.
baca juga:akhir juni, pemprov bengkulu kembali salurkan 1.500 lpg gratis 3 kilogram, ini sasaran penerimanya
dijelaskan arif beberapa potensi pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan coklit dan pemutakhiran data ini meliputi daftar pemilih mengandung data pemilih ganda, daftar pemilih mengandung data pemilih dibawah umur 17 tahun, daftar pemilih mengandung data atau berstatus tni dan polri, pemilih tidak terdaftar dalam dpt, jumlah pemilih penyandang disabilitas tidak terdata dengan baik.
selanjutnya, coklit tidak dilakukan atau dilakukan secara terawangan, tidak ditempelnya stiker di rumah yang dilakukan coklit, hasil coklit berbeda dengan kondisi di lapangan.
"yang terjadi selanjutnya sulitnya akses pkd oleh pantarlih untuk mendapatkan untuk mendapatkam hasil coklit sebagai bahan perbandingan dengan pengawasan,'' bebernya.
terlebih kalah jumlahnya pkd atau panitia pengawas tingkat kelurahan dan desa dengan pantarlih yang ada.
baca juga:bersiap pulang, jemaah haji bengkulu jalani umrah dan tawaf wada
"pantarlih itukan melakukan coklit per tps, sementara petugas kita satu kelurahan dan desa hanya satu.
ini yang membuat kami harus ekstra keras," katanya.
mengantisipasi akan hal itu, pihaknya terus  memberikan bimtek dan supervisi kepada panwascam guna mengefektifkan pencegahan pelanggaran itu terjadi.
"untuk itu panwascam dan panwaslu desa/kelurahan harus benar-benar melakukan pengawasan coklit dilapangan, jangan sampai proses coklit hanya dilakukan diatas meja, sebab tujuan coklit ini sendiri guna memastikan data pemilih dapat terverifikasi dan terkompilasi dengan benar.” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan