NIB Pelaku Usaha di Mukomuko Terancam Dicabut Jika Tak Serahkan LKPM, Juni: Ada Ratusan, yang Rutin Lapor 60

PABRIK: Pengolahan minyak kelapa sawit menjadi badan usaha yang mendominasi di Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha di Kabupaten Mukomuko terancam dicabut.

Pencabutan akan dilakukan jika pelaku usaha tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko. 

Hal ini disampaikan  Kepala DPMPTSP Mukomuko, Juni Kurnia Diana S.AP.

Ia menerangkan jika NIB pelaku usaha sudah dicabut maka akan masuk dalam kategori beroperasi secara Ilegal.

“Melaporkan LKPM itu wajib, jadi jangan sampai NIB Kami cabut karena tidak mau melaporkan LKPM, yang sudah menjadi kewajiban pengusaha,” katanya.

BACA JUGA:8 SD dan SMP Mukomuko Terima DAK Fisik Rp8,6 Miliar, Pengerjaan Fisik Secara Swakelola

BACA JUGA:2 Tahun Dana BTT Utuh, Selangkah Lagi Kejari Mukomuko Tetapkan Tersangka Tipikor

Juni menambahkan, saat ini baru ada 60 perusahaan yang rutin melaporkan LKPM kepada DPMPTSP Kabupaten Mukomuko.

Padahal di Kabupaten Mukomuko ini ada ratusan perusahan. Oleh karena itu, langkah tegas pencabutan NIB ini nantinya akan diambil oleh DPMPTSP Mukomuko agar semua perusahaan melaporkan LKPM.

“Ada ratusan, untuk jumlah pastinya belum saya cek. Hingga saat ini baru ada 60 yang rutin melaporkan LKPM. Tidak hanya perusahaan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saja yang diwajibkan melapor LKPM, namun seluruh usaha yang memiliki NIB,” ujarnya.

Lanjutnya, LKPM ini diperlukan DPMPTSP untuk mencatat nilai investasi yang ada di Kabupaten Mukomuko. 

BACA JUGA:45.000 SPPT-PBB Diterbitkan, Pemdes Kabupaten Mukomuko Diminta BKD Tagih Pajak ke Warga

BACA JUGA:IDM 2024, 11 Desa 6 Kecamatan Kabupaten Mukomuko Naik Status, Kelebihan Desa Mandiri: Dinas PMD Bilang Begini

Karena ada target investasi yang harus dicapai oleh DPMPTSP Mukomuko, di mana pada tahun 2024 ini DPMPTSP Kabupaten Mukomuko diberi target Investasi sebesar Rp3 triliun. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan