Kerugian Negara Rp1,6 Miliar Perkara Korupsi DKP-TKA Disnakertrans Benteng Belum Pulih, Ini Langkah Jaksa

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 27 Jul 2024 - 23:37

Sidang dengan agenda dakwaan pada perkara dana konpensasi TKA Dinas Ketenagakerjaan Bengkulu tengah. WEST JER TOURINDO/RB --

KORANRB.ID – Belum ada pengembalian kerugian negara senilai Rp1,6 miliar dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) oleh terdakwa Rully Oktavian maupun terpidana Elpi Eriantoni.

Hal tersebut dibenarkan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah Marjek Ravilo, SH, MH.

Ia mengatakan bahwa baik itu terdakwa yang saat ini baru disidang di pengadilan dan terpidana korupsi dengan perkara yang sama belum ada mencicil kerugian negara satu rupiah pun.

“Hingga sekarang mereka berdua belum ada menyetor ke Kejari untuk kerugian negara,” ungkap Marjek, Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun menurut keterangan terdawa Rully Oktavian bahwa dirinya ingin mengembalikan uang honor yang diberikan terpidana Elpi Eriantoni (terdakwa sebelumnnya yang sudah di vonis pada perkara yang sama, red).

“Honor yang diberikan Elpi Eriantoni sebesar Rp3 juta akan dititipkan pada Kejari Bengkulu tengah itu dari informasi yang kami terima, namun belum ada sampai saat ini,” terang Marjek.

Ia melanjutkan bahwa upaya pemulihan sudah dilakukan oleh Kejari Benteng yaitu dengan melakukan asset tracing atau pelacakan aset harta kekayaan terpidana Elpi Eriantoni.

“Namun untuk nilai masih menunggu petunjuk pimpinan. Yang jelas untuk mengembalikan kerugian negara itu dari Kejari Bengkulu Tengah sudah melakukan asset tracing,” jelas Marjek.

Kemudian diketahui pada perkara ini kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,6 miliar untuk terdakwa serta terpidana yang sudah divonis sebelumnnya memiliki peran masing-masing.

Dengan kerugian negara Rp1,6 miliar mereka melakukan tindakan dengan terstruktur, Rully Oktavian sebagai pemalsu tanda tangan yang diketahui sudah memalsukan 14 tanda tangan.

kerugian negara rp1,6 miliar perkara korupsi dkp-tka disnakertrans benteng belum pulih, ini langkah jaksa                            koranrb.id – belum ada pengembalian kerugian negara senilai rp1,6 miliar dalam perkara tindak pidana korupsi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkp-tka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten bengkulu tengah (benteng) oleh terdakwa rully oktavian maupun terpidana elpi eriantoni.
hal tersebut dibenarkan kasi intelijen kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah marjek ravilo, sh, mh.
ia mengatakan bahwa baik itu terdakwa yang saat ini baru disidang di pengadilan dan terpidana korupsi dengan perkara yang sama belum ada mencicil kerugian negara satu rupiah pun.
“hingga sekarang mereka berdua belum ada menyetor ke kejari untuk kerugian negara,” ungkap marjek, sabtu, 27 juli 2024.
baca juga: polisi buru 1 dpo pemb*n*h 2 pemuda gelumbang bengkulu selatan
baca juga:oknum satpol pp di bengkulu ditangkap simpan ganja 2 kilogram, ini kronoligisnya
namun menurut keterangan terdawa rully oktavian bahwa dirinya ingin mengembalikan uang honor yang diberikan terpidana elpi eriantoni (terdakwa sebelumnnya yang sudah di vonis pada perkara yang sama, red).
“honor yang diberikan elpi eriantoni sebesar rp3 juta akan dititipkan pada kejari bengkulu tengah itu dari informasi yang kami terima, namun belum ada sampai saat ini,” terang marjek.
ia melanjutkan bahwa upaya pemulihan sudah dilakukan oleh kejari benteng yaitu dengan melakukan asset tracing atau pelacakan aset harta kekayaan terpidana elpi eriantoni.
“namun untuk nilai masih menunggu petunjuk pimpinan. yang jelas untuk mengembalikan kerugian negara itu dari kejari bengkulu tengah sudah melakukan asset tracing,” jelas marjek.
baca juga:rp300 juta kerugian negara sementara dugaan korupsi proyek rumah aren di rejang lebong bisa bertambah
baca juga:bakar sampah, ilalang di kawasan konservasi bksda bengkulu terbakar 
kemudian diketahui pada perkara ini kerugian negara ditaksir mencapai rp1,6 miliar untuk terdakwa serta terpidana yang sudah divonis sebelumnnya memiliki peran masing-masing.
dengan kerugian negara rp1,6 miliar mereka melakukan tindakan dengan terstruktur, rully oktavian sebagai pemalsu tanda tangan yang diketahui sudah memalsukan 14 tanda tangan. 
sedangkan elpi eriantoni sebagai mantan kabid dinas tenaga kerja bengkulu tengah.
“kerugian negara rp1,6 miliar itu dinikmati bersama-sama. maka seharunya mereka mengembalikan uang tersebut. tindakan mereka sudah merugikan negara,” jelas marjek. 
baca juga:diduga palsukan tanda tangan, cairkan cek kompensasi retribusi tka tahun 2018-2019 disnakertrans benteng
baca juga:jaksa kejari lebong akan panggil mantan kadis dp2kbp3a, dugaan penyimpangan bokb tahun anggaran 2022-2023
sekedar mengulas berita sebelumnya terdakwa rulli oktavian yang terseret jilid ii perkara dugaan tindak pidana korupsi retribusi tenaga kerja asing (tka) tahun 2018/2019 melakukan pemalsuan tanda tangan plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah.
hal tersebut diketahui berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah (benteng).
saat diwawancarai rb kamis, 25 juli 2024, jpu kejari benteng harys ganda tiar, sh menerangkan pada perkara ini modus terdakwa rulli oktavian modus dengan memalsukan tandatangan untuk bisa mencairakan dana kompensasi tka benteng di dinas ketenagakerjaan benteng.
"kita dakwa dengan 2 pasal sekaligus baik secara subsidair maupun secara primair," ungkap hqrys.
ia melanjutkan bahwa terdakwa rulli oktavian jpu dakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang -undang hukum pidana 
kemudian pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
dalam dakwaan disebutkan terdakwa rulli oktavian  diduga memiliki peranan menirukan atau memalsukan tanda tangan plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah pada cek rekening bank bni. 
pemalsuan tanda tangan pada cek tersebut digunakan terdakwa sebelumnya elfi erintoni untuk mencairkan dana kompensasi tka yang sudah disetorkan oleh pt kru. 
"tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa ruli oktavian ini digunakan untuk mencairkan dana kompensasi yang sudah disetorkan oleh pt kru," ujar harys ganda. 
dijelaskan harys untuk terdakwa rulli jpu menitik beratkan perbuatannya pada pasal 2 undang-undang (uu) tindak pidana korupsi (tipikor).
"kita lebih kuat mengarah pada pasal 2 untuk alasan sendiri kita yakini bahwa terdakwa bersama sama dan juga terdakwa hingga persidangan ini belum mengakui perbuatanya," terang harys.
kemudian diketahui bahwa  terdakwa ruli ini pada saat kejadian menjabat sebagai kasi tenaga kerja. 
akibat kasus ini negara mengalami kerugian mencapai rp1,6 miliar dan sejauh ini para terdakwa belum ada upaya pengembalian kerugian negara tersebut. 
"sejauh ini baik terdakwa lalu dan termasuk yang ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara," jelas harys.
diberitakan sebelumnya, ro ditetapkan sebagai tersangka tambahan karena dinilai terlibat dalam kasus ini.
ro ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka lainnya, yakni ee yang saat ini sudah diputuskan 6 tahun penjara.
ro ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tipidkor sat reskrim polres bengkulu tengah setelah didapat cukup bukti keterlibatannya.
ro diduga memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans saat itu atas perintah ee. 
tak tanggung-tanggung, ro memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans lebih kurang di 15 cek.
ro juga mendapatkan bagian kucuran dari dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut. informasinya, ro akan mengembalikan kerugian negara (kn).
untuk diketahui, ro merupakan pegawai negeri sipil (pns) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah.
namun dikarenakan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka saat ini statusnya diberhentikan sementara. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten bengkulu tengah, apileslipi, s.kom, m.si mengatakan, surat pemberhentian sementara ro sudah selesai diproses.
saat ini berkasnya sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. 
dengan sudah terbitnya sk pemberhentian sementara, ro hanya menerima gaji sebesar 50 persen dari total gaji yang diterima selama ini.
namun apabila ro dinyatakan tak bersalah, maka ro akan diangkat kembali dan gajinya akan dikembali seperti semula.
“gajinya kita bayar 50 persen selama pemberhentian sementara. kalau ternyata tak bersalah, maka pemotongan gaji yang selama ini dilakukan akan dibayarkan secara rapel,” jelasnya.
namun kalau ternyata ro terbukti bersalah dan putusannya sudah inkrah, maka gaji ro akan distop dan akan diterbitkan sk pemberhentian permanen.
dengan demikian ro dapat dipastikan tak akan menerima gaji pensiun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 28 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan