Minta Bebas dan Pemulihan Nama, Ini Dasar Pleidoi Mantan Ketua Baznas Bengkulu Selatan Perkara Tipikor ZIS

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 02 Sep 2024 - 23:19

DUDUK: Terdakwa mantan Ketua Baznas Bengkulu Selatan (BS) periode 2019-2020 Mudin A. Gumay sedang duduk diawasi jaksa yang bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Mantan Ketua Baznas Bengkulu Selatan (BS) periode 2019-2020 Mudin A. Gumay meminta bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) BS.

Bahkan dalam nota pembelaan atau pleidoinya, Mudin meminta pemulihan nama baik lantaran tercoreng diseret terlibat perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang didapat dari kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) pada 2019 hingga 2020.

Pleidoi dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Senin, 2 Agustus 2024 dengan Ketua Majelis Hakim, Paisol, SH.

Alasan minta bebas dari tuntutan pidana penjara 2,5 tahun dan denda Rp50 juta disampaikan terdakwa Mudin melalui Penasihat Hukum (PH)-nyam Zalman Putra, SH, MH, CPM di muka persidangan.

Zalman menyebut, kliennya tidak pernah menikmati uang dari hasil korupsi.

“Dalam pleidoi kita minta bebas dan memulihkan nama baiknya,” kata Zalman.

Ia juga menyinggung fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli. Bahwa yang bertanggung jawab penuh atas dana ZIS dalam perkara ini adalah Bendahara Baznas yakni terpidana Sity Farida.

“Untuk keterangan ahli pada persidangan bahwa untuk anggaran itu tanggung jawab dari bendahara,” jelas Zalman.

Zalman menyebut, mengenai menikmati uang hasil korupsi dari Baznas BS, kliennya juga mempertegas dengan membacakan pembelaan.

Di mana pembelaan Mudin mengungkapkan tidak pernah menikmati uang yang diberikan terpidana Sity Farida.

minta bebas dan pemulihan nama, ini dasar pleidoi mantan ketua baznas bengkulu selatan perkara tipikor zis                             koranrb.id – mantan ketua baznas bengkulu selatan (bs) periode 2019-2020 mudin a. gumay meminta bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bs.
bahkan dalam nota pembelaan atau pleidoinya, mudin meminta pemulihan nama baik lantaran tercoreng diseret terlibat perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran zakat infaq sedekah (zis) yang didapat dari kewajiban aparatur sipil negara (asn) di kabupaten bengkulu selatan (bs) pada 2019 hingga 2020.
pleidoi dibacakan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada senin, 2 agustus 2024 dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
alasan minta bebas dari tuntutan pidana penjara 2,5 tahun dan denda rp50 juta disampaikan terdakwa mudin melalui penasihat hukum (ph)-nyam zalman putra, sh, mh, cpm di muka persidangan.
baca juga:rumah warga pasar melintang dibobol, total kerugian capai rp30 juta, ini kronologisnya
baca juga:dituntut penjara dan ganti kerugian, 2 terdakwa tipikor dana pnpm air napal bakal minta keringanan hukuman 
zalman menyebut, kliennya tidak pernah menikmati uang dari hasil korupsi.
“dalam pleidoi kita minta bebas dan memulihkan nama baiknya,” kata zalman.
ia juga menyinggung fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli. bahwa yang bertanggung jawab penuh atas dana zis dalam perkara ini adalah bendahara baznas yakni terpidana sity farida.
“untuk keterangan ahli pada persidangan bahwa untuk anggaran itu tanggung jawab dari bendahara,” jelas zalman.
baca juga:polres bengkulu tengah selidiki pelaku pembuangan bayi hingga tewas 
baca juga:bandar togel desa suka bumi lebong sakti digerebek, polisi amankan 28 kertas togel dan uang rp609 ribu 
zalman menyebut, mengenai menikmati uang hasil korupsi dari baznas bs, kliennya juga mempertegas dengan membacakan pembelaan.
di mana pembelaan mudin mengungkapkan tidak pernah menikmati uang yang diberikan terpidana sity farida.
“pada pembelaan, terdakwa juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menikmati uang hasil kejahatan sity farida,” terang zalman.
sementara, kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh, mengungkapkan bahwa  untuk materi pembelaan itu hak terdakwa untuk itu jpu hargai hal tersebut.
“hak terdakwa untuk melakukan pembelaan,” ungkap hendra.
ia melanjutkan bahwa jpu tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya.
baca juga:pleidoi mantan ketua baznas bs bakal minta bebas dari tuntutan 2,5 tahun perkara tipikor
baca juga:teknisi ac warga kota bengkulu tertangkap lagi simpan sabu 
“penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan minggu kemarin,” jelas hendra.
maka berdasarkan hal tersebut dan sikap darai jaksa adalah melakukan upaya reflik pada persidangan berikutnya.
“replik kita akan bacakan minggu depan dan menjawab dari pleidoi terdakwa,” tutup hendra.
diberitkan sebelumnya, jpu kejari bengkulu selatan, indah budi yanti, sh, menuntut mudin dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
menurut jpu, mudin terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
"kemudian untuk uang pengganti terdakwa mudin tidak dibebankan,"  terang indah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan