Soal Netralitas ASN, Bawaslu Surati Pemkab Bengkulu Utara

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Saat ini tahapan pilkada sudah mendekati penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon jika persyaratannya dinyatakan memenuhi syarat. 

Ini artinya, saat ditetapkan sebagai pasangan calon nantinya, KPU akan menetapkan masa kampanye bagi pasangan calon hingga nantinya menjelang pemungutan suara.

Saat memasuki masa kampanye, menjadi sorotan adalah terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada. 

ASN dituntut untuk netral baik dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Terkait netralitas tersebut, Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto menerangkan Bawaslu sudah menyurati Pemkab Bengkulu Utara.

Surat tersebut terkait penekanan untuk netralitas ASN.

BACA JUGA:Perjuangkan Pembangunan Merata di Bengkulu Utara

BACA JUGA: Ketua MA: Ujian Terberat Hakim Adalah Mempertahankan Integritas

“Kita sudah menyurati Pemkab Bengkulu Utara terkait dengan penekanan soal netralitas ASN. Agar Pemkab Bengkulu Utara juga membantu menekankan seluruh jajarannya untuk netral dalam pelaksanaan pilkada,” terangnya.

Ia menegaskan Bawaslu Bengkulu Utara juga akan terus melakukan pengawasan. 

Bukan hanya pengawasan yang nantinya akan berujung temuan jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran terkait dengan netralitas, namun Bawaslu juga memastikan mereka akan membuka posko terkait laporan bagi masyarakat jika memang ada informasi atau menemukan indikasi keterlibatan ASN dalam pelaksanaan pilkada yang menunjukkan ketidaknetralan. 

“Kita harapkan seluruh jajaran ASN juga harus patuh pada aturan dan menunjukan netralitasnya,” ingat Tri.

BACA JUGA:Cukup Gunting Kupon di Koran RB! Raih Tiket Umrah, 10 Voucher DP Rp3 Juta Umrah, Motor dan Ratusan Hadiah

BACA JUGA:Pilkada Serentak Bengkulu 2024, 27 Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinyatakan Waras dan Sehat

Sementara itu, Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan seluruh jajaran ASN di Bengkulu Utara sudah selayaknya memahami tentang hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam pelaksanaan pilkada.