APBD Perubahan Bengkulu Utara untuk Penuntasan Pembangunan
RAPBD PERUBAHAN : Tiga pimpinan DPRD Bengkulu Utara saat menerima nota pengantar keuangan RAPBD Perubahan dari Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, M.AP--shandy/rb
ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara (BU) membahas Rencana APBD Perubahan September lalu. Mulainya pembahasan ditandai dengan penyerahan nota pengantar keuangan Rencana APBD Perubahan dari Pemerintah Daerah BU ke DPRD dalam paripurna DPRD BU.
Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, M.AP menyerahkan Nota Pengantar Keuangan APBD Perubahan tersebut dalam paripurna DPRD.
Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH menerangkan jika pembahasan APBD Perubahan sudah berjalan sejak sebelum pertengahan tahun.
BACA JUGA:Bupati Mian Ingatkan Keamanan Jelang Pemilu
Pembahasan ini terjadi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab BU dengan Badan Anggaran (Banggar) terkait dengan item-item program yang akan dijalankan oleh pemerintah menjelang akhir tahun.
“Pembahasan panjang sudah dilalui, sebelum mencapai penyerahan nota keuangan Rencana APBD Perubahan,” terangnya.
Pembahasan antara TAPD dan Banggar tersebut terkait dengan asumsi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk pelaksanaan program akhir tahun.
BACA JUGA:75 Lansia Diwisuda
Termasuk program yang menjadi skala prioritas dan memenuhi kemampuan anggaran daerah untuk dilaksanakan menjelang akhir tahun.
“Bukan hanya program prioritas dan kemampuan anggaran yang menjadi pertimbangan. Namun program tersebut harus bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat menjelang akhir tahun saat ini,” terang Sonti.
Apalagi selain memang program yang sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kabupaten yang bersumber dari Musrenbang Kecamatan dan Desa.
BACA JUGA:Butuh Tambahan 1.000 Guru
DPRD BU juga mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat dari kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD disela masa sidang DPRD.
Program yang disampaikan langsung masyarakat ke anggota DPRD tersebut terkadang belum terangkum dalam Musrenbang desa yang dibahas di Musrenbang Kecamatan hingga Kabupaten.