Dana Desa 2024 di Bengkulu Utara Tuntas Disalurkan, Kades Diperingatkan Soal Pajak Hingga LPJ

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 11 Nov 2024 - 22:57

DANA DESA: Sebanyak 215 desa di Bengkulu Utara sudah tuntas menerima penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke-2.DOK/RB--

KORANRB.ID – Sebanyak 215 desa di Bengkulu Utara sudah tuntas menerima penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke-2.

Sebesar Rp181 Miliar dana desa sudah disalurkan ke masing-masing desa sepanjang tahun ini.

Kabid Pembinaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Panji, S.STP, M.Si mengingatkan jika seluruh pekerjaan sudah harus tuntas sebelum 25 Desember 2024.

Sehingga desa-desa tidak ada waktu lagi untuk menunda pekerjaan.

“Meskipun memang mayoritas pekerjaan di DD tahap II adalah pekerjaan non fisik, namun semuanya harus segera dialksanakan agar serapan anggaran juga meningkat,” terangnya.

Selain itu ia juga mengingatkan seluruh desa terkait dengan kewajiban pembayaran pajak dana desa.

Baik itu pajak daerah yang disetorkan ke kas Badan Pendapatan Daerah maupun pajak pemerintah pusat yang disetorkan melalui Kantor Pajak Pratama.

“Kita tidak ingin lagi ada pajak yang menunggak dibayar hingga pergantian tahun anggaran, sehingga kita meminta camat memeriksa nantinya saat persetujuan APBDes 2025,” terangnya.

Seluruh desa akan mengajukan APBDes akhir tahun ini atau awal 2025 dan wajib meminta persetujuan camat.

Ia meminta camat bukan hanya memeriksa persyaratan APBDes namun juga bukti setor pajak tahun 2024.

dana desa 2024 di bengkulu utara tuntas disalurkan, kades diperingatkan soal pajak hingga lpj                             koranrb.id – sebanyak 215 desa di bengkulu utara sudah tuntas menerima penyaluran dana desa (dd) tahap ke-2. 
sebesar rp181 miliar dana desa sudah disalurkan ke masing-masing desa sepanjang tahun ini. 
kabid pembinaan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) panji, s.stp, m.si mengingatkan jika seluruh pekerjaan sudah harus tuntas sebelum 25 desember 2024.
sehingga desa-desa tidak ada waktu lagi untuk menunda pekerjaan. 
baca juga:optimis kemiskinan turun lagi, dinsos minta kades di bengkulu utara cek lagi penerima bansos
baca juga:bukan hanya motor, truk knalpot brong juga ditilang polisi di bengkulu utara, 7 truk diamankan 
“meskipun memang mayoritas pekerjaan di dd tahap ii adalah pekerjaan non fisik, namun semuanya harus segera dialksanakan agar serapan anggaran juga meningkat,” terangnya. 
selain itu ia juga mengingatkan seluruh desa terkait dengan kewajiban pembayaran pajak dana desa. 
baik itu pajak daerah yang disetorkan ke kas badan pendapatan daerah maupun pajak pemerintah pusat yang disetorkan melalui kantor pajak pratama. 
“kita tidak ingin lagi ada pajak yang menunggak dibayar hingga pergantian tahun anggaran, sehingga kita meminta camat memeriksa nantinya saat persetujuan apbdes 2025,” terangnya.
baca juga:1.000 petani terancam dicoret dari penerima pupuk subsidi, ini alasannya
baca juga:17 november 2024 skd diumumkan, soal skb ada bahasa inggris serta materi kejiwaan
seluruh desa akan mengajukan apbdes akhir tahun ini atau awal 2025 dan wajib meminta persetujuan camat. 
ia meminta camat bukan hanya memeriksa persyaratan apbdes namun juga bukti setor pajak tahun 2024.
“kita tidak ingin lagi ada tunggakan, apalagi pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan sejak awal tahun ini,” terangnya. 
selain itu, laporan pertangungjawaban (lpj) juga menjadi syarat utama untuk pengajuan apbdes 2025 mendatang. 
ia meminta desa-desa benar-benar mencermati laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut. 
baca juga:selasa, pemkab bengkulu utara kembali panggil pt agricinal, ini masalahnya 
baca juga:182 pemilih bengkulu utara pindah tempat memilih 
“apalagi saat ini sudah tidak ada lagi perangkat desa terutama bendahara dan kepala desa yang baru, sehingga kita yakin sudah memahami sistem pelaporan atau pertanggungjawaban dana desa,” terangnya. 
selain itu, bagi anggaran yang tidak terserap maupun sisa lebih penggunaan anggaran pada beberapa program. 
ia menegaskan harus disetorkan ke kas silpa desa sebelum akhir tahun sehingga sistem pelaporan harus sinkron. 
setelah itu, dana silpa tersebut harus dibahas kembali dalamn apbdes 2025 sehingga. 
“saat akhir tahun anggaran, tidak boleh lagia da dana desa yang masih ditangan pengelola keuangan desa, semuanya sudah harus dikerjakan atau disetorkan ke kas silpa desa,” tegas panji.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan