Inspektorat Rejang Lebong Ingatkan 122 Desa Lengkapi SPJ Tahun 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 13 Dec 2024 - 23:19

SPJ: Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong meminta seluruh 122 desa di wilayahnya untuk segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). ARIE/RB--

KORANRB.ID – Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong meminta seluruh 122 desa di wilayahnya untuk segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kinerja dan keuangan desa tahun anggaran 2024.

Imbauan ini disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Rejang Lebong, Gusti Maria SH MH, sebagai langkah persiapan menghadapi audit di akhir tahun.

“Sebelum masuk tahun baru 2025, kami ingatkan kepada seluruh desa yang ada di Rejang Lebong agar melengkapi SPJ-nya masing-masing,” ujar Gusti.

Menurutnya, SPJ yang dimaksud mencakup laporan seluruh kegiatan, baik fisik maupun administratif, yang menggunakan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Kelengkapan dokumen ini dinilai penting untuk memastikan setiap desa siap menghadapi pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Gusti menegaskan, SPJ yang tidak lengkap dapat menimbulkan masalah serius, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian saat proses audit.

“Karena yang kita khawatirkan adalah ketika ada audit dari BPKP atau Aparat Penegak Hukum (APH) yang masuk ke desa dan mendapati adanya SPJ yang tidak lengkap. Ini akan merepotkan semua pihak, terutama desa yang bersangkutan,” jelasnya.

Ia berharap, seluruh kepala desa dan perangkatnya dapat lebih disiplin dalam hal pencatatan dan kelengkapan dokumen administratif.

Inspektorat, lanjutnya, memiliki peran penting untuk membina dan membimbing desa-desa dalam mempersiapkan dokumen pelaporan yang sesuai dengan aturan.

Gusti juga menjelaskan bahwa tertib administrasi menjadi kunci utama dalam mempermudah proses pelaporan di akhir tahun.

inspektorat rejang lebong ingatkan 122 desa lengkapi spj tahun 2024                            koranrb.id – inspektorat daerah kabupaten rejang lebong meminta seluruh 122 desa di wilayahnya untuk segera melengkapi surat pertanggungjawaban (spj) atas kinerja dan keuangan desa tahun anggaran 2024.
imbauan ini disampaikan oleh inspektur inspektorat daerah rejang lebong, gusti maria sh mh, sebagai langkah persiapan menghadapi audit di akhir tahun.
“sebelum masuk tahun baru 2025, kami ingatkan kepada seluruh desa yang ada di rejang lebong agar melengkapi spj-nya masing-masing,” ujar gusti.
menurutnya, spj yang dimaksud mencakup laporan seluruh kegiatan, baik fisik maupun administratif, yang menggunakan dana desa (dd) maupun alokasi dana desa (add). 
baca juga:wamendag dorong kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah untuk tingkatkan daya saing
baca juga:akhir tahun 2024, realisasi target pad mukomuko baru capai 41 persen
kelengkapan dokumen ini dinilai penting untuk memastikan setiap desa siap menghadapi pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah (apip) maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
gusti menegaskan, spj yang tidak lengkap dapat menimbulkan masalah serius, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian saat proses audit. 
“karena yang kita khawatirkan adalah ketika ada audit dari bpkp atau aparat penegak hukum (aph) yang masuk ke desa dan mendapati adanya spj yang tidak lengkap. ini akan merepotkan semua pihak, terutama desa yang bersangkutan,” jelasnya.
ia berharap, seluruh kepala desa dan perangkatnya dapat lebih disiplin dalam hal pencatatan dan kelengkapan dokumen administratif.
baca juga:bangun mukomuko, choirul huda-rahmadi akan libatkan banyak pihak
baca juga:kemenekraf fasilitasi kreator konten indonesia untuk bentuk asosiasi 
inspektorat, lanjutnya, memiliki peran penting untuk membina dan membimbing desa-desa dalam mempersiapkan dokumen pelaporan yang sesuai dengan aturan.
gusti juga menjelaskan bahwa tertib administrasi menjadi kunci utama dalam mempermudah proses pelaporan di akhir tahun. 
kepala desa dan aparaturnya diimbau untuk mencatat setiap kegiatan dengan baik dan memastikan semua bukti transaksi tersedia.
“kalau dari awal pencatatan sudah tertib dan bukti transaksi lengkap, pelaporan untuk spj jadi lebih mudah. selanjutnya, untuk tahap siklus berikutnya, semuanya bisa berjalan lancar,” ungkapnya.
baca juga:100 hektare lahan dapat intensifikasi kelapa sawit program bpdpks 
baca juga:tim saber pungli amankan 15 jukir ilegal, ini 2 lokasi di kota bengkulu bebas parkir
spj sendiri merupakan dokumen resmi yang menjelaskan penggunaan dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran desa.
dokumen ini menjadi dasar untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 
oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan data dalam spj sangat menentukan kredibilitas desa saat diperiksa oleh auditor.
sebagai lembaga pengawas internal, inspektorat memiliki fungsi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar. 
dalam hal ini, inspektorat tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga memberikan evaluasi dan masukan kepada pemerintah desa.
“fungsi kami di sini adalah membina desa agar lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. kami juga memberikan bimbingan teknis untuk memastikan setiap dokumen sudah lengkap sebelum jatuh tempo,” kata gusti.
ia menambahkan, kepala desa yang proaktif dan tertib dalam hal administrasi tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga memberikan contoh baik dalam tata kelola pemerintahan desa. 
hal ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
selain mempermudah proses audit, kelengkapan spj juga memberikan manfaat lain bagi desa. 
dengan dokumen yang lengkap, desa dapat lebih fokus pada pengembangan program kerja tanpa harus terbebani oleh masalah administratif di kemudian hari.
“dengan bahan dan data yang sudah siap sejak awal, desa dapat bekerja lebih efisien dan terhindar dari potensi masalah yang mungkin muncul saat audit. ini juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa,” tambah gusti.
ia berharap, seluruh desa di kabupaten rejang lebong dapat memanfaatkan bimbingan yang diberikan oleh inspektorat untuk menyelesaikan spj tepat waktu.
dengan demikian, pengelolaan keuangan desa akan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
sebagai penutup, gusti kembali mengingatkan kepala desa dan perangkatnya untuk segera menyiapkan dokumen spj dengan lengkap sebelum akhir tahun. 
hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai peraturan.
“kami berharap semua desa di rejang lebong bisa lebih tertib dan disiplin dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. dengan begitu, semua program kerja dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 14 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan