Persetujuan APBDes Tuntas, Desa Ajukan Pencairan BLT

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Seluruh desa saat ini sudah menuntaskan pembahasan APBDes masing-masing, tinggal dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan. Setelah itu desa-desa sudah bisa mengajukan pencairan dana desa tahap pertama yang dapat diperuntukkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) bagi Masyarakat desa setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Margono, M.Pd menerangkan jika Pemkab BU menargetkan serapan anggaran lebih awal, terutama dana desa. Sehingga semua program bisa dilaksanakan lebih awal.

Berjalannya program desa yang didanai dari dana desa, akan memengaruhi penurunan angka inflasi daerah melalui serapan tenaga kerja dan perputaran uang di desa. “Ditambah lagi masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat dari pembangunan,” sebut Margono. 

BACA JUGA: Sawah Kemumu Belum Bisa Ditanami Padi, Harga Beras Tetap Mahal

Sama seperti tahun ini, Pemkab BU juga akan mempercepat proses penyaluran anggaran setidaknya pada program BLT dana desa (DD). Margono menargetkan pencairan BLT DD paling lambat sudah bisa dilakukan akhir Februari mendatang ke masyarakat yang ditentukan sebagai penerima sesuai dengan hasil musyawarah desa. “Dana BLT bisa kita proses lebih dulu jika memang jumlah penerimanya sudah ditetapkan dalam musyawarah desa,” ungkapnya. 

Penyaluran BLT DD dan bansos ini memang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam rangka mencegah meningkatnya angka inflasi di daerah-daerah. Inflasi yang terkontrol, akan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. 

“Karena tahun ini dana desa tetap mengakomodir belanja BLT, terutama untuk masyarakat kurang mampu yang belum menerima bansos dari APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN,” pungkas Margono.

BACA JUGA: 4.126 Warga BU Kelola Rp 313 Miliar Dana KUR, Lebih Sedikit Dibanding Usaha Kecil

Sekadar mengetahui, tahun ini Bengkulu Utara mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp 181 miliar. Dana untuk 215 desa di BU ini meningkat dibandingkan tahun 2023, jumlahnya Rp 172 miliar. 

Jumlah Rp 181 miliar ini belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD termasuk dana insentif PBB.(qia)