Belanja Dana Desa, Berikut Ini 3 Program Wajib Dijalankan Pemdes

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Tiga program yang diselenggarakan secara nasional tahun ini yaitu pencegahan stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Ketahanan Pangan. Tetap diprioritaskan dalam belanja Dana Desa (DD). Maka dari itu seluruh pemerintah desa (Pemdes) diminta menganggarkan untuk 3 kegiatan tersebut.

“Seluruh desa yang ada di Mukomuko sudah kami ingatkan. Memikirkan skala prioritas dalam penggunaan DD. Dimana tiga program Nasional tersebut harus memiliki porsi di APBDes tahun ini,”kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaa Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko Eka Purwanto S.STP.

BACA JUGA: Penerima Bantuan Beras, Ini Rincian 12.396 Keluarga Miskin

Tiga program prioritas tersebut, sebelumnya juga sudah penah dilakukan, hanya saja ditahun ini untuk BLT. Terdapat perubahan regulasi dalam pelaksanaannya. Pada 2023 desa diharuskan mengalokasikan anggaran BLT maksimal 25 persen dan minimal 10 persen. Untuk 2024 ini batas maksimal tetap 25 persen, tapi tidak ada batas minimal.

“Untuk batas minimal tidak ditentukan silakan di desa masing-masing yang tentukan sebab desa lebih mengetahui kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada. Jika memang sebagian besar warga sudah mampu, maka alokasi anggaran akan menyesuaikan seminim mungkin,”terangnya.

BACA JUGA:Kuliah Gratis Anak Pelaku Usaha Perikanan, Segera Mendaftar

Bahkan ditahun ini Pemdes tidak perlu takut anggaran BLT tidak terserap karena  tidak ada lagi warganya yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Karena Pemdes yang bersangkutan dibolehkan tidak menganggarkan dana tersebut, sehingga dapat dialokasikan ke penggunaan yang lain. Selain itu juga, Pemdes desa harus mengalokasikan DD minimal 20 persen untuk ketahanan pangan.

BACA JUGA: Dukungan Peningkatan Produksi Pertanian Menurun, DAU Kecil

“Memang tiga program tersebut wajib dianggarkan. Namun jika memang tidak ada warga yang miskin jangan dipaksakan. Sehingga bisa untuk dipergunakan pada kegiatan lainnya. Tapi kami rasa setiap desa di Mukomuko. Pasti masih ada calon KPM atas BLT tersebut,”ujarnya.

Lanjtnya, dari 148 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Mukomuko, untuk total anggaran diterima tahun ini sebesar Rp118 miliar  dari pemerintah pusat melalui APBN  atau naik Rp1 miliar jika dibandingkan tahun 2023 lalu.

“DD kita naik, tahun lalu Rp117 miliar, tahun ini menjadi Rp118 miliar. Kami berharap DD ini bisa dimanfaatkan Pemdes dalam membangun desa, sehingga dapat membantu Pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan,” pungkasnya.(pir)