Makin Panas, TKD AMIN versus TPD Prabowo-Gibran Saling "Serang" Soal Dugaan Pelanggaran Capres

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 31 Jan 2024 - 22:53

Kampanye Prabowo, TKD AMIN versus TPD Prabowo-Gibran saling "Serang" soal dugaan pelanggaran capres --Abdi/RB

KORANRB.ID - Makin panas. Tim Kemenangan Daerah (TKD) Anies - Muhaimin (AMIN) versus TKD Prabowo-Gibran saling “serang”.

Balas membalas pernyataan di media terus dilakukan oleh kedua belah pihak.

Terkait proses dugaan pelanggaran kedua capres, Anies dan Prabowo saat di Bengkulu oleh Bawaslu Kota Bengkulu.

Wakil ketua PH TKD AMIN Provinsi Bengkulu, Sopian Siregar SH, M.Kn angkat bicara dan sebut pihak TPD Prabowo - Gibran tidak bisa berdalih.

Dengan menyebut dua dugaan pelanggaran yaitu melibatkan anak-anak dalam kampanye serta ada oknum ASN di dalam kampanye tersebut hal yang biasa.

Sopian menyoroti pernyataan TPD Prabowo - Gibran yang menjelaskan adanya anak - anak pada kampanye Prabowo hal yang tidak dikehendaki dengan alasan orang tuanya mengajak anaknya.

"Menurut saya TKD Prabowo - Gibran menyebutkan anak yang ada dalam kampanye itu diajak orang tuanya, itu tetap pelanggaran maupun ASN yang ada tidak bisa mereka berdalih, itu tetap pelanggaran," singkat Sopian.

Sopian menjelaskan adapun regulasi anak tidak di bolehkan saat berkampanye yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Selain itu, pelibatan anak dalam kampanye dapat dijerat Undang-undang Perlindungan Anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur dengan jelas larangan bagi tim kampanye mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.

Pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

makin panas, tkd amin versus tpd prabowo-gibran saling "serang" soal dugaan pelanggaran capres                              koranrb.id - makin panas. tim kemenangan daerah (tkd) anies - muhaimin (amin) versus tkd prabowo-gibran  saling “serang”. 
balas membalas pernyataan di media terus dilakukan oleh kedua belah pihak.
terkait proses dugaan pelanggaran kedua capres, anies dan prabowo saat di bengkulu oleh bawaslu kota bengkulu.  
wakil ketua ph tkd amin provinsi bengkulu, sopian siregar sh, m.kn angkat bicara dan sebut pihak tpd prabowo - gibran tidak bisa berdalih.
baca juga:tkd prabowo-gibran balas pernyataan tkd amin 
baca juga:tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu 
dengan menyebut dua dugaan pelanggaran yaitu melibatkan anak-anak dalam kampanye serta ada oknum asn di dalam kampanye tersebut hal yang biasa.
sopian menyoroti pernyataan tpd prabowo - gibran yang menjelaskan adanya anak - anak pada kampanye prabowo hal yang tidak dikehendaki dengan alasan orang tuanya mengajak anaknya.
"menurut saya tkd prabowo - gibran menyebutkan anak yang ada dalam kampanye itu diajak orang tuanya, itu tetap pelanggaran maupun asn yang ada tidak bisa mereka berdalih, itu tetap pelanggaran," singkat sopian.
baca juga: setelah panggil tkd prabowo dan kpai, ahmad: kaji, bahas dan beri rekomendasi pelanggaran
baca juga:bantah lakukan pelanggaran, tpd prabowo-gibran beri penjelasan 
sopian menjelaskan adapun regulasi anak tidak di bolehkan saat berkampanye yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan dan pasal 280 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. selain itu, pelibatan anak dalam kampanye dapat dijerat undang-undang perlindungan anak.
selain itu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur dengan jelas larangan bagi tim kampanye mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.
pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.
pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi penjara satu tahun dan denda rp 12 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 493 uu pemilu.
baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu 
baca juga:tpd prabowo-gibran tak gubris surat bawaslu, pastikan terus berjalan 
selain uu pemilu, uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.
"banyak aturan yang melarang, jadi mereka tidak bisa berdalih mengatakan alasan apapun itu murni pelanggaran," jelas sopian.
sebelumnya, tkd prabowo – gibran, dedi ruskam mengomentari pernyataan tpd amin.
ia menjelaskan bahwa pelanggaran kampanye prabowo berbeda apa yang dilanggar oleh kampanye anies dan kampanye prabowo.
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini
baca juga:anies terima “surat cinta”, tkd amin: bawaslu jangan tebang pilih 
dedi menilai sangat tidak tepat apabila tkd amin bengkulu, membandingkan dengan penanganan dugaan pelanggaran prabowo dengan pelangggaran kampanye anies. 
tambah dedi, dugaan pelanggaran kampanye prabowo yaitu adanya anak – anak yang datang saat kampanye itupun mungkin karena diajak oleh orang tuanya, serta adanya asn yang datang ke kampanye itupun bukan ajakan dari tpd prabowo – gibran.
sedangkan, pelanggaran kampanye anies berdasarkan rekomendasi bawaslu kemarin, ialah melanggar ketetapan hari pelaksanaan sosialisasi pendidikan di kampus yang memang sosialisasi dikampus hanya boleh pada hari sabtu dan atau minggu.
sedangkan sosialisasi pendidikan tersebutkan tidak sesuai dengan hari yang diatur.
baca juga:kpu kota bengkulu tak sanksi anies
baca juga: bawaslu proses dugaan potensi pelanggaran kampanye anies di bengkulu
kemudian adanya atribut amin, yang masuk kedalam lingkungan kampus tersebut hal itu juga pelanggaran.
“saya pikir itu sangat tidak tepat ya, pelanggaran mereka sangat berbeda dengan yang dilanggar oleh mereka, kalau kami hanya ada anak – anak dan asn yang itupun tidak kami undang, pokoknya berbeda dengan merekalah,” singkat dedi.
adapun komentar yang dilontarkan tpd amin kemarin yang dilontarkan oleh sopian, pihaknya menyoroti proses penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kampanye calon presiden (capres) prabowo subianto kamis, 11 januari 2023 di balai buntar kota bengkulu. ia menilai proses penanganan oleh bawaslu kota bengkulu cenderung lambat.
pasalnya, ia membandingkan dengan penanganan kampanye capres anies baswedan beberapa waktu lalu di kota bengkulu yang segera diproses dan tidak masuk dalam hitungan hari pihaknya telah dikirimi surat untuk dipanggil.
sementara itu, penanganan pelanggaran pada prabowo terkesan dilambat – lambati oleh bawaslu kota bengkulu maupun provinsi bengkulu.
“kita kemarin diproses sangat cepat, sementara proses atas dugaan pelanggaran kampanye paslon dua (prabowo – gibran, red) sangat lambat. ini terkesan tim pengawas lambat dalam penanganan pada paslon lain,” ungkap sopian.
sopian juga mengungkapkan, terkait dua dugaaan pelanggaran yang menyasar kampanye capres prabowo tersebut merupakan pelanggaran vital.
sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut ada anak – anak di dalam kampanye prabowo serta oknum asn yang hadir dalam kampanye tersebut.
“itu jelas melanggar uu pemilu (undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, red) serta pkpu (peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023, red),” tegas sopian.
sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri menanggapi tudingan ph amin yang menyampaikan proses penanganan pelanggaran pada kampanye prabowo tidak sama dengan kampanye anies tidak tepat.
ahmad menjelaskan bahwa, saat ini proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kampanye prabowo tetap berjalan dan sesuai dengan aturan mekanisme tahapan penanganan.
“kita proses sama, tidak ada membedakan kini kami lagi kaji serta bahas dugaan kampanye prabowo dan akan juga mengeluarkan rekomendasi nantinya,” ungkap ahmad.
ahmad mengakui sebelumnya telah panggil tim kemenangan daerah (tkd) prabowo – gibran provinsi bengkulu, dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu untuk dimintai pandangan atas dugaan pelanggaran saat kampanye prabowo subianto kamis, 11 januari 2023 di balai buntar kota bengkulu.
 “kita telah panggil tkd prabowo –gibran serta pihak (kpai, red) untuk menguatkan atas regulasi yang dilanggar, selanjutnya tahapan kaji dan pembahasan untuk selanjutnya mengeluarkan rekomendasi,” sampai ahmad.
ahmad menjelaskan adapun dua dugaan pelanggaran tersebut yaitu keterlibatan anak – anak dalam proses kampanye tersebut kemudian adanya oknum aparatur sipil negara (asn) yang ikut dalam kampanye prabowo tersebut.
“dugaan pelanggaran salah satunya pada anak – anak, dan asn itu pelanggaran aturan lain juga,” singkat, ahmad. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan