Bawaslu Panggil ASN Dinkes Terima Bahan Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 01 Feb 2024 - 23:39

Bawaslu Panggil ASN Dinkes Terima Bahan Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu --Abdi/RB

KORANRB.ID – Setelah melakukan pemanggilan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membagikan bahan kampanye caleg anggota DPRD Provinsi Bengkulu di Dinkes Kota Bengkulu.

Bawaslu Kota Bengkulu dalam waktu dekat juga memanggil ASN yang menerima bahan kampanye calon dewan dari daerah pemilihan Kota Bengkulu itu.

“Kita akan panggil beberapa oknum di lingkungan Dinkes Kota Bengkulu untuk dimintai klarifikasi, lebih tepatnya yang menerima bahan kampanye tersebut,” ucap Koordinator Divisi Penaganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri.

Ahmad menerangkan dugaan pelanggaran tersebut berpatokan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023, Pasal 74 Ayat (1) berbunyi, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Sturktural, pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah Masa Kampanye.

“Kita akan gunakan aturan yang ada terkait netralitas ASN ini, jadi ke depannya akan ada perkembangan setelah tahapan ini,” ujar Ahmad.

Kemudian, Ahmad menjelaskan bentuk netralitas ASN ini juga diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

“Itu juga secara detail diatur pada Pasal Pasal 74 Ayat (2) bagaimana spesifik bisa disebut dilanggar,” jelas Ahmad.

Selain itu juga, Ahmad menyempaikan dugaan tersebut dapat diproses menggunakan Pasal 72 PKPU Nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan Aparatur Sipil Negara.

Dimana dalam Ayat (4) disebutkan 'Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kamapanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) Aparatur Sipil.

“Sangat banyak yang mengatur termasuk PKPU itu sendiri, jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata Ahmad.

Sebelumnya dugaan adanya oknum pejabat di lingkungan Dinkes Kota Bengkulu membagikan bahan kampanye caleg tersebut.

Berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye ataupun barang yang bermuatan visi misi peserta pemilu.

bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu                             koranrb.id – setelah melakukan pemanggilan oknum aparatur sipil negara (asn) yang membagikan bahan kampanye caleg anggota dprd provinsi bengkulu di dinkes kota bengkulu.
bawaslu kota bengkulu dalam waktu dekat juga memanggil asn yang menerima bahan kampanye calon dewan dari daerah pemilihan kota bengkulu itu. 
 “kita akan panggil beberapa oknum di lingkungan dinkes kota bengkulu untuk dimintai klarifikasi, lebih tepatnya yang menerima bahan kampanye tersebut,” ucap koordinator divisi penaganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.
ahmad menerangkan dugaan pelanggaran tersebut berpatokan pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023, pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
baca juga:calon dpd lapor calon dpd ke bawaslu provinsi bengkulu, tim lengkapi berkas laporan 
baca juga:diduga tidak netral, asn dinkes penuhi panggilan bawaslu
“kita akan gunakan aturan yang ada terkait netralitas asn ini, jadi ke depannya akan ada perkembangan setelah tahapan ini,” ujar ahmad.
kemudian, ahmad menjelaskan bentuk netralitas asn ini juga diatur dalam pasal 74 ayat (2) disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
“itu juga secara detail diatur pada pasal pasal 74 ayat (2) bagaimana spesifik bisa disebut dilanggar,” jelas ahmad.
selain itu juga, ahmad menyempaikan dugaan tersebut dapat diproses menggunakan pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. 
baca juga:alasan bawaslu minta saksi parpol awasi dptb 
baca juga:jelang akhir masa kampanye, bawaslu perketat pengawasan
dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“sangat banyak yang mengatur termasuk pkpu itu sendiri, jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata ahmad.
sebelumnya dugaan adanya oknum pejabat di lingkungan dinkes kota bengkulu membagikan bahan kampanye caleg tersebut.
berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye ataupun barang yang bermuatan visi misi peserta pemilu. 
baca juga:bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu
baca juga:pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral
bawaslu kota bengkulu sudah melakukan serta memastikan dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut dan akan saat ini telah dilakukan pemanggilan kemarin. 
ahmad sebut adapun dugaan aksi asn tidak netral yang dilakukan oknum pejabat dinkes pada saat jam kantor, diduga terjadi pada 16 januari 2024 di dinkes kota bengkulu. 
“ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas ahmad.
ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan dinkes kota bengkulu tersebut, bawaslu kota bengkulu telah memperoleh bukti saat dilakukan penelusuraan tim pengawas.
baca juga:bawaslu terima data apk melanggar dari panwascam, berikut rincian zona merah pemasangan apk 
baca juga:tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu 
“kita sudah tinggal menunggu 14 hari tahapan ini ya,” ujar ahmad.
selanjutnya, apabila dari data bukti dan hasil pemanggilan membuktikan dugaan tindak pelanggaran tersebut, bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran tersebut.
“bukti penelusuran sudah kita dapat dari dugaan pelanggaran di lingkungan dinkes (kota, red), kita akan minta klarifikasi dari oknum tersebut dan bisa saja dari pemanggilan bisa kami keluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut,” ucap ahmad.
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat bahwa pihakanya melalui kordiv ppps bawaslu kota bengkulu, akan terus mengawal dan memproses atas dugaan tak netralnya asn tersebut.
hal tersebut, rahmat sampaikan lantaran sudah menjadi tugas serta fungsi bawaslu kota bengkulu memberikan tindakan atas semua tindak pelanggaran yangb didapati maupun dilaporkan.
“ini akan kita kawal dan usut melalui kordiv ppps, itu sudah tugas dan fungsi kami,” tegas rahmat.
baca juga:polres dan bawaslu awasi akun media sosial
baca juga:dugaan pelanggaran kampanye, bawaslu kota bakal panggil kpai, ada apa ya?
sebelumnya, rahmat terkait dugaan tersebut melalui posko pengaduan ada yang membagikan bahan kampanye di dinkes kota bengkulu. 
hasil pengecekan, mereka menemukan barang bukti bahan kampanye yang diduga dibagikan salah satu oknum pejabat kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu.
"kita awalnya mendapatkan informasi melalui posko pengaduan dan langsung kita tindaklanjuti dengan penelusuran. hasilnya, kita menemukan barang bukti berupa bahan kampanye yang dibagikan kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu. sehingga ini langsung kita naikan statusnya menjadi temuan dan diproses lebih lanjut," jelas rahmat. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan