Hasil Penilaian KemenPAN-RB, SAKIP dan Reformasi Birokrasi Raih Predikat Sangat Baik

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 21 Feb 2024 - 21:40

LKJIP: Para Kepala OPD menunjukkan LKJIP masing-masing OPD yang mendapatkan predikat baik atas implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

KORANRB.ID – Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mendapatkan predikat baik.

Hal itu berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ini menunjukkan bahwa kinerja dan akuntabilitas yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong selama ini sudah berdasarkan standar yang ditetapkan.

Dengan penerapan SAKIP selama ini, secara tidak langsung telah membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di dalam birokrasi yang ada Pemkab Rejang Lebong.

Selain itu juga tentang upaya reformasi birokrasi yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Dengan kata lain, penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi telah berdampak positif terhadap kinerja dan manajemen instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil positif dari implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi tersebut, dibagikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong pada Rabu 21 Februari 2024 lalu.

Pembagian hasil tersebut sebagai Laporan Kinerja Jabatan dan Integritas Pemerintah (LKJIP) perangkat daerah yang diterima oleh seluruh Kepala OPD di Kabupaten Rejang Lebong.

Asisten III Setdakab Rejang Lebong, Drs. Sumardi, M.Si mengungkapkan, Pemkab Rejang Lebong memberikan penghargaan yang tinggi kepada kepala tim SAKIP dan tim reformasi birokrasi atas pencapaian yang luar biasa dari semua OPD.

Selama tahun 2022 lalu, Pemkab Rejang Lebong berhasil mencapai nilai 60,28, dan pada tahun 2023 Pemkab Rejang Lebong berhasil meningkatkannya menjadi 61,02 dengan predikat B atau baik.

“Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kinerja dan akuntabilitas, yang merupakan hasil dari upaya keras dan kerja sama dari semua pihak terkait,” ungkap Sumardi.

Ia mengatakan, penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi adalah bagian integral dari agenda pembangunan yang tercantum dalam Nawacita pembangunan nasional.

hasil penilaian kemenpan-rb, sakip dan reformasi birokrasi raih predikat sangat baik                            koranrb.id – implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong mendapatkan predikat baik.
hal itu berdasarkan hasil penilaian kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb). 
ini menunjukkan bahwa kinerja dan akuntabilitas yang dilakukan pemkab rejang lebong selama ini sudah berdasarkan standar yang ditetapkan.
dengan penerapan sakip selama ini, secara tidak langsung telah membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di dalam birokrasi yang ada pemkab rejang lebong. 
selain itu juga tentang upaya reformasi birokrasi yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut.
baca juga:menteri jokowi berpeluang dilanjutkan prabowo, pesan jokowi usai lantik hadi dan ahy 
dengan kata lain, penerapan sakip dan reformasi birokrasi telah berdampak positif terhadap kinerja dan manajemen instansi pemerintah yang bersangkutan.
hasil positif dari implementasi sakip dan reformasi birokrasi tersebut, dibagikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di kabupaten rejang lebong pada rabu 21 februari 2024 lalu.
pembagian hasil tersebut sebagai laporan kinerja jabatan dan integritas pemerintah (lkjip) perangkat daerah yang diterima oleh seluruh kepala opd di kabupaten rejang lebong.
asisten iii setdakab rejang lebong, drs. sumardi, m.si mengungkapkan, pemkab rejang lebong memberikan penghargaan yang tinggi kepada kepala tim sakip dan tim reformasi birokrasi atas pencapaian yang luar biasa dari semua opd.
selama tahun 2022 lalu, pemkab rejang lebong berhasil mencapai nilai 60,28, dan pada tahun 2023 pemkab rejang lebong berhasil meningkatkannya menjadi 61,02 dengan predikat b atau baik. 
“hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kinerja dan akuntabilitas, yang merupakan hasil dari upaya keras dan kerja sama dari semua pihak terkait,” ungkap sumardi.
ia mengatakan, penerapan sakip dan reformasi birokrasi adalah bagian integral dari agenda pembangunan yang tercantum dalam nawacita pembangunan nasional.
baca juga:ini 3 makanan khas bengkulu, ada pendap, tempoyak hingga kasam, kamu suka yang mana? 
selain itu, hal ini juga menjadi misi ke-6 dari pemkab rejang lebong, yaitu untuk mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, serta berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima. 
dengan fokus pada tujuan ini, pemkab rejang lebong terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendorong terciptanya inovasi dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan.
ia juga mengungkapkan, prestasi yang lebih membanggakan adalah peningkatan signifikan dalam hasil evaluasi kemenpan-rb terhadap reformasi birokrasi.
pada tahun 2022, kita berhasil mencapai nilai 52,36 dengan kategori cc.
namun, pada tahun 2023, pencapaian kita melonjak menjadi 71,05 dengan kategori bb yang sangat baik. 
“peningkatan ini menunjukkan kesungguhan dan efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi. penting untuk mempertahankan momentum ini dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambah sumardi.
baca juga:ojk dorong munculnya dua bus baru, industri bank syariah lebih sehat dan kompetitif
menurutnya, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat.
contohnya, terjadi penurunan angka stunting dan tingkat kemiskinan.
selain itu, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta naiknya indeks kesehatan dan perbaikan indeks pembangunan manusia.
“hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” beber sumardi.
di sisi lain, kabag organisasi dan tata laksana (ortala) sekretariat daerah (setda) kabupaten rejang lebong, risdarwin  irwan, s.sos melaporkan bahwa pada tahun 2023, progres sakip dan reformasi birokrasi berhasil meraih predikat baik dan sangat baik.
peningkatan ini berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.
“selain itu, kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga semakin membaik, dinilai oleh ombudsman dengan nilai 88,99 dan kategori a, yang merupakan kualitas tertinggi. dalam waktu dekat, piagam penghargaan ini akan diserahkan oleh ombudsman sebagai pengakuan atas pencapaian tersebut,” jelas risdarwin.
menurut risdarwin, mulai tahun 2024, pelaporan sakip akan dilakukan melalui aplikasi e-sakip daerah yang dikenal dengan nama si-alep.
baca juga:segini besaran gaji anggota dpr ri, ada tunjangan untuk istri dan anak
aplikasi ini telah diluncurkan pada tanggal 16 november 2023.
langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
“dengan adanya aplikasi e-sakip seperti si-alep, diharapkan proses pelaporan sakip menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat, serta dapat memfasilitasi monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih efektif,” terang risdarwin.
ia mengatakan, rencana aksi sakip dan reformasi birokrasi untuk tahun 2024 mencakup beberapa langkah penting.
pertama, penyusunan perjanjian kepala opd untuk tahun 2024 telah dilaksanakan pada bulan januari 2024.
kedua, penyampaian lkjip oleh kepala opd untuk tahun 2023, yang dilaksanakan pada rabu 21 februari 2024, harus diunggah atau diupload ke dalam aplikasi e-sakip untuk direview oleh kemenpan-rb. 
“proses ini harus dilakukan lengkap dengan seluruh dokumen perencanaan opd paling lambat tanggal 29 februari 2024,” jelas risdarwin.
selanjutnya, akan dilakukan penyusunan matriks tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi (lhe) sakip tahun 2023 pada bulan maret 2024.
langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja di dalam birokrasi pemerintahan pada tahun yang akan datang.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan